Memberdayakan Para Ahli Untuk Membangun Negara - Analisa - www.indonesiana.id
x

Gambar pemberdayaan para ahli

Juandi Manullang

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 9 Agustus 2019

Senin, 12 Agustus 2019 08:21 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Memberdayakan Para Ahli Untuk Membangun Negara

    Dibaca : 800 kali

    Sekarang ini banyak orang yang berpendidikan tinggi, bukan mereka yang tamatan S-1 (sarjana), S-2 (Magister), S-3 (Doktor), tetapi ada juga yang Guru Besar (Profesor). Gelar yang didapat itupun tidak tanggung-tanggung, ada yang didapat dari luar negeri maupun universitas ternama di dalam negeri. Namun, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengatakan bahwa ilmu dan gelar tersebut harusnya dipergunakan untuk kemajuan bangsa dan negara. Lebih dari itu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

    Dengan kata lain, ilmu yang didapat itu dibagikan bagi masyarakat, mahasiswa maupun bagi kemajuan pemerintahan saat ini demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Itu penting!. Dari sekian banyak para ahli ataupun pakar, akademisi yang memiliki gelar prestisius, seharusnya ilmu yang dimiliki itu dibagikan untuk membangun negara. Setidaknya, ikut kritis atau bersuara untuk kemajuan bangsa.

    Hal itu senada dengan amanat pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari situlah akan seiring pula tercipta suatu kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Ikut mencerdaskan bangsa berarti ikut dalam memenuhi cita-cita pendiri bangsa (The Founding Father) kita. Ikut dalam berperan penting memajukan bangsa dan negara yang mampu berdaya saing.

    Oleh karenanya, sangat layak bila kita mengajak para ahli, pakar dan akademisi yang bergelar prestisius itu ikut dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah-lah dalam hal ini yang harusnya gencar mengajak para ahli, pakar, dan akademisi ikut dalam pemerintahan guna menuangkan pikiran inovatif bagi Indonesia.

    Memang harus kita akui, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah mengikutsertakan para ahli, pakar dan akademisi itu dalam pemerintahan, terutama dalam kabinetnya. Namun, di luar kabinet pun diharapkan ada juga para ahli, pakar dan akademisi turut serta membangun negara. Perlu pemberdayaan para ahli dan pakar itu agar perlahan amanat pembukaan UUD 1945 segera terwujud.

    Di masa pemilu saat ini, semoga kita harapkan pemimpin yang terpilih nanti memperhatikan hal tersebut. Hal itu agar para pakar, ahli maupun akademisi itu tidak diam saja, berpraktik di kampus saja, tetapi lebih jauh ikut dalam mencerdaskan bangsa Indonesia. Ikut membangun bangsa demi sebuah kemajuan. Saran ini harapnya dapat menjadi wacana pemimpin kita kedepan agar kita tidak terpuruk terus menerus pada kebodohan dan ketertinggalan pendidikan.

    Perlu disadari bahwa dengan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa akan menciptakan manusia-manusia yang berdaya saing, cerdas dan berakhlak mulia. Berawal dari itu, mereka akan mampu menciptakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat lainnya. Atau dapat mencari dan memiliki pekerjaan untuk kemakmuran hidupnya. Dengan pendidikan yang baik akan menunjang kehidupan yang baik pula.

    Pendidikan menjadi penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut. Pada era globalisasi ini dan canggihnya teknologi, butuh orang-orang yang cerdas dan berpendidikan agar mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Setiap perusahaan pun membutuhkan manusia yang cerdas dan berpendidikan untuk mengembangkan perusahaannya.

    Maka, pemerintahan sekarang wajib menciptakan iklim pendidikan yang setara bagi seluruh bangsa. Untuk masa pemerintahan saat ini, pembangunan manusia yang cerdas, inovatif dan berdaya saing sudah menjadi wacana dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Presiden Jokowi pun sudah mengatakan itu. Itu pulalah bagian dari revolusi mental yang selama ini digaungkan Presiden Jokowi dalam nawacitanya.

    Dengan demikian, patutlah kita mendorong dan berharap era pemerintahan sekarang, memberdayakan para ahli, pakar dan akademisi yang ada untuk pembangunan manusia demi terciptanya cita-cita pendiri bangsa dan kita juga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika bukan kita yang menggaungkan itu, siapa lagi?.

    Mari saling berkontribusi memajukan bangsa dan negara ini agar tidak terus terpuruk dan kalah bersaing dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan lainnya. Indonesia adalah negara yang besar, luas dan berpenduduk sekitar 260 juta. Dari nama besar itu, patut kita mampu untuk bersaing dengan negara tetangga yang notabene penduduk dan luas negaranya tidak seperti Indonesia. Kita tak boleh kalah, tetapi harus menang dalam persaingan.

    Indonesia pasti bisa semakin baik pendidikannya bila kita mampu memberdayakan para ahli yang ada untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia dihuni banyak orang-orang cerdas dan berintegritas. Karenanya, sangat layak bila kita mampu menjadi negara yang sumber daya manusia berprestasi. Kita pasti bisa dan akan sangat bisa mewujudkan apa yang dicita-cita The Founding Father yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

    Kita harus bersatu dan berpegangan tangan untuk dapat mewujudkan cita-cita itu. Semua akan mudah bila kita bersatu mewujudkannya. Mari kita membuka mata dan fokus pada pendidikan yang bermutu. Pemerintah pun harus terus bekerja keras demi kepentingan rakyat.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    7 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 54 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.