Oleh : Rofiq Al Fikri (Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu / JAMMAL)
1. Peneliti senior INDEF sekaligus politisi PAN (timses Prabowo) Drajad Wibowo mengatakan kepada media bahwa selama 4 tahun Jokowi-JK memimpin, penciptaan lapangan kerja masih lemah.
Bagi saya, Drajad sungguh menyedihkan, ia bahkan rela mengkhianati ilmu pengetahuannya demi kepentingan politik semata. Sebagai ekonom, ia bahkan menutup mata dengan data statistik resmi yang ada. Dalam hal penciptaan lapangan kerja, kinerja Jokowi – Jk selama 4 tahun ini perlu diapresiasi. Pada Februari 2018, BPS merilis angka pengangguran terbuka rakyat Indonesia ada di angka 5,13 %, jauh menurun dibanding Agustus 2014 (sebelum Jokowi menjabat di Oktober 2014) yang angka penganggurannya hampir menyentuh 6 %, yaitu 5,94%.
Selain itu, Drajad nampaknya juga menutup mata bahwa 4 tahun Jokowi memimpin tidak hanya mendorong rakyatnya untuk bekerja, melainkan mendorong rakyatnya untuk menciptakan lapangan kerja dengan berwirausaha. Ini dibuktikan dengan rasio wirausaha Indonesia yang melonjak cukup tinggi di tahun 2017 yang ada di angka 3,17%. Padahal tahun 2014 rasio wirausaha hanya ada di angka 1,55%.
Pun demikian dengan Kredit UMKM yang semakin meningkat jumlahnya, semakin banyak rakyat yang meminjam modal itu menandakan semakin banyak orang yang mampu menciptakan lapangan usaha. Pada tahun 2016, jumlah kredit UMKM Rp 781,96 triliun, sebelumnya di 2014 jumlahnya hanya Rp 671,72 triliun.
2. Fadli Zon beserta para oposisi ramai-ramai dengan asik mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai target sesuai janji politik Jokowi, yaitu ekonomi Indonesia tumbuh 7-8 persen.
Faktanya : Ekonom dunia bahkan di dalam negeri takjub dengan kemampuan Indonesia yang ekonominya masih mampu tumbuh di sekitar 5 persen, di tengah pelemahan ekonomi dunia, bahkan saat harga komoditas Indonesia (minyak bumi, batu bara, gas) anjlok. Kondisi ini sangat kontras bila dibandingkan dengan kondisi ekonomi di era SBY. Di mana bedanya?
Era pemerintahan SBY di tahun 2008 misalnya, pertumbuhan ekonomi mencapai angka 6 %. Perlu dicatat saat itu ekonomi dunia mengalami booming komoditas (harga komuditas ekspor Indonesia melambung), seperti batu bara yang harganya melonjak hingga 180 dollar AS / metrik ton (MT) dari yang sebelumnya hanya 38 US dollar /MT di tahun 2005. Harga minyak bumi saat itu harganya mencapai 132,83 US dollar / barrel, pun dengan gas alam yang harganya mencapai 12,68 US dollar / mmBTU.
Bandingkan dengan saat ini tahun 2018, saat Jokowi memimpin, harga komoditas dunia sedang anjlok. Padahal, komoditas tersebut adalah andalan ekspor Indonesia. Bayangkan, kini harga batu bara hanya 114,16 US Dollar / MT. Harga minyak bumi hanya 75,36 US Dollar / barrel, dan harga gas alam yang hanya 2,99 US dollar / mmBTU. Jauh sekali bukan?
Ternyata tidak hanya itu, di tahun 2007, pasar ekspor terbesar Indonesia, yaitu Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang fantastis dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia mencapai 11,4 persen. Artinya, Cina semakin banyak membangun dan mengimpor bahan baku yang memang sebagian besar dari Indonesia. Saat itu SBY sangat beruntung dibantu oleh berbagai macam faktor global. Bandingkan saat Jokowi memimpin di mana pada 2018 saja, pertumbuhan ekonomi Cina melambat menjadi 6,5 persen saja. Ekspor Indonesia ke Cina pun otomatis berkurang.
Dari sini, kita bisa lihat dengan harga komoditas Indonesia yang anjlok hampir 2 kali lipat dibanding era SBY dan pelambatan ekonomi Cina (pasar utama ekspor) juga hampir 50 %, Jokowi masih mampu memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen. Padahal, saat itu SBY dengan segala kemewahannya (booming komoditas dan dahsyatnya pertumbuhan ekonomi global) hanya mampu membawa ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen. Jika saja saat itu Jokowi yang memimpin bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7-8 %. Ini faktanya.
3. Oposisi selalu berkampanye dengan membohongi diri sendiri, yaitu mengatakan harga-harga barang pokok semakin mahal, utang negara pun semakin meningkat.
Faktanya, kubu Prabowo bahkan tidak bisa menyebut secara spesifik barang apa yang lebih mahal harganya? Tentu saja, karena faktanya, harga dapat dikendalikan pemerintah, karena inflasi (parameter kenaikan harga) hanya di bawah 4 persen. Angka itu termasuk yang terbaik di dunia, bahkan mampu bersanding dengan negara-negara maju di Eropa yang inflasinya tidka pernah di atas 5 %. Bandingkan dengan tahun 2008, satu tahun sebelum SBY kembali menjadi Presiden di periodenya yang kedua, inflasi Indonesia saat itu mencapai 11 persen.
Soal utang, metode resmi untuk mengukur besar tidaknya utang pemerintah Indonesia yaitu mengukurnya dengan jumlah PDB Indonesia, itu diberi nama rasio utang. UU mengamanatkan, agar aman dari krisis, rasio utang Indonesia harus di bawah 60%. Tahun 2018, rasio utang Indonesia hanya ada di angka 30%. Bandingkan dengan era SBY di 2008 yang rasio utangnya lebih besar, yaitu 33%. Di era Soeharto saat krisis 1998, rasio utang Indonesia mencapai 57,7% terhadap PDB.
Jadi, sudahlah kubu Prabowo jangan memaksakan diri bermain di isu ekonomi, karena faktanya ekonomi Indonesia sangat tangguh selama 4 tahun Jokowi memimpin.
Ikuti tulisan menarik Rofiq al Fikri lainnya di sini.
