x

Iklan

Samsul Khairuman

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Begini Alasan Jokowi Menugaskan Puan Maharani

Begini alasan mengapa Jokowi Menugaskan Puan Maharani Menangani Kebijakan-Kebijakan Strategis Nasional

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Ada banyak persepsi yang “rumpang” dari sebagian kita terhadap kinerja seorang Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Persepsi itu muncul dari akumulasi subjektivitas yang kental karena Puan adalah puteri dari Megawati dan “orang penting” di partainya sehingga secara dramatis itu mereduksi kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh seorang Puan; seorang pembelajar yang menghargai betul pentingnya sebuah proses untuk “menjadi” dengan cara kerja keras dan kerja cerdas. Bukan dengan cara instant.

Mari pelan-pelan kita “mengenyampingkan” raport para Menteri, lalu berpindah sejenak pada realitas yang terjadi di lapangan. Kenapa mengenyampingkan? Karena segala bentuk raport akan berhenti pada “kuasa” Presiden yang mempunyai hak prerogatif terhadap Menteri-menterinya. Presiden tentu mempunyai penilaian yang “lebih pas” untuk menilai kinerja para Menterinya.

Kita, karena dirasuki oleh berbagai informasi yang “menyesatkan”, lupa pada realitas sebenarnya, bahwa Puan Maharani mempunyai semangat kerja keras dan kerja cerdas. Sehingga tidak aneh ketika Presiden, dalam beberapa kesempatan menjadikan Puan sebagai “wakil” untuk memberikan sambutan atas nama pemerintah ketika Presiden berhalangan hadir. Presiden menjadikan Puan sebagai ketua dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Lebih dari itu, sejatinya tugas kesejahteraan rakyat telah “dipasrahkan” oleh Presiden kepada Puan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Puan Maharani kemudian menjadi sosok yang lihai mengejawantahkan arahan dan instruksi Presiden dengan kerja keras dan kerja cerdas. Sehingga tidak aneh ketika melalui kerja kerasnya tersebut, angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan dapat diturunkan. Artinya, kinerja Puan tidak perlu diukur dari asumsi “menyesatkan”, tapi dari realitas di lapangan. Penyebaran beberapa “kartu sakti” kini mulai menyasar dan bisa dinikmati oleh rakyat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk hadir membantu kesulitan yang diderita rakyatnya.

Kerja kerasnya itu, pun tampak dalam beberapa kegiatan ketika Puan mengunjungi program dan proyek pemerintah yang sedang digarap. Sebut saja persiapan pembangunan fasilitas untuk Asian Games 2018, Puan secara langsung mengontrol, mengawasi, dan menginstruksikan (ketika ada yang kurang) semua pihak, terutama untuk tetap bekerja bersama-sama, bahu-membahu, dan gotong royong. Kerja kerasnya juga bisa dilihat dari kemampuan Puan untuk merepresentasikan arahan Presiden terkait bantuan sosial yang harus diberikan dalam bentuk non-tunai. Walhasil, pada akhir Februari ini pengaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BNPT) akan segera bisa dilaksanakan, tinggal menunggu Perpres ditanda-tangani oleh Presiden untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.

Artinya, ini tidak lepas dari kerja keras yang ingin ditunjukkan oleh Puan dalam merealisasikan program-program pemerintah yang mempunyai dampak sosial yang cukup besar di kalangan rakyat, terutama menengah ke bawah. Tidak hanya itu, kerja keras yang ditunjukkan oleh Puan didukung dengan kerja cerdasnya sebagai Menteri koordinator. Kemampuannya dalam menggordinasi tak bisa dilakukan lagi, terutama ketika melihat fakta, bahwa beberapa Kementerian yang berada di bawah garis koordinasinya mendapatkan apresiasi yang baik oleh masyarakat.

Puan secara cerdas bisa mensinergikan antar Kementerian dan lembaga lainnya untuk bekerja bersama dalam satu kesatuan dan komando. Puan cerdas memanfaatkan rapat koordinasi sebagai waktu yang tepat untuk mengejawantahkan instruksi dari Presiden. Kemampuan bekerja secara kolektif, menunjukkan kerja cerdas yang selama ini dijalankan oleh Puan dalam posisinya sebagai Meteri koordinator. Seperti ketika fiksasi program BNPT tersebut, Puan bisa “urun rembug” dengan Kementerian terkait (terutama yang berada di bawah koordinasinya) termasuk dengan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan, Gubernur BI, OJK, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain sebagainya.

Akhirnya, kinerja Puan Maharani yang seperti itu bisa digambarkan dalam satu framen “kerja keras dan kerja cerdas” untuk menghasilkan dan melaksanakan program yang sudah dicanangkan, dengan hasil yang memuaskan. Realitas kerja itulah yang seharusnya menjadi raport dan penilaian.

Ikuti tulisan menarik Samsul Khairuman lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Numerik

Oleh: Taufan S. Chandranegara

1 hari lalu

Terkini

Terpopuler

Numerik

Oleh: Taufan S. Chandranegara

1 hari lalu