--Blaise Pascal (1623-1662)

Salah satu tuntutan yang selalu diajukan, walau mungkin tidak selalu diucapkan, oleh orang yang dipimpin kepada pemimpinnya ialah ‘bersikap adillah’. Ukuran adil dalam suatu urusan memang tidak selalu dapat ditetapkan, namun kerap dirasakan oleh orang-orang yang dipimpin—dan inilah yang menjadikan tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk bersikap dan bertindak adil, terlebih lagi bila ia tidak pernah menjelaskan alasan yang melatari sikap dan tindakannya.

Setiap orang yang memburu kuasa seringkali membayangkan apa yang dapat ia lakukan dengan kekuasan di tangannya: mengatur ini dan itu, melarang ini dan itu. Di sisi lain, sebagai pemimpin ia kerap melupakan salah satu tanggung jawab berat yang ada di pundaknya: bersikap dan bertindak adil. Padahal, kekuasaan adalah alat untuk menegakkan keadilan dan bukan untuk menciptakan serta membela ketidakadilan. Karena itulah, sikap adil mesti melekat pada kepemimpinan. Seperti kata Blaise Pascal: “Keadilan tanpa kekuatan tidaklah berdaya, dan kekuatan tanpa keadilan hanya tirani belaka.”

Ketika seseorang dipilih menjadi ketua RT maka ia memimpin warga dalam lingkup RT yang terdiri atas beberapa keluarga. Ia akan berusaha memperjuangkan kesejahteraan warga di RT-nya. Saat jabatannya naik menjadi ketua RW, ia pun memimpin warga yang jumlahnya jauh lebih banyak, karena RW mencakup beberapa RT. Artinya, lebih banyak lagi keluarga yang harus ia perjuangkan kesejahteraannya. Ia tidak lagi boleh berpikir hanya untuk RT-nya terdahulu, sebab ini dapat menyebabkannya bersikap tidak adil. Ia harus memikirkan seluruh RT di wilayah RW-nya.

Kekuasaan yang lebih tinggi membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih luas terhadap orang-orang yang jauh lebih banyak. Sebagai pemimpin, ia harus membuka penglihatan atas horison yang lebih luas bahwa ia bukan lagi milik satu kelompok tempatnya berasal. Ia kini pemimpin bagi lebih banyak kelompok dan karena itu sikap adilnya harus diperluas. Seperti kata John Kennedy, “Kesetiaanku kepada partai berakhir ketika kesetiaanku kepada negara dimulai.” Ia meninggalkan tanggung jawab yang sempit untuk mengemban tanggung jawab yang jauh lebih besar.

Menjadi kontradiktif dengan peran dan tanggung jawab yang semakin besar bila seorang pemimpin masih mengistimewakan tempatnya berasal—partai, organisasi, golongan, kelompok, perguruan. Seorang CEO holding company harus mampu bersikap adil terhadap semua perusahaan yang berada dalam lingkup perusahaan induk, betapapun ia naik jenjang dari salah satu perusahaan itu.

Di bawah kepemimpinan yang adil, tidak seorang pun mempunyai alasan untuk takut akan diperlakukan secara bias oleh pemimpinnya. Sebaliknya, sikap tidak adil karena pemimpin hanya membela kepentingan kelompok tertentu dapat mendorong siapapun untuk mempertanyakannya dan menentang. Martin Luther King, Jr. mengatakan: “Di manapun, ketidakadilan adalah ancaman terhadap keadilan.” King melihat, ancaman terhadap keadilan bukan datang dari siapapun, melainkan justru dari sosok yang seharusnya memberi keadilan—pemimpin, orang-orang yang memegang kekuasaan.

Keadilan menjadi kata kunci yang saat ini kerap dilupakan oleh orang-orang yang menjabat pemimpin formal. Orang-orang yang melakukan protes akan mencari keadilan karena satu dan lain sebab, namun yang terutama ialah karena merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemimpinnya. Sayangnya, mereka bukan dirangkul untuk diajak berbicara, melainkan dijauhkan hingga merasa semakin diperlakukan tidak adil. Sikap adil pemimpin menjadikan kehidupan masyarakat akan lebih damai dari gejolak. “Perdamaian dan keadilan,” kata Dwight Eisenhower, Presiden AS ke 34, “adalah dua sisi dari mata uang yang sama.” ***

Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.