Banjir dan pandemi menjadi persoalan pelik di ibu kota sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus siap menghadapinya. (Sumber gambar: Dok. Tempo)
Hujan deras pada Senin malam (21/9) lalu menyebabkan beberapa wilayah ibukota tergenang banjir. Ini merupakan peringatan bagi Pemprov DKI Jakarta bahwa bahaya banjir tahunan sudah di depan mata. Mengingat pengalaman buruk di awal 2020 lalu ketika banjir menyebabkan puluhan kematian dan puluhan ribu warga mengungsi, sepantasnya Pemprov DKI Jakarta mencegah tragedi yang sama terulang.
Masalahnya saat ini, DKI Jakarta juga adalah episentrum epidemi Covid-19 di Indonesia. Jika hal ini tidak dicegah, DKI Jakarta bisa mengalami bencana berganda. Kondisi banjir jelas menyulitkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan sehingga dikhawatirkan menimbulkan kluster penularan baru.
Ada beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta dalam mengantisipasi hal ini. Pertama, mempersiapkan ketersediaan tempat pengungsian yang cukup sehingga pengungsi bisa menjaga jarak aman. Kedua, memastikan ketersediaan logistik seperti masker, sabun, serta air bersih sebagai kelengkapan protokol kesehatan. Ketiga, melakukan pengawasan agar pengungsi protokol kesehatan seperti memakai masker dengan benar.
Usaha Pemprov
Sepanjang September 2020, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan persiapan menghadapi banjir. Salah satunya melalui program Grebek Lumpur, yakni pengerukan lumpur secara massif di danau, sungai, dan waduk di Jakarta. Usaha ini dibarengi pembersihan saluran mikro dan penghubung, perbaikan dan pelebaran saluran air, serta pengecekan pompa air.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menandatangani Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim pada 15 September. Terdapat 7 poin dalam Ingub tersebut, namun sayangnya tidak ada satupun yang berkaitan dengan persiapan menghadapi banjir dan pandemi di saat bersamaan.
Gubernur Anies lebih memilih menekankan pembangunan sistem peringatan dini serta menyelesaikan insfrastruktur pengendali banjir yang belum terealisasi. Poin terakhir dari Ingub tersebut menekankan ketersediaan dukungan fiskal dan meningkatkan penyerapan anggaran untuk banjir. Padahal, dari Rp2,2 triliun anggaran banjir, sebanyak 1 triliun telah direalokasi ke anggaran penanggulangan pandemi.
Persiapan Ideal
Usaha-usaha yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terfokus pada pencegahan banjir, tanpa melihat kemungkinan terburuk. Padahal, beberapa tahun ke belakang, Jakarta selalu mengalami banjir meskipun upaya pencegahan telah dilakukan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat menyatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta telah mempersiapkan lebih banyak tempat pengungsian. Pengungsi diwajibkan menjalankan protokol kesehatan, sementara petugas yang mengawasi pelaksanaanya di setiap lokasi. Di sisi lain, tempat tidur dikelompokkan per keluarga dan pengungsi tidak juga diperbolehkan berkerumun.
Namun, pernyataan ini tidak memberikan keterangan lebih lanjut lantaran pernyataan tersebut muncul ketika banjir terjadi pada Selasa (22/9) lalu. Ini menunjukkan sikap reaktif pemerintah, alih-alih proaktif.
Untuk mencegah potensi bencana ganda, Pemprov DKI seharusnya perlu mendata wilayah rawan banjir serta rawan penularan Covid-19. Dengan perbandingan data keduanya, pemprov bisa membuat perencanaan terkait jumlah tempat pengungsian serta peta yang rawan menjadi kluster penularan baru ketika di pengungsian. Di samping itu, pemprov juga seharusnya mulai menyiapkan logistik vital, seperti masker dan sabun untuk mencegah kekurangan stok.
Petugas lapangan juga memerlukan instruksi terkait penerapan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi kebingungan pada saat implementasi. Jangan sampai warga menjadi korban minimnya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah. Perlu diingat, langkah antisipasi bencana ganda banjir dan pandemi ini akan lebih mudah diterapkan mulai dari hari ini, daripada harus menunggu korban berjatuhan di kemudian hari.
Tentang CISDI
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi masyarakat sipil yang mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pembangunan kesehatan dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan. CISDI melakukan kajian isu prioritas berdasarkan pengalaman mengelola program penguatan pelayanan kesehatan primer di daerah sub-urban dan DTPK, riset dan analisa kebijakan kesehatan, kampanye perubahan sosial, serta keterlibatan dalam diplomasi kesehatan di tingkat nasional dan global. Program penguatan pelayanan kesehatan primer yang CISDI ampu, Pencerah Nusantara, diadopsi oleh Kementerian Kesehatan sebagai program nasional Nusantara Sehat, pada tahun 2015 yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan primer di lebih dari 5.000 daerah DTPK. CISDI juga aktif mengadvokasi kebijakan dalam isu-isu prioritas lainnya seperti pengendalian tembakau, peningkatan status gizi masyarakat, dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan.
Penulis
Ardiani Hanifa Audwina
Ikuti tulisan menarik CISDI ID lainnya di sini.
