Nasib Aspal Buton Setelah 75 Tahun Indonesia Merdeka - Analisa - www.indonesiana.id
x

Indrato Sumantoro

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 1 Juni 2020 08:17 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Nasib Aspal Buton Setelah 75 Tahun Indonesia Merdeka

    Dibaca : 858 kali

    Aspal Buton adalah aspal alam yang terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Aspal Buton merupakan salah satu keajaiban dunia, dimana minyak bumi merembes naik ke permukaan selama ribuan tahun. Fase ringannya menguap, dan fase beratnya tertinggal di dalam pori-pori batu-batuan yang dilewatinya. Diperkirakan jumlah deposit aspal alam ini sangat besar sekali. Dan mungkin yang terbesar di dunia. Aspal alam ini pertama kali ditemukan pada tahun 1924. Dan mirisnya sampai saat ini pemerintah masih belum juga mampu mengelolanya dengan baik. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75. Marilah kita merenung sejenak, apa makna 75 tahun Indonesia merdeka bagi aspal Buton?   

    Jujur kata, 75 tahun Indonesia merdeka bagi aspal Buton tidak ada artinya sama sekali. Karena nasib aspal Buton di jaman kemerdekaan sekarang ini, dengan nasib aspal Buton di masa penjajahan Belanda 100 tahun yang lalu, masih tetap sama. Aspal Buton masih belum juga dapat berkontribusi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa arti merdeka itu adalah tidak bergantung kepada bangsa-bangsa lain, dan juga dapat menentukan nasibnya sendiri. Tetapi apa yang terjadi selama ini? Indonesia masih harus terus menerus mengimpor 1 juta ton aspal minyak per tahun. Hal ini menunjukkan dengan jelas dan terang benerang bahwa Indonesia sekarang ini masih belum benar-benar merdeka. Kita masih sangat bergantung kepada bangsa-bangsa lain dalam hal aspal. Padahal kita semua sadar dan tahu pasti bahwa Indonesia sendiri sudah memiliki deposit aspal alam yang jumlahnya sangat melimpah di Pulau Buton; yaitu sebesar 650 juta ton. Dan aspal Buton ini sudah siap selama hampir 100 tahun untuk dapat diolah. Tetapi tragisnya, kebergantungan Indonesia terhadap aspal minyak impor sudah sedemikian sangat besarnya, sehingga potensi aspal Buton yang sangat menjanjikan ini dianggap sebagai angin lalu belaka. Sungguh sangat mengecewakan dan menyakitkan hati bagi anak bangsa melihat di depan mata kenyataan pahit ini. Produk aspal alam lokal dikalahkan knock out oleh produk aspal minyak impor. Padahal kita semua sangat yakin dan percaya bahwa aspal Buton memiliki kualitas dan nilai tambah yang jauh lebih baik daripada aspal minyak impor. Khususnya untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini sudah merupakan takdir Ilahi bahwa meskipun Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun, tetapi faktanya Indonesia masih belum juga mampu mandiri dan berdaulat untuk menentukan nasibnya sendiri?

    Tujuan Kemerdekaan yang berikut ini, mungkin sekarang sudah banyak dilupakan orang. Yaitu bahwa tujuan Kemerdekaan itu merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dan kalau kita lihat Kamus Bahasa Indonesia, arti jembatan emas adalah jalan atau cara terbaik untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dengan demikian tujuan Kemerdekaan yang hakiki adalah jalan terbaik untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan Kemerdekaan ini masih belum sempurna kalau kita tidak mempunyai pedoman yang jelas dan tegas dalam menempuh jalan yang terbaik tersebut. Dan pedoman yang menjadi pegangan yang kokoh agar tujuan kita tidak menyimpang dari cita-cita Proklamasi adalah Pancasila dan UUD 1945. Seandainya saja seluruh rakyat Indonesia sudah dapat menghayati, dan meresapi sepenuh hati apa arti dan tujuan Kemerdekaan sejak 75 tahun yang lalu, tentunya sekarang ini wujud masyarakat yang adil dan makmur sudah dapat kita nikmati bersama-sama. Tetapi mengapa setelah 75 tahun Indonesia merdeka, rakyat Indonesia masih belum juga mampu hidup sejahtera? Jawaban dari pertanyaan ini bisa bermacam-macam dengan berbagai argumentasi. Untuk semua jawaban dan argumentasi tersebut, cukup aspal Buton saja yang akan mewakilinya sebagai sebuah contoh kasus. Aspal Buton sudah hampir 1 abad lamanya ditemukan, tetapi ironisnya sampai saat ini pemerintah masih belum juga mampu mengelolanya dengan baik. Jadi bisa kita membayangkan, kalau Pemerintah saja masih belum juga mampu mengelola aspal Buton dengan baik selama hampir 100 tahun, bagaimana dengan masalah-masalah lainnya yang serupa, yang jumlahnya sangat banyak? Khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah kemampuan produk-produk lokal untuk mensubstitusi produk-produk impor.

    Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75 sekarang ini, diharapkan pemerintah harus berani melakukan introspeksi diri jauh lebih dalam lagi dengan mengingat kembali apa arti dan tujuan mulia dari kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan sejak 75 tahun yang lalu. Adapun tujuan mulia Kemerdekaan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan tujuan ini hanya bisa diwujudkan apabila kita mampu menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat. Dengan mengelola aspal Buton dengan baik, maka hal ini berarti kita sudah melaksanakan cita-cita para pahlawan kemerdekaan sesuai dengan tujuan kemerdekaan. Namun alangkah malangnya nasib aspal Buton yang sampai saat ini masih belum juga dapat berkontribusi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dan tampaknya nasib aspal Buton yang malang ini tidak akan pernah berubah, selama pemerintah sendiri tidak pernah mau merubahnya. Apakah sekarang ini arti dan tujuan Kemerdekaan masih perlu kita pertanyakan?

    Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.








    Oleh: Napitupulu Na07

    1 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 94 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.