Jakarta (16/12) – Kementerian Sosial (Kemensos) terus memaksimalkan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran perluasan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial pangan serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2018.
Persiapan yang dilakukan antara lain cleansing dan validasi calon penerima manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 oleh Kemensos. Sementara itu, penyiapan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku Tabungan, personalisasi KKS, isi rekening, distribusi dan aktivasi KKS dilakukan oleh Himpunan Bank Negara (HIMBARA).
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan “perluasan PKH dan BPNT dimulai pada Bulan Februari 2018. Perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November. Masing-masing penambahan sejumlah 2,5 juta KPM di tiap tahapan.”
"Di tahap awal, perluasan BPNT dilaksanakan di 29 Kabupaten/Kota . Saat ini sudah berjalan di 44 kota. Dengan sasaran sebanyak 2.660.989 KPM. Targetnya di Bulan Oktober 2018 mampu mencapai 10 juta KPM," urai Khofifah saat mengunjungi proses personalisasi di Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Jakarta, Jum'at (15/12) kemarin.
Khofifah mengungkapkan, “BPNT secara bertahap dimulai bulan Januari pada tanggal 25 dan selanjutnya dapat dicairkan setiap bulan pada tanggal 25 . Setiap bulan KPM menerima Rp110.000 yang dapat ditukarkan beras dan telur.”
Kementerian Sosial menargetkan proses personalisasi selesai di akhir Desember 2017. Dengan demikian, di awal Januari 2018 seluruh rekening KPM dapat segera terisi, sehingga awal Februari bisa dicairkan. Adapun kapasitas personalisasi (perso) PNRI per hari mencapai 200 ribu.
"Proses perso yaitu pencantuman data baik nama dan NIK peserta sudah dilakukan sejak 14 Desember 2017. Ini adalah fase penting guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu," ungkap Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah memaparkan, untuk memastikan perluasan bantuan sosial tersebut sesuai rencana, Kementerian Sosial telah menambah jumlah pendamping sebanyak 17.115 orang. Jumlah tersebut untuk mengimbangi penambahan KPM PKH yang akan bertambah menjadi 10 juta di tahun 2018 dari sebelumnya yang hanya 6 juta.
"Peran pendamping sangat vital karena akan menentukan keberhasilan program PKH di masyarakat," tuturnya.
Dalam kunjungan ke PNRI, Khofifah meninjau secara langsung proses personalisasi dan juga pengemasan KKS sebelum didistribusikan.
Sementara itu, ditempat yang ssama, Khofifah berharap pemerintah daerah berpartisipasi aktif ikut mengawasi pelaksanaan program PKH, BPNT, dan Bansos Pangan.
Diungkapkan Khofifah, menurut Pedoman Umum (pedum) yg diterbitkan Menko PMK , di setiap Provinsi dan kabupaten/kota harus dibentuk tim koordinasi bansos pangan. Tim kordinasi (tikor) tersebut diketuai oleh sekda di masing-masing tingkatan dan sekretaris oleh kepala dinas sosial. Sementara Gubernur, bupati dan walikota sebagai penanggung jawab.
"Saya berharap Tikor Bansos pangan sudah terbentuk di bulan Desember. Pada bulan Januari akan dimulai bansos pangan dan bantuan pangan non tunai secara bertahap," imbuhnya.
Khofifah meminta, pemerintah daerah juga secara aktif mensosialisasikan perubahan sistem subsidi rastra menjadi bansos pangan. Dengan demikian, di tahun 2018 diharapkan sistem baru ini dapat berjalan efektif.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat mengatakan untuk memastikan efektivitas bansos non tunai, Kementerian Sosial juga telah membangun sistem pengaduan masyarakat yang terkait dengan bansos non tunai.
Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan atau keluhan bisa melalui Call Centre PKH dengan Nomor 1500299. Call centre tersebut terhubung dengan Call Centre bank Himbara yakni BNI di 1500046, BRI 1500017, Bank Mandiri 14000, dan BTN 1500286.
"Sejak bulan November sudah ada 438 penelepon pengaduan masyarakat melalui call centre tersebut," terangnya.
Berdasarkan tipologi pengaduan, lanjut Harry, keluhan masyarakat tertinggi terkait dengan proses bisnis sebanyak 21 persen, seperti mekanisme penetapan KPM, proses validasi data, pemutakhiran data dan penyaluran bantuan.
Selain itu ada yang mengadukan terkait dengan sumber daya manusia sebanyak 18 persen seperti rekrutmen pendamping, kinerja pendamping, dugaan penyimpangan tugas pokok dan fungsi, serta peran koordinator dan tenaga ahli. Ada pula yang melaporkan terkait dengan kinerja program bansos lainnya.
Respon Kemensos, tambah Harry, meliputi investigasi lapangan, konfirmasi, klarifikasi dan verifikasi. Sejumlah pengaduan yang terkait dengan sistem penyaluran bansos ditangani melalui jaringan kelembagaan bank yang tergabung dalam Himbara. (KAS/JSK)
Ikuti tulisan menarik Prabu Bathara Kresno lainnya di sini.
