Genap setahun menjabat Presiden di periode kedua, Jokowi kembali marah dan semua jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) mendapat teguran karena komunikasi publik yang buruk menyoal UU Cipta Kerja. Kemarahan Jokowi kepada jajaran KIM pada Rabu, 21/10, di Istana Negara, Jakarta, kini sudah terpublikasi di berbagai media massa, sebab rekaman Presiden marah, telah disebarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Dengan demikian, sejak awal memimpin KIM di periode kedua ini, rakyat sudah beberapa kali disuguhi drama tentang Presiden marah-marah.
Meneladani bikin masalah dan konflik
Apa yang terus terjadi di Pemerintahan dan DPR NKRI, sejatinya wajib menjadi teladan dan contoh bagi rakyat. Namun, sayang, justru Pemerintah dan DPR yang seharusnya amanah terhadap rakyat, justru terlalu sering mempertontonkan adegan drama yang terus berkutat pada masalah-masalah yang dibiarkan menjadi konflik, dan otomatis juga dibiarkan menjadi akibat dan terus memakan "korban".
Jadi, jangan kaget dan heran, bila para pelajar kita terus gemar tawuran, para orang tua terus berseteru di dalam rumah, masyarakat kita lekat dengan dunia anarki dan lain sebagainya, karena Pemerintah dan DPR sendiri mencontohkan hal yang demikian.
Sudah tahu UU Cipta Kerja dipersoalkan dan belum disetujui oleh rakyat, masih menjadi (masalah), tetapi DPR dan Pemerintah tetap "sekongkol" mengesahkan, sehingga menjadi (konflik), dan akibatnya buruh dan mahasiswa yang merupakan representsi rakyat Indonesia pun menolak. Karena penolakannya juga terus dibuat konlik oleh DPR.dan Pemerintah, maka demo pun sudah beberapa kali terjadi.
Bila menganalisis persoalan Jokowi marah terbaru, dari sisi masalah/sebab, konflik, dan akibat dari kalimat tersebut. Maka, Presiden Jokowi marah=akibat. Lalu, komunikasi publik=masalah. Dan, komunikasi buruk=konflik.
Andai saja, (masalah/sebab) komunikasi publik jajaran KIM tidak buruk, tentu Jokowi tidak akan marah. Bila, komunikasi publik jajaran KIM yang buruk juga tidak dipersoalkan atau tidak dipermasalahkan oleh Jokowi, Jokowi pun tak akan marah.
Karena komunikasi publik yang buruk (masalah/sebab), ternyata dipermasalahkan (konflik) oleh Jokowi, maka Jokowi pun marah (akibat).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya komunikasi publik.
Pertanyaannya, mengapa pemerintah Indonesia yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat, justru berulang-ulang mempertunjukkan drama yang berkutat pada masalah, konflik, dan akibat yang justru dicipta oleh lingkaran mereka sendiri?
Bahkan drama yang memilukan ini, terus menjadi bahan berita di media massa hingga sangat viral menjadi konsumsi rakyat Indonesia yang tak pernah mendidik.
Rasanya, sepertinya para pemimpin bangsa ini, mungkin memang tak pernah menggumuli sastra, dan jauh dari pemahaman masalah/sebab, konflik, dan akibat.
Padahal, pelajaran sastra sangat lekat mengajarkan bagaimana manusia yang cerdas, berkarakter, serta berbudi pekerti luhur, wajib selalu dapat mengidentifikasi dan menjinakkan setiap masalah/sebab agar tidak menjadi persoalan dan konflik, sehingga tidak menimbulkan akibat seperti kemarahan jatuhnya korban, dan sejenisnya.
Sepanjang 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, yang kini sudah berjalan selama 6 tahun, rasanya jajaran Kabinet maupun Jokowi sendiri memang sangat sering mempertunjukkan drama lengkap yang mencontohkan apa masalah/sebabnya, apa konfliknya, dan apa akibatnya.
Padahal, semisal contoh sederhananya, bila ada percikan api di mesin mobil, karena ada konslet arus pendek, maka agar api tidak membesar (jadi konflik) dan (akibatnya) terjadi kebakaran, maka peecikan api yang kecil langsung dipadamkan. Maka, tidak akan menjalar (konflik) dan (akibatnya) terjadi kebakaran.
