Di Saat Peringkat FIFA Terpuruk, Mafia Bola Masih Bebas Berkeliaran, Timnas U-22 Menghibur - Analisa - www.indonesiana.id
x

Menghibur

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 29 November 2019 13:44 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Di Saat Peringkat FIFA Terpuruk, Mafia Bola Masih Bebas Berkeliaran, Timnas U-22 Menghibur

    Dibaca : 861 kali


    Hasil positif Timnas U-22 dalam laga kedua fase Grup B SEA Games Filipina, minimal dapat mengobati rasa kecewa publik sepak bola nasional. Bertepatan dengan kemenangan Timnas U-22 Indonesia atas Singapura itu, peringkat FIFA Indonesia justru dilewati oleh Singapura.

    Ini adalah akibat dari Timnas senior Indonesia yang belum pernah menuai hasil positif di FIFA Matchday seperti laga Kualifikasi Piala Dunia 2022. Efeknya, Indonesia harus turun tangga di peringkat terbaru FIFA pada bulan November yang diumumkan Kamis (28/11/2019).

    Padahal di bulan Oktober, Indonesia berada di urutan ke-171 FIFA, hanya berselang satu bulan, Indonesia melorot ke urutan 173. Apa sebabnya? Pasukan Garuda mengalami lima kali kekalahan dalam partai Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia.

    Mirisnya atas penurunan peringkat ini, sekarang Indonesia sejajar dengan Kamboja yang juga menghuni peringkat ke-173. Kondisi ini menjadikan Indonesia semakin ditinggal oleh pesaingnya di Asia Tenggara.

    Vietnam tetap urutan teratas di peringkat ke-94, naik tiga peringkat dari bulan sebelumnya. Lalu, Myanmar juga sangat mengesankan karena naik 11 peringkat ke urutan 136 berkat kemenangan melawan Nepal, Tajikistan, dan Mongolia.

    Selain Indonesia, nasib apes juga dialami Thailand yang turun empat peringkat karena dua laga tak pernah mencatatkan kemenangan, yaitu saat kalah 1-2 dari Malaysia dan ditahan imbang Vietnam 0-0.

    Yang sangat menarik selain, musuh abadi Timnas Indonesia justru membuat catatan hebat di FIFA, Malaysia menjadi tim yang paling melejit dengan tambahan 31 poin dan naik empat peringkat ke urutan 154.

    Bila kita lihat tabel peringkat FIFA Asia Tenggara, rasanya tak pantas, negara sebesar Indonesia harus terpuruk dan malah disalib Singapura. Dari sebelas negara kini Indonesia sejajar dengan Kamboja di peringkat ketujuh.

    Ke mana PSSI? Sepak bola yang Anda urus, sangat menjatuhkan harkat dan martabat bangsa. Timnas Senior terpuruk, peringkat FIFA terjun bebas, Anda tetap senyum-senyum saja.

    Wahai Satgas Antimafia Bola yang berhasil menangkap pelaku pengaturan skor di Liga 3, yang hanya terdengar adanya uang suap 12 jutaan dan telah meringkus enam pelaku, sementara ada dua pelaku buron, coba ricek, benarkah saat pemilihan ketua umum dan wakil serta Exco PSSI yang baru benar bersih dari mafia?

    Coba endus sandiwara dan para aktornya, yaitu para voter. Kabarnya, berapa mereka mendapatkan uang demi kompaknya memilih ketua, wakil, dan Exco yang kini sudah duduk nyaman lagi di PSSI, Jangan hanya menangkapi mafia yang kelasnya hanya 12 juta. (Kelas teri)

    Kini, imbasnya kita semua pecinta publik sepak bola nasional yang merasakan. Indonesia terus terpuruk di peringkat FIFA, namun organisasi PSSI Pusat terus bebas menjadi sarang mafia.

    Apakah harus Ahok yang menjadi pemimpin Satgas Antimafia Bola agar PSSI bersih dari sarang mafia? Sayang Ahok telah dipilih untuk memberantas mafia migas di Pertamina.

    Jadi Satgas hanya menyentuh mafia kelas teri, bukan kelas kakap.

    Terus berjuang Timnas U-22. Meski medali emas direbut, peringkat FIFA pun tak dapat ditolong, namun tetaplah melangkah.

    Singkirkan Timnas U-22 Vietnam yang pongah demi menggenggam tiket semifinal sebagai jawara grup.

    Jangan hadapi Vietnam dengan cara bermain seperti babak pertama saat menghadapi Singapura. Bermainlah dengan kecerdasan dan kecepatan yang sudah menjadi ciri khas kalian, maka Vietnam pun pasti kelabakan.

    Hiburlah publik sepak bola nasional yang terus dibikin bersedih oleh PSSI.

     

     

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Saufi Ginting

    2 hari lalu

    LINGLUNG

    Dibaca : 130 kali


    Oleh: medy afrika

    3 hari lalu

    Perbedaan Aset Desa dengan Inventaris Desa

    Dibaca : 150 kali

    DESA, NEWS - Secara umum, aset Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Aset Desa  : adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang terakses dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor (sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas.                                                                                      Merujuk pada definisi inventaris desa di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa inventaris desa adalah daftar barang milik desa. Meski demikian, istilah inventarisasi dapat kita temukan dalam Permendagri 1/2016. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Merujuk pada definisi inventarisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inventaris desa adalah hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Yang Termasuk Aset Desa : Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.   Aset lainnya milik desa antara lain: a.  kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDesa”); b.    kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c.    kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.    hasil kerja sama desa; dan e.    kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi Aset Desa : sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab: a.    meneliti rencana kebutuhan aset desa; b.    meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c.    mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; d.    melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan e.     melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.   Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab: a.    mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b.    mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c.    melakukan inventarisasi aset desa; d.    mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan e.    menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.   -Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. -Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Bisa didefenisikan, aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa. Dasar Hukum: 1.    UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2.    Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.