Kicauan Politikus Tidak Goyahkan Netralitas TNI

Netralitas TNI dalam menghadapi Pemilu serentak 2019 banyak mengalami retorika murahan dari beberapa kicauan-kicauan politikus.

Salah satu tolak ukur kekuatan negara dapat terlihat pada kemampuan dan ketangguhan untuk membina, mengembangkan, serta mempertahankan kehidupan politik Negara dalam menghadapi segala potensi gangguan dan ancaman, baik pada waktu perang maupun damai. Hal ini merupakan fondasi bagi negara untuk menjaga eksistensinya melalui pembangunan kekuatan pertahanan yang tangguh. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga kekuatan negara Indonesia yang tidak diragukan lagi sikap integritasnya bagi bangsa ini. Kehidupan perjalanan TNI bersama dinamika perubahan berbangsa dan bernegara telah tampak sebagai satu pilar bangsa Indonesia yang ditopang pada sikap loyalitas dan soliditas TNI. Bentuk kongkrit sikap TNI yang loyal dan solid adalah sikap politik yang netral serta menjunjung tinggi politik Negara.

Menjelang masa politik, mendekati puncaknya pada tahun 2019, banyak tokoh atau organisasi yang mulai mencari perhatian agar dapat dukungan orang lain, terutama komponen masyarakat dari partai politik. Namun menjadi suatu hal yang aneh ketika tiba – tiba salah seorang anggota DPR-RI atas nama Bung Supiadin, mengatakan perlu adanya penggantian segera Panglima TNI adalah “retorika jualan” agar dapat terpilih lagi pada jabatannya yang sekarang. Ini adalah salah satu teknik mencari dukungan dengan seolah – olah ia tahu segalanya dan ingin menjadi pahlawan kesiangan pada masyarakat. Sebagai seorang purnawirawan dan anggota dewan yang ikut menyetujui pengangkatan Panglima pada saat ada Fit and Proper test di masa lalu, mestinya sudah tahu prestasi dan pengalaman Panglima TNI.

TNI-lah yang menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI sesuai dengan undang – undang untuk tetap tegak berdiri dan menjaga pemerintahan yang sah dalam menjalankan program pembangunan bangsa. Pernyataan dari Bung Supiadin tentang Panglima TNI harus “begini dan begitu” merupakan bentuk pemberian atribusi pada orang lain yang menjadi Atribution error. Sikap ini tidak etis ditampilkan, karena ia merupakan mantan anggota TNI yang saat ini duduk sebagai anggota DPR RI.

Kesalahan keterangan yang dibuat untuk menjelaskan pendapatnya sangat subyektif dengan menyampaikan pendapat mentah tentang Panglima TNI yang tidak sesuai. Panglima TNI adalah pejabat resmi negara yang berbeda dengan prajurit biasa. Pendapat Bung Supiadin tidak masuk akal, karena Panglima TNI bukanlah jabatan politis yang berpengaruh pada per-politikan bangsa. Justru Panglima TNI-lah yang menjaga agar pemerintahan dengan segala masalahnya tetap tegak berdiri sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku sebagai negara hukum dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pelaksanaannya.