Sebagai pengingat, agar tidak ada konslet, maka apa yang harus dilakukan, maka kabel-kabel dalam mesin mobil juga dipastikan harus aman.
Contoh lain, sudah tahu badan basah kuyup karena kehujanan, namun tidak langsung mandi dan segera mengenakan pakaian yang kering, akibatnya badan pun masuk angin, panas, flu, dan kepala pusing.
Seharusnya karena sudah tahu (masalah/sebabnya) kehujanan, jangan membikin (permasalahan/konflik) dengan tak langsung mandi dan ganti baju. Karena kehujanan itu dilnjutkan dengan konflik, (akibatnya), jatuh sakit.
Bagaiamana dengan masalah/sebab, konflik, dan akibat yang terus-terusan dilakukan oleh Pemerintah dan juga DPR?
Ternyata, Presiden Jokowi sendiri pada akhirnya menyadari bahwa jajaran KIM yang dipilihnya, hingga saat ini terus menjadi bagian penyumbang akibat-akibat sengkarut di NKRI terjadi.
Edukasi konflik dan manajemen konflik
Dari berbagai masalah, konflik, dan akibat yang justru terus dicipta oleh Pemerintah dan DPR, kini rakyat Indonesia rasanya semakin "kenyang" dengan edukasi "konflik".
Tidak usah saya sebut, apa saja yang telah Pemerintah dan DPR sengaja mencipta masalah dan membiarkan masalalah menjadi konflik, dan membiarkan konflik berakibat.
Sepertinya mustahil bila para elite partai yang kini duduk di parlemen maupun pemerintahan adalah sosok-sosok yang tak cerdas intelegensi dan personaliti, sehingga nampak lemah dalam kecerdasan emosi dan terus gemar membuat masalah, konflik, dan akibat.
Namun, apa.yang kini terus dipertunjukan oleh para elite partai di parlemen dan pemerintahan yang tetap mencipta masalah, konflik, dan mengakibatkan rakyat jadi korban, karena memang sebuah skenario. Pasalnya, "mereka" sudah terlanjur ada "kontrak" dengan para pemodal yang telah mengucurkan dana di muka.
Bila diidentifikasi, menyoal berbagai rancangan Undang-Undang, berbagai kebijakan, masalah BBM, masalah listrik, masalah BPJS, masalah KPU, masalah KPK dan Koruptor, masalah MA, masalah MK, masalah Polisi, dll hingga terbaru masalah UU Cipta Kerja, semuanya benar-benar menjadi pertunjukkan masalah, konflik, dan akibat di NKRI.
Sudah tahu masalahnya sedang pandemi corona, sudah tahu masalahnya rakyat tidak setuju UU Cipta Kerja, sudah tahu kalau dipaksakan akan ada demo, sudah tahu kalau demo akan ada rusuh dan anarki, sudah tahu demo itu diatur dalam UU, sudah tahu kalau polisi akan jadi musuh demonstran, sudah tahu demo akan ada yang menunggangi, dll.
Semuanya sudah tahu, dan juga sudah tahu akan risiko dan akibatnya. Tapi, mengapa UU Cipta Kerja dipercepat pengesahannya?
Ini semua terjadi, bukan tanpa perhitungan baik dari DPR maupun Pemerintah. Yakin, semua sudah dikalkulasi akan terjadi dan bagaimana cara "mereka" akan menanganinya.
Presiden marah dan menegur pun, yakin sudah dikalkulasi, lalu jajaran KIM yang akan kena marah akibat komunikasi publik yang buruk, sepertinya juga sudah dikalkulasi.
Bahkan, komunikasi publik yang buruk dari jajaran KIM yang buruk pun, jangan-jangan juga bagian dari skenario dari strategi "manajemen konflik" agar rakyat percaya bahwa DPR dan Pemerintah sedang tidak "bersandiwara" dalam mengusung dan menyelamatkan ""pesanan" UU Cipta Kerja.
Namun, "sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu akan jatuh juga" dan "Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunnya akan tetap tercium juga".
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
