x

Iklan

yoyo tuna

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Integritas Koalisi Jokowi-Amin Cacat Karena Korupsi

Kader Nasdem tertangkap tangan melakukan dua tindakan korupsi oleh KPK akan menghilangkan kepercayaan masyarakat untuk memilih partai Surya Paloh.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sedikit beruntung jika dibanding Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dalam pemberitaan korupsi. Ya, terakhir kader yang terekspos media soal kasus dua tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bekas Bupati Malang, Rendra Kresna mencapai Rp3,45 Miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tak tinggal diam dan langsung menetapkan Kader Nasdem Jawa Timur Raya tersebut sebagai tersangka pada Kamis (11/10) lalu di Malang.   

Dengan begitu, menambah catatan panjang KPK menangkap Kepala Daerah yang berasal dari Partai Nasedem dan PDIP selama satu tahun belakangan. Padahal, dua Parpol ini begitu berantusias memenangkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Maaruf Amin di Pemilihan Umum Presiden 2019 mendatang.

Jika dilihat kebelakang, Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem menargetkan 100 kursi guna membawa Joko Widodo dan Maaruf Amin menuju puncak pimpinan tertinggi Negara di tahun 2019 -2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pada Pilpres dan Pileg yang akan datang memang targetnya adalah memenangkan Jokowi sekaligus Partai Nasdem dalam posisi tiga besar," ujar Ketua Umum Nasdem Surya Paloh belum lama ini di halaman Republika online, Kamis (22 Maret 2018) lalu.

Selaku partai pengusung, tentu tidak ingin usaha yang dibangun sejak bergabung dengan parpol lain menjadi sia-sia karena para kadernya ‘maling’ uang rakyat untuk kepentingan kelompok.

Oleh sebab itu, bagaimana bisa, partai yang didirikan 11 November 2011 ini mampu meraup  suara 100 persen dan mendapatkan posisi tiga  besar di pesta demokrasi Legislatif dan Presiden jika para kadernya yang notabene sebagai Kepala Daerah sudah bertindak sewenang-wenang  dalam hal pengelolaan anggaran yang didapatkan dari korupsi.

Saat ini, masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas dalam memilih dan berdemokrasi. Terlebih kaum muda atau milenial yang cukup umur untuk menentukan pilihan saat pemilu berlangsung.

Sehingga, sangat tidak mungkin, partai-partai sarang koruptor akan dipilih bahkan dilupakan saat pemilu serentak yang akan digelar pada April 2019 nanti bagi pemilih tetap yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk diketahui, saat ini Nasdem berada di posisi 7 persen di nasional dan 38 kursi di DPR. Di DPRD tingkat satu maupun tingkat dua, kurang lebih 1300 anggota Nasdem.

"Perolehan suara nasionalnya di atas 18 juta dan kursinya harus tercapai sedikit dikitnya 100 kursi di DPR. Itu targetnya," terang Paloh dalam halaman yang sama di Republika Online.

Oleh karena itu, generasi milienial maupun kaum emak-emak harus peka dalam memilih suara di pilpres maupun pemilihan umum lainya. Sebab, dengan satu suara menentukan baik-buruknya nasib bangsa untuk kedepannya. Caranya yaitu dengan mencari informasi melalui rekam jejak digital internet dengan menuliskan kata kunci 'Korupsi' atau 'Partai Politik' akan memberikan jawaban atas keraguan masyarakat untuk memilih pemimpin masa depan.

 

 

 

 

Ikuti tulisan menarik yoyo tuna lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

4 hari lalu

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

4 hari lalu