Oleh : Agnes Dwi Astriani , Lailatul Funun , Lina Fauziyah, dan Mustika Umi Aiman
(Mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISSULA Semarang)
Drs. Osmed Muthaher, M. Si
(Dosen FE UNISSULA Semarang)
Saat ini Pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi untuk pembangunan daerah di tengah upaya penanganan pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
Di tengah wabahnya pandemi covid-19, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Demak yang bersumber dari pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, retribusi pariwisata, dan sumber-sumber retribusi lainnya mengalami penurunan yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian atau perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai.
Sehubungan pandemi Covid-19 yang melanda, Progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 terganggu, sehingga banyak proyek fisik sementara dihentikan arena anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19.
Terhambatnya pembangunan daerah akan menyebabkan aktivitas lainnya juga terhambat seperti, terhambatnya jalur transportasi yang akan menuju atau ke luar dari Demak. Hal tersebut akan berimbas pada kesulitannya pasokan material pembangunan jalan Semarang – Demak karena pembatasan social dan tentunya akan terhambat . Sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah dan pembangunan jalan Semarang – Demak terancam tertunda akibat wabah covid-19.
Yang menjadi pertanyaan adalah, apabila pembangunan daerah terhambat, akankah hal tersebut mempengaruhi pendapatan asli daerah? Jawabannya adalah iya, tentu saja akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut. Karena jika pembangunan daerah tertunda maka akan berakibat pada jalur perekonomian, dan hal tersebut akan mempengaruhi Pendapatan asli daerah pada kabupaten demak. Infrastuktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dan Pembangunan infrastruktur juga merupakan bagian dari pemulihan ekonomi, karena menyediakan lapangan pekerjaan.
Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.
Kapala DPU Taru Kabupaten Demak Doso Purnomo melalui Kabid Binamarga Sularno mengungkapkan, sejak adanya covid-19 anggaran pembangunan infrastruktur dari pusat dikenai kebijakan rasionalisasi. Tak tanggung-tanggung, pengalihan anggaran ditetapkan sebesar 50 persen. Sehingga tak sedikit rencana pembangunan fisik terpaksa ditunda.
Namun penundaan pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi progres capaian yang telah ditargetkan. Salah satunya seperti rencana menyelesaikan betonisasi jalan ruas Bulusari - Mranggen, terpaksa di pending karena anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) kena rasionalisasi. Tetapi, masih ada pekerjaan pembangunan infrastruktur yang tetap dilaksanakan karena sifatnya yang vital bagi masyarakat. Antara lain peninggian perbaikan jalan beton tepatnya di jalan raya Sayung desa Sriwulan. Untuk perbaikan jalan tersebut dilaksanakan karena kondisinya yang terus terendam rob hingga tak bisa dilewati warga. Oleh karena itu maka pembangunan tetap harus dilaksanakan namun dengan pengerjaan secara bertahap.
Untuk memenuhi Target PAD Kabupaten Demak pada tahun 2020 sebesar Rp 403 milyar, Pemerintah Kabupaten Demak berupaya meningkatkan PAD dengan menerima bantuan berupa 50 alat monitoring transaksi usaha (tapping box) dari Bank Jateng Cabang Kabupaten Demak. Hal itu terungkap saat Wakil Bupati Demak Drs. Joko Sutanto memberikan sambutan pada Sosialisasi Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Dijelaskan Joko Sutanto, bantuan tersebut rencananya akan dipasang di mesin kasir para pelaku UMKM atau usaha lainnya di Kabupaten Demak. Seperti hotel, restoran, rumah makan dan tempat usaha lainnya. Pemasangan tapping box tersebut merupakan salah satu wujud keterbukaan pemerintah kabupaten dalam mengelola pajak pendapatan daerah. Tapping box akan mampu mengontrol dan mengawasi transaksi para pengusaha terkait penerimaan pajak daerah.
“Selain itu, dengan tapping box pendapatan asli daerah, dari sektor pajak bisa lebih maksimal. Karena keberadaan alat ini diharapkan mampu meminimalisir kecurangan lapor wajib pajak,” kata Joko Sutanto.
Di Kabupaten Demak, menurut wakil bupati pada tahun 2019 PAD Demak lebih dari Rp 50 milyar rupiah yang dapat diperoleh dari pajak dengan keseluruhan dari total PAD Rp 373 milyar . Perolehan tersebut rata-rata mengalami peningkatan sekitar 10-15% tiap tahunnya. Dan tentunya di tahun 2020 ini PAD demak akan lebih ditingkatkan lagi pendapatannya dari pajak. “Perolehan pajak ini akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk pembangunan infrastrusktur, pendidikan, kesehatan dan keagamaan,” pungkasnya.
Bupati Demak mengatakan “Nah ini bagaimana Bappeda Kabupaten demak menggenjot pendapatannya tentu dengan peningkatan dalam menggali potensi-potensi pajak yang memungkinkan sehingga meningkatkan pendapatan”.
Bupati Demak juga mengingatkan agar seluruh pegawai mematuhi protokol kesehatan dalam bekerja, begitu juga masyarakat yang sedang mengurus berbagai kebutuhan di Bappeda Kabupaten Demak.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak juga menerapkan pembayaran retribusi pasar nontunai. Secara dalam jaringan (online). Bupati Demak, HM Natsir, menyatakan, kebijakan ini memudahkan pedagang. Juga mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). "Retribusi sektor pelayanan pasar dapat terpungut dengan lebih efektif, efisien, berkeadilan, dan transparan," ucapnya. Kebijakan belum berlaku di seluruh pasar.
Kepala Disdagkop UKM Demak, Siti Zuarin, menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Bank Jateng. Dalam penerapan sistem tersebut. "Setiap hari, akan ada petugas. Yang bertugas menarik retribusi. Dan pedagang, menempelkan kartu elektronik. Semacam kartu ATM. Pada perangkat yang dibawa petugas," pungkasnya.
Pemkab Demak merupakan pemegang saham mayoritas, sebab LKM Demak Sejahtera telah memberikan kontribusi PAD. Pada 2019 lalu, deviden yang disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 490,757 juta, atau naik 15,91 persen dari tahun sebelumnya yakni. Rp 423,397 juta.
Hal senada disampaikan Bupati HM Natsir. Diharapkan ditahun 2020 ini PT LKM Demak Sejahtera mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga bermuara pada peningkatan deviden dan kontribusi PAD untuk menunjang pembangunan daerah, di samping mendukung program pemerintah yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Wali.
Dalam rangka membantu tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng, Bank Jateng menyerahkan bantuan satu unit kendaraan operasional. Penyerahan kendaraan operasional tersebut diserahkan langsung oleh Pemimpin Cabang Utama Bank Jateng, Suprojo kepada Kepala DPKAD kabupaten Demak, Sumarno.
Harapannya, selain bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, bantuan kendaraan operasioanal tersebut juga memberikan dampak PAD untuk pembangunan daerah . "Kita harapkan dengan itu kinerja BPKAD bisa lebih maksimal dan PAD bisa naik. Jika PAD naik tentu harapannya juga pembangunan semakin baik," tukasnya.
Sumber artikel :
https://www.wawasan.co/news/detail/12994/dampak-pandemi-covid-19-pembangunan-infrastruktur-terganggu
https://sigijateng.id/2019/optimalisasi-pendapatan-asli-daerah-gunakan-tapping-box/
https://www.posjateng.id/warta/retribusi-pasar-demak-segera-daring-b1XkO9bVg
https://jatengdaily.com/2020/aset-lkm-demak-sejahtera-terbesar-di-jateng/
Ikuti tulisan menarik Lina Fauziyah lainnya di sini.
