Bagi Puan Maharani, setiap agenda dan program pemerintah bukanlah sesuatu yang statis dan final, karena ia selalu membuka diri terhadap perubahan dan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan kondisi ril di lapangan. Maka, inovasi dan kreativitas menjadi kunci dalam setiap inci dari pembangunan yang sifatnya kemanusiaan dan kebudayaan. Itulah semangat yang selalu disuarakan oleh Puan Maharani.

Sehingga tugas pemerintah untuk siap membuka diri bagi setiap kritik dan saran yang konstruktif, bukan suara-suara sumbang yang sifatnya nyinyir gak karu-karuan.

Termasuk keterbukaan yang penting dilakukan adalah ketika inovasi itu menyasar pada “kartu sakti” dengan segala jenisnya yang dianggap terlalu ribet sehingga membingungkan masyarakat yang ingin menggunakan (sebagaiman statement beberapa anggota DPR di Banggar berdasarkan laporan dan aduan dari masyarakat).

Tentu ini menjadi problem utama ketika mengingat, bahwa kemampuan masyarakat tidak sepenuhnya mendukung untuk itu; bingung ketika dihadapkan dengan penggunaan kartu-kartu yang banyak macamnya, untuk setiap bantuan yang berbeda-beda, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), belum lagi Bantuan Non-Tunai dan segala macamnya.

Atas saran konstruktif itulah kemudian Puan Maharani akan menggabungkan semua kartu bantuan sosial, sehingga penggunaannya bisa terintegrasi sekaligus mudah ketika melakukan controlling di lapangan. Hal disampaikan ketika Puan Maharani melakukan rapat dengan Banggar di DPR.

Meski itu tidak mudah karena berkaitan dengan persiapan infrastruktur yang harus memadai dan seperti mengulang pekerjaan dari awal, tapi pemerintah menargetkan penyelesaian kartu integrasi pada 1 Januari 2018, sehingga semua data bisa link and match, sebab jika itu tidak dipersiapkan sedemikian rupa, kekacauan yang lebih parah akan terjadi karena ini berkaitan dengan sistem dan komputerisasi.

Keterbukaan terhadap perubahan dan perbaikan inilah yang menjadi semangat dari Puan Maharani karena yang dibangunnya bukanlah infrastruktur benda, melainkan manusia dan kebudayaannya. Keduanya bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman, sehingga perubahan dan perbaikan menjadi sebuah keniscayaan.

Bagi Puan Maharani, tak perlu ada egoisme yang ditampilkan ketika yang disuarakan adalah untuk kemajuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Semua pihak harus saling mendukung, baik eksekutif maupun legislatif. Menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun adalah bagian dari proses pembelajaran sehingga produk berupa kegiatan, program, dan kebijakan benar-benar hanya untuk kepentingan rakyat semata.

Ikuti tulisan menarik Samsul Khairuman lainnya di sini.