Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Di DKI dan Banten, calon PDIP gagal. Di Sumatera Utara, PDIP kesulitan mencari calon. Akhirnya, Djarot Saiful Hidayat diekspor kesana. Di Jawa Timur, Azwar Anas, bacawagub PDIP yang sedianya mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tersandung prahara. Azwar Anas mundur, PDIP merana. Tak mudah bagi PDIP mencari pengganti sekelas Anas, baik popularitas, elektabilitas maupun prestasi dan kapabilitasnya.

Di Jawa Barat, ada 4 bacalon/calon gubernur yang populer: Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi dan May Jend (purn) Sudrajat. Ridwan Kamil cacat di mata PDIP. Hasto, sekjen PDIP, bilang: Ridwan Kamil tidak berprestasi. Itu alasan formal dan normatifnya. Mendengar itu, media manggut, dan publik mengaminkan. Kabar di panggung belakang (rumor) menyebut RK berpotensi masalah hukum dan moral.

Di pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi (kalau jadi), ada Golkar, pesaing ketat PDIP dalam berebut simpati Jokowi. Jika ikut mengusung, PDIP kalah pengaruh dengan Golkar. Apalagi, Dedi Mulyadi adalah kader Golkar, sekaligus ketua DPD Golkar Jabar.

Tersisa Sudrajat-Achmad Syaichu yang diusung koalisi oposisi: Gerindra, PKS dan PAN. Gak mungkin PDIP merapat.

PDIP pernah berupaya akuisisi Netty Heryawan, istri mantan Gubernur Jabar dua periode, tapi gagal. Netty ingin maju di konstalasi pilgub Jabar, tapi loyalitasnya kepada partai lebih diutamakan. Netty menolak pinangan PDIP.

Akhirnya, PDIP mengusung pasangan TB. Hasanuddin-Anton Charliyan. Pasangan ini belum populer dan masih berat ngejualnya. PDIP mesti kerja lebih keras jika ingin memenangkan pasangan ini.

Di wilayah lain seperti Madura dan Riau, penolakan kepada PDIP masif terdengar. Ditengah ramainya penolakan kepada partai bergambar kepala banteng ini, PDIP nemu pendamping Ganjar di Jawa Tengah, yaitu Taj Yasin. Putra Kiyai Maimoen Zubair ini berhasil dipinang oleh PDIP untuk mendampingi incumbent.

Bagi PDIP, ini semangat dan harapan baru. PDIP yang punya konstituen nasionalis-abangan (Clifford Geertz) merasa telah dilengkapi oleh kehadiran seorang tokoh yang dianggap merepresentasikan konsituen Islam, yaitu Taj Yasin. Ganjar yang nasionalis-abangan seolah mendapatkan lekuatan baru setelah Taj Yasin yang berasal dari Islam-nahdliyin bersedia mendampinginya. Perbedaan gerbong PDIP dan kelompok Islam seolah menemukan relnya di Jawa Tengah.

Taj Yasin yang semula menjadi satu diantara putra Kiyai Maimoen Zubair yang akan diajak koalisi partai oposisi untuk mendampingi Sudirman Said di Jawa Tengah akhirnya berlabuh bersama Ganjar. Sudirman Said kalah cepat. PDIP dan PPP Romi dengan gesit mendahuluinya.

Di Jateng, pasangan Ganjar-Taj Yasin ini punya secercah harapan. Hal ini akan ditentukan oleh pertama, mesin partai PDIP. Mengingat anjloknya elektabilitas PDIP di Jateng dari 31% di tahun 2014 menjadi 27% berdasar survey akhir-akhir ini merupakan problem tersendiri. Sejumlah pidato Megawati terkait umat Islam nampaknya ikut mempengaruhi anjloknya suara PDIP. Faktor ini akan menyulitkan, setidaknya mengganggu kerja mesin politik PDIP.

*Kedua,*kerja mesin politik PPP dan alumni Sarang. Mengandalkan mesin politik PPP untuk saat ini agak berat. Dualisme kepemimpinan PPP dan konflik yang tidak berkesudahan di tubuh partai ka'bah ini telah memporak-porandakan struktur pengurus, aktifis dan konstituen partai. Apalagi keduanya berbeda pilihan calon di pilgub Jateng. Kubu Romi ke Ganjar, bergabung dengan PDIP dan Demokrat. Kubu Djan Farid merapat ke Sudirman Said. Bahkan, Djan Farid menawarkan Abdullah Wafi, putra Kiyai Maimoen Zubair yang lain untuk mendampingi Sudirman Said di pilgub Jateng.

Belum lagi "Ahok effect" yang telah mengakibatkan kekecewaan sebagian umat Islam kepada PPP. Ini juga problem tersendiri.

Mengandalkan mesin NU juga tidak mungkin. Dalam politik, NU seringkali punya banyak mazhab dan aliran. Ijtihad para kiyai NU mengenai politik sangat beragam dan toleran. Soal orientasi politik di NU suka muncul pertanyaan: NU yang mana? Apalagi PKB, partai warga Nahdliyin ini belum tentu ikut bergabung di pasangan ini.

Hanya mesin pesantren, dalam hal ini Pesantren Sarang, khususnya Al-Anwar, yang bisa diandalkan. Para alumni pesantren ini hanya bisa digerakkan dengan "instruksi Kiyai Maimoen Zubair". Apakah Kiyai kharismatik ini akan memberi instruksi? Jika Abdullah Wafi (Gus Wafi) jadi mendampingi Sudirman Said, maka instruksi Mbah Moen, panggilan akrab Kiyai Sarang ini hampir pasti tidak keluar.

Ketiga, kemampuan mempertahankan ketokohan Ganjar. Elektabilitas Ganjar di angka 46,1%. Namun pemilih "die hard"-nya hanya sekitar 5%. Data ini menunjukkan bahwa angka elektabilitas Ganjar rawan dan mudah berubah. Apalagi saat ini, nama Ganjar sedang dikait-kaitkan dengan kasus e-KTP.

Keempat, keterlibatan Ganjar di kasus e-KTP yang telah menyeret sejumlah nama, termasuk ketua DPR Setya Novanto. Apakah Ganjar akan diciduk KPK? Atau cukup statusnya menjadi saksi?

Isu e-KTP akan mewarnai kampanye di pilgub Jawa Tengah. Seberapa besar pengaruhnya, bergantung kemampuan masing-masing pihak, baik Ganjar maupun lawannya meyakinkan publik yang menjadi pemilihnya.

Jika Ganjar selamat dari isu dan kasus hukum e-KTP ini, dia punya kesempatan dan kans untuk melaju. Tapi jika tersandung, selesai nasib karirnya. Dia bisa menyusul Azwar Anas jika pemanggilannya dalam waktu dekat ini.

Bisa jadi saat musim kampanye, KPK memanggil Ganjar, meski hanya menjadi saksi. Bila ini terjadi, posisi Ganjar sangat menghawatirkan. Isu e-KTP akan meriah dan renyah dijadikan gorengan di pilgub Jawa Tengah. Tentu, ini akan berpengaruh terhadap persepsi publik yang akan merugikan pasangan Ganjar-Taj Yasin. Sebarapa besar? Survey akan bicara nanti.

Tidakkah itu termasuk kampanye hitam? Ya! Bukankah politik di negeri ini sarat dengan kampanye hitam? Bagi sebagian orang itu menyedihkan. Sebagian yang lain terasa mengasikkan.

Dalam kasus kakap ini, KPK dituntut obyektif dan jujur. KPK harus mampu membuktikan "sprindiknya" steril dari semua bentuk intervensi politik, juga tangan kekuasaan. KPK mesti menunjukkan kehebatannya dalam membuat penyidikan yang adil, tegas dan lugas.

Dengan kasus e-KTP, posisi Ganjar terjepit. Terbukti atau tidak terbukti, persepsi akan mempengaruhi suara pemilih. Lebih fatal kalau terbukti dan Ganjar ditetapkan jadi tersangka menjelang pemilihan. Hal yang sama telah terjadi pada Ahok. Hanya kasusnya berbeda. Ahok terjerat kasus penistaan agama, Ganjar kasus korupsi. Kasus korupsi lebih mematikan dari kasus penistaan agama.

Bagaimana jika Ganjar tersangka usai pilgub? Ini bukan masalah. Jika Ganjar kalah, selesai urusan. Ganjar akan mengikuti jejak Ahok, kalah, lalu ke penjara. Jika menang, Taj Yasin diuntungkan, karena ia akan menjadi gubernur menggantikan Ganjar.

Spekulasi terus mengalir dan dinamis mengingat status Ganjar terkait kasus e-KTP belum menemukan titik terang. Keberanian PDIP mengusung Ganjar kembali perlu diapresiasi, karena punya nyali menantang resiko. "Ngeri-ngeri sedap."

Khusus di pilgub Jateng, PDIP boleh sedikit lega. Hadirnya Taj Yasin telah memberi secercah harapan. Setidaknya, ini menjadi penghibur lara bagi PDIP yang sedang mengalami prahara dan banyak penolakan. Dengan catatan, Taj Yasin tidak mundur di tengah jalan. Dalam politik, semua bisa terjadi. "Injury time" adalah waktu yang rawan terjadi perubahan.

Selain harapan, disisi lain juga menjadi kecemasan, karena kasus e-KTP yang menyeret nama Ganjar belum tuntas. Dengan begitu, nasib PDIP di pilgub Jateng berada diantara "harapan dan kecemasan".

Ikuti tulisan menarik tony rosyid lainnya di sini.