Di zaman internet dan medsos seperti sekarang, masihkah kita butuh pahlawan? Jika ya, kenapa? Jika tidak, mengapa tidak? Jika ya, seperti apa? Apakah konsep tentang pahlawan masih harus seperti dahulu kala? Maksud saya, orang yang berjuang demi tanah air dan gugur di medan laga? Jika ya, bukankah medan laganya kini telah berubah dan lawan-lawan yang dihadapi juga berganti?
Misalnya saja, karena zaman sekarang korupsi tak kunjung sirna dari negeri ini, maka pahlawan ialah orang yang berjuang keras memerangi korupsi. Jika ia memberi jalan kemudahan bagi praktik korupsi, berarti ia bukan pahlawan, melainkan musuhnya pahlawan. Betulkah begitu? Jika orang yang memerangi korupsi disebut pahlawan, ia pahlawan menurut pandangan siapa? Bukankah koruptor memaki-makinya?
Adakah orang yang diberi gelar pahlawan oleh pemerintah karena ia memerangi korupsi? Adakah orang yang diberi gelar pahlawan oleh pemerintah karena ia memerangi kolusi dan nepotisme? Pemerintah terpaksa disebut-sebut, sebab pemerintahlah yang punya kewenangan untuk memberi gelar pahlawan secaraf formal. Tapi pemerintah pasti tidak mudah mengambil sikap kalau diberi usul agar memberi gelar pahlawan kepada seseorang yang gencar memerangi korupsi.
Misalnya saja begini, ada sebagian masyarakat yang mengusulkan agar Novel Baswedan diberi gelar pahlawan, sebab ia telah berjuang keras, bahkan alat penglihatannya pun menjadi korban. Tapi, sangat mungkin ia dianggap tidak masuk ke dalam kriteria pahlawan versi pemerintah. Pertama, sebab Novel masih hidup. Lazimnya, sekali lagi ini kelaziman, pahlawan itu sudah tiada, bahkan ia pejuang di masa lampau, bukan di masa sekarang.
Kedua, Novel itu jika disebut berjuang, ia berjuang mengatasi korupsi. Korupsi itu berjalan di masa sekarang, dan karena itu berbeda dengan mereka yang berjuang di masa lampau, yang jelas-jelas melawan kolinialisme—entah lewat perjuangan bersenjata atau politik. Tapi, jika ranahnya korupsi, ini bisa menjadikan sebagian pihak merasa tidak nyaman. Rakyat banyak barangkali setuju jika Novel diberi gelar pahlawan, sebab korupsi membuat bangunan sekolah lekas retak karena anggarannya disunat.
Kalau begitu, bagaimana jika kita cari sosok yang sudah wafat, tapi isunya masih kekinian—bukan kolonialisme Belanda atau Jepang. Umpamanya saja Munir, bukankah ia sudah meninggal? Mengapa ia tidak diberi gelar pahlawan karena perjuangannya dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia? Bukankah isunya relevan sekali dengan masa kini? Memang, sih. Tapi, jika ranahnya keadilan dan hak asasi manusia, ini bisa menjadikan sebagian pihak merasa tidak nyaman.
Ternyata tidak mudah menetapkan seseorang di masa kini, apa lagi yang masih hidup, sebagai pahlawan. Lebih mudah menetapkan figur-figur di masa lampau yang berjuang melawan kolonialisme ketimbang sosok-sosok masa kini yang berjuang melawan kemiskinan, kefakiran akan keadilan, perilaku antikemanusiaan, dan sebagainya. Para pahlawan dari masa lampau itu dipilih karena melawan kolonialisme—tapi, anehnya, sangat jarang ditekankan bahwa para pahlawan itu menentang keras kezaliman, ketidakadilan, kesewenangan. Bungkus besarnya saja yang diperlihatkan—penjajahan, kolonialisme—sedangkan kandungannya [ketidakadilan, kesewenangan, kezaliman, dan perilaku lain yang antikemanusiaan, untuk menyebut sebagian] tidak dieksplorasi.
Andai saja yang namanya atau yang disebut pahlawan itu sosok yang masih hidup di tengah kita, mungkin lebih mudah melihatnya sebagai teladan. Ia lebih konkret, lebih kasat mata, lebih mudah dijangkau [affordable], lebih mudah ditiru. Tapi, barangkali, kita memang lebih menyukai pahlawan dari masa lampau, lebih untuk dikenang. Tapi mungkin pula, pendekatan seperti ini tidak akan mengusik kemapanan siapapun. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
