Tanggal 14 April 2020, pemerintah dan DPR memenuhi kesepakatan di antara mereka untuk tetap membahas rancangan undang-undang dalam bingkai omnibus law. Keberatan banyak pihak, khususnya dari masyarakat, akademisi, para aktivis sosial, kaum pekerja, pusat-pusat studi dan riset, tidak dipedulikan. Pemerintah dan DPR jalan terus dengan agenda omnibus law di tengah invasi virus Corona yang telah memakan korban ratusan jiwa.
Meredakan penyebaran virus corona dan memulihkan kesehatan masyarakat mestinya jadi prioritas dan agenda utama pemerintah dan DPR saat ini. Kondisi darurat kesehatan menuntut totalitas pemerintah maupun parlemen --DPR dan DPD-- untuk fokus dan memprioritaskan penanganan Covid-19 di atas urusan lain. Totalitas bermakna bahwa seluruh kapasitas dan kompetensi dikerahkan secara komprehensif kepada ikhtiar menghentikan wabah ini serta tidak terpecah pada urusan lain yang dapat ditunda.
Saat ini, sumber daya yang kita miliki terpecah untuk berbagai urusan yang sebenarnya dapat menunggu hingga pademi usai. Sumber daya yang terpecah berpotensi membuat penanganan wabah berlangsung lebih lama, yang berarti akan semakin lama pula kesehatan masyarakat menjadi normal kembali. Pada gilirannya, semakin lama pula kegiatan ekonomi akan pulih kembali seperti sebelum pandemi. Ekonom M. Chatib Basri mengingatkan bahwa jika pengendalian pandemi tidak dijadikan prioritas paling utama saat ini, Indonesia tidak akan mampu meningkatkan kondisi ekonominya.
Jalan pikiran yang logis sebenarnya sederhana saja: pulihkan dulu kesehatan, baru beraktivitas. Karena ini pandemi, upaya memulihkan kesehatan ini membutuhkan pengerahan sumber daya bersama secara serentak dengan fokus dan prioritas yang sangat jelas.
Saat ini bukan waktu yang tepat dan benar untuk melanjutkan pembahasan mengenai berbagai rancangan undang-undang yang bermasalah, yang telah membangkitkan kontroversi di tengah masyarakat. Bukanlah contoh yang baik bila pemerintah dan DPR bersikukuh melanjutkan pembahasan berbagai rancangan undang-undang di saat seperti ini. Ini merupakan ketidakpekaan pemerintah dan DPR dalam menempatkan agenda prioritas yang utama. Penanganan pandemi Corona jelas tidak dapat dilakukan sembari mengerjakan tugas-tugas lain, yang sebenarnya dapat ditunda.
Jikalaupun pemerintah dan DPR tetap meneruskan pembahasan, proses demokrasi yang semestinya ditempuh dalam penyusunan undang-undang telah cedera oleh karena masyarakat sedang dalam kondisi tidak mampu untuk terlibat aktif dalam pembahasan. Masyarakat tengah disibukkan oleh upaya menangani invasi virus Corona. Masyarakat masih dibelit persoalan genting dan darurat kesehatan yang menyangkut hidup dan mati. Keterlibatan masyarakat merupakan hak demokrasi yang patut dihargai. Caranya ialah dengan menunda pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang kontroversial ini.
Janganlah hak-hak demokrasi rakyat diabaikan dengan cara yang kurang elok. Mengajak rakyat untuk hadir secara virtual dan menyaksikan pemerintah serta DPR membahas RUU sangat tidak optimal untuk disebut sebagai perwujudan hak demokrasi rakyat. Rakyat berhak untuk didengar suaranya dan ditampung aspirasinya karena undang-undang yang disusun pemerintah dan DPR apabila kelak disahkan akan berdampak pada kehidupan rakyat.
Jadi, prioritaskan dulu upaya menghadang penyebaran corona, menangani yang sakit dan memulihkan kesehatan warga, serta menekan tingkat kematian akibat corona. Dengan cara ini, pemerintah dan DPR dapat bersikap dan bertindak lebih adil serta lebih ksatria dalam menangani persoalan bangsa, dan tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mengambil kesempatan dalam kesempitan bukanlah tindakan ksatria yang layak dipujikan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
