Awal Agustus lalu, warga Kebon Jeruk bernama M. Nur Antaya (53) didatangi empat orang beratribut Polri, mengaku dari Polda Metro Jaya. Mereka menuduh M. Nur melakukan pencabulan terhadap gadis bernama Bella (Fiktif). Kalau tak ingin kasusnya diproses, M. Nur diminta menyerahkan uang 100 juta. Karena takut, M. Nur menyerahkan uang pada komplotan itu, yang belakangan diketahui kalau mereka itu polisi abal-abal. Akhirnya Polsek Kebon Jeruk pun meringkus komplotan itu.
Pertanyaannya, apakah Polsek Kebon Jeruk melecehkan Polri? Ataukah komplotan polisi abal-abal itu yang melecehkan Polri? Kalau pakai nalar sehat tentu kita mendukung Polsek Kebon Jeruk, menertibkan kriminal sekaligus penyalahgunaan simbol lembaga negara. Sebaliknya, orang yang nalarnya rusak mungkin menyalahkan Polsek Kebon Jeruk yang dinilai tak menghormati simbol Polri, meski simbol itu jelas-jelas palsu. Catatan yang bisa kita petik dari kasus itu, bahwa atribut hanyalah simbol yang bisa dipalsukan oleh siapapun
Ilustrasi itu juga relevan untuk menyorot pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan Banser Garut kemarin (22/10). Bendera hitam berlafadz putih terbaca “La Ilaaha Illallah” itu memiliki makna ganda. Di satu sisi, lafadz tauhid adalah ekspresi keyakinan umat muslim. Di sisi lain, lafadz tauhid yang ditempel secarik kain, dengan pola dan kekhasan tertentu sudah menjadi identitas. Dalam kasus ini, semua orang tahu bendera hitam berlafadz tauhid yang dibakar Banser adalah atribut HTI.
Pertanyaannya, apakah pembakaran atribut HTI itu melecehkan kalimat tauhid? Tentu tdak. Berdasar Perppu no 2 tahun 2017, HTI sudah jelas-jelas organisasi terlarang. Putusan PTUN Jakarta juga membuktikan bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila, karena bermaksud mendirikan negara khilafah. Tindakan pemerintah sudah tepat, mengingat Pancasila sebagai dasar negara harus dilindungi dari semua pihak yang berusaha merong-rong.
Tindakan anggota Banser membakar bendera HTI harus kita lihat dengan kacamata ini, yaitu ekspresi dukungan untuk menjaga Pancasila. Yang mereka bakar adalah simbol organisasi terlarang, yang terbukti merongrong Pancasila, dan telah dibubarkan secara konstitusi. Justru menjadi masalah jika ada yang membiarkan bendera HTI, karena sama saja membiarkan keberadaan organisasi terlarang.
Toh sejauh ini sikap tegas pemerintah hanya ditujukan pada HTI sebagai organisasi, sementara mantan pendukung HTI masih bebas tanpa diskriminasi. Dan toh Banser pun tak melakukan tindakan fisik apapun terhadap anggota HTI. Jadi, yang mempersoalkan pembakaran bendera itu, tak lain adalah simpatisan HTI itu sendiri.
Justru yang harus dipersoalkan, kenapa HTI menggunakan kalimat tauhid sebagai bendera organisasi? Kalimat itu adalah ekspresi keimanan yang paling sakral, kenapa harus dipajang-pajang sebagai bendera organisasi? Sementara kita semua tahu, organisasi dan politik adalah praktik yang sangat duniawi, sarat siasat dan kepentingan. Maka sebenarnya, HTI lah yang mendegradasi kalimat tauhid menjadi simbol yang sangat duniawi. Hal serupa juga dilakukan ISIS yang melakukan kebiadaban sambil mengusung simbol-simbol tauhid.
Jadi, sebaiknya tindakan Banser Garut tak perlu dipersoalkan. Mereka justru mempertahankan marwah kalimat Tauhid agar tak terdegradasi. Biarlah kalimat itu menempati puncak keimanan seorang muslim. Ibarat kasus pemerasan di Kebon Jeruk tadi, HTI lah yang telah melecehkan kalimat tauhid. Mereka merendahkan simbol sakral itu demi kepentingan politik melawan Pancasila. Dan sebaliknya, Banser tengah berupaya menyelamatkan marwah kalimat Tauhid. Kita yang bernalar sehat, sudah selayaknya mendukung Banser, bukan malah mengikuti genderang HTI.
Ikuti tulisan menarik Rofiq al Fikri lainnya di sini.
