Geger Suap KPU Bukan Sepele: Tiga Hal ini yang Bikin Berbahaya bagi Jokowi - Pilihan - www.indonesiana.id
x

Skandal suap KPU

Anung Suharyono

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 14 Oktober 2019

Selasa, 21 Januari 2020 04:36 WIB
  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Geger Suap KPU Bukan Sepele: Tiga Hal ini yang Bikin Berbahaya bagi Jokowi

    Dibaca : 27.493 kali

    Gonjang-ganjing skandal suap terhadap  komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan  belum reda. Buntut dari kasus yang terbongkar lewat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan  Korupsi ini berkepanjangan hingga kini, sekalipun Presiden Joko Widodo telah memecat Wahyu dari KPU.

    KPK telah menetapkan  Wahyu sebagai tersangka  bersama dua orang yang diduga sebagai perantara suap.  Tim komisi antikorupsi  juga telah menyita duit  Rp 400 juta dalam valuta dolar Singapura pada operasi tangkap tangap pada  8 - 9 Januari 2020.

    Satu lagi  yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka adalah calon anggota legilatif  dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Harun Masiku. Dialah yang diduga berkepentingan menyuap komisioner KPU  agar bisa menggantikan posisi   anggota DPR Nazarudin Kiemas  yang meninggal, lewat mekanisme pergantian antar waktu.

    Kenapa kasus suap  yang “cuma” ratusan juta itu  amat berbahaya bagi posisi Jokowi.   Berikut ini tiga hal yang menyebabkan urusan tersebut menjadi tidak sepele.

    1.Simpang Siurnya posisi Harun Masiku yang buron
    Dalam beberapa hari terakhir, keberadaan politikus PDIP, Harun Masiku, sungguh simpang siur. Hal ini menggambarkan keanehan sejumlah institusi pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi. Apalagi media massa telah mencium keberadaannya.

    Kementerian  Hukum
    Menkum HAM Yasonna Laoly yang dikenal sebagai  kader PDIP  mengatakan Harun masih berada di luar negeri.  "Ke Singapura. Jadi tanggal delapan kan operasi tangkap tangan, tanggal 6 dia sudah di luar. Apa tujuannya di luar, kita tidak tahu barangkali dia juga tidak tahu akan di-OTT," ujar Yasonna,  Kamis, 16 Januari 2020.

    Komisi Pemberantasan Korupsi
    Ketua KPK Firli  Bahuri pun menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari informasi mengenai Harun. "Kalau ada informasi di Singapura, nanti kita bekerja sama dengan kedutaan besar dan Kementerian Luar Negeri,"   kata Firli  di Gedung DPR RI, Selasa, 14 Januari 2020.

     

    Selanjutnya: kepolisian...


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.