Saya Boleh Curiga Kepada Jokowi? - Analisa - www.indonesiana.id
x

Menunggu penerbitan Perppu KPK

Deni Rofiqi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 6 November 2019

Kamis, 7 November 2019 10:39 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Saya Boleh Curiga Kepada Jokowi?

    Dibaca : 507 kali

    SAYA BOLEH CURIGA KEPADA JOKOWI DAN WAKILNYA?


    Ahmad Deni Rofiqi*(


    Kompetensi memimpin Negara, bisa jadi tidak diukur lewat umur. Bisa jadi pula tidak diukur lakon parpol dibelakangnya. Bisa jadi juga, kedua pernyataan ini tidak berlaku.


    MENGUATNYA DARAH BER-POLITIK
    Sebenarnya masih ada jejeran nama-nama lain yang sama-sama muda, dengan kesamaan berada di gedung senayan, serta kesamaan berasal dari keluarga politisi. Cukup Farah Puteri Nahlia yang tidak dilahirkan dari orang politisi, melainkan perwira tinggi polri.
    Dari pinggiran kolom tulisan ini deretan nama-nama muda di Senayan, memperlihatkan betapa kentalnya aroma dinasti. Berangkat dari kedinastian orang-orang ini, bisakah kita berharap ada gerakan progresif politik yang dapat kita temukan? Bisakah mereka mempertahankan kekuatan idealisme itu dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang sejak kemarin kalah voting?
    Penalaran tinggi dengan membangun pelbagai pertanyaan seperti diatas, menunjukkan betapa kita mengalami defisit kepercayaan, sekaligus mengalami inflasi kerakyatan.
    Pada akhirnya, penguatan-penguatan vokal di kampanye-kampanye politik bisa jadi sekadar melahirkan narasi purba-primitive bagi kita. Karena kita belum bisa menerjemahkan wujud nyata kampanye itu. Dengan sedikit menyenggol pertanggungjawaban kampanye, berarti rakyat berhak curiga.

     


    BASIS DEMOKRASI
    Demokrasi mestinya membangun rumah senyaman mungkin untuk rakyat. Membuka selebar mungkin ruang dialog bersama rakyat. Mengangkat harkat martabat rakyat. Bukan malah menabu dan memihak secara sentralistik kepada elite politik.


    Dalam satu artikel karya Mohammad Hatta—yang sempat dilarang terbit—tertanggal 1 Mei 1960 dalam mingguan Pandji Masjarakat Jakarta menyatakan bahwa, sejarah Indonesia sejak 10 tahun yang akhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme, yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil yang akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dan kemakmuran rakyat yang sebenar-benarnya. Realita dari pada pemerintahan, yang dalam perkembangannya kelihatan makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya.
    Kalau kita perhatikan dan berusaha berterus terang dari pernyataan Mohammad Hatta ini, kita akan melihat bahwa demokrasi kita lagi tergeletak lemah. Ia mengalami memar dan luka-luka. Bangunan kedaulatan rakyatnya roboh. Ikatan kebersamaan dalam menjunjung tinggi rasa kemanusiaan telah terurai habis. Demokrasi kita telah mengalami fase gugur.


    Apalagi melihat perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki, musyawarah yang berakhir dengan represi, kesemuanya mengafirmasi jalan pemerintah yang diktator dan otoriter. Watak diktator dan otoriter sudah sejak lama kita takuti karena dianggap membatasi ruang berekspresi, mengkerdilkan kepentingan umum, dan yang pasti ia kurang hormat kepada rakyat.


    Saat kita mengembalikan dan membincang kembali basis demokrasi, maka bisakah Jokowi itu bertahan dan mampu mengembalikan marwah pemerintah yang pro-rakyat?


    HARAPAN BESAR SAAT KITA CURIGA
    Saat ini, kita harus bisa mengunci kecurigaan kita kepada pemangku birokrasi ini. Kita sudah sejak lama sengketa dengan pemerintah. Tapi sambil lalu diam-diam kita harus tetap mengawasi pelaksanaan demokrasi tanpa abai dan lengah.


    Sebagai warga Negara Indonesia kita harus sanggup bertahan dan bersabar menunggu, kapan kiranya kita selesai mengawasi pemerintah yang sering absen dari kepentingan umum (baca: rakyat). Selagi kita ikhtiar dan masih menaruh harapan, kerajinan kita untuk menjadi rakyat yang berdaulat, adalah lokomotif fundamental dalam mengawal demokrasi. Tanpa kesadaran ini, sukar terwujud yang namanya kesejahteraan dan keadilan sosial. Tiada henti-hentinya dzikir ini kita ucapkan!


    Berangkat sebagai rakyat dengan kedaulatan penuh, Gus Dur menegaskan kalau yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Dan kemanusiaan mustahil terwujud tanpa politik yang manusiawi.


    Penipuan adalah praktik haram. Karenanya, mencurigai orang atas dasar kemaslahatan adalah alternative lain untuk tidak melegalkan praktik-praktik penipuan di taraf elite politik. Jokowi bisa jadi harapan dan ancaman bagi kita. Tapi apa salahnya bila curiga ini menjadi alasan penting untuk membentuk independensi rakyat. Semoga periode kepemimpinan ini lebih baik.

    *(penulis adalah mahasiswa aktif di Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Jember, sekaligus kader di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Al-Fatih.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.