Kemitraan Multisektor Kerjasama Paradiplomasi Sister-Provence

Pemerintah Daerah kini bisa melakukan kegiatann diplomasi dan kerja sama dengan luar negeri melalui praktek paradiplomasi dalam bentuk sister province atau sister city

Oleh: Veri Andika, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

Fenomena hubungan internasional saat ini telah berkembang dan mengalami perubahan dengan konsep lama. Peranan sub-state meningkat seiring dengan perkembangan zaman akibat globalisasi sehingga konstelasi politik internasional tidak lagi bersifat state-centric atau terpusat pada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah bisa langsung terjun ke ranah internasional salah satunya adalah dengan program kerjasama luar negeri atau paradiplomasi. Kerja sama ini bisa dilakukan dalam bentuk sister-province maupun sister-city.

Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-negara dalam menjalankan hubungan luar negeri. Paradiplomasi tidak diperuntukkan untuk kepentingan nasional sebuah negara secara umum dan luas namun lebih ditujukan untuk masalah khusus dan dalam lingkup yang sempit di suatu daerah tanpa keluar dari aturan perundang-undangan dan berada di bawah pengawasan pusat. Dapat disimpulkan bahwa paradiplomasi sebagai kontras dari diplomasi formal, berarti proses yang memungkinkan unit-unit konstituen dari sebuah negara untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain untuk mengejar kepentingan tertentu dalam pengawasan negara.

Di Indonesia sendiri, praktek paradiplomasi sudah banyak dilakukan di daerah baik kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan kerja sama dengan pihak asing dari berbagai negara. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu pemerintah daerah di Indonesia telah aktif dalam praktik hubungan internasional. Jawa Barat aktif menjalin kerjasama dengan entitas pemerintah asing dan swasta seperti investor dan pengusaha dari berbagai negara, termasuk salah satunya Jepang. Jawa Barat memiliki kemitraan sister province dengan Prefektur Shizuoka di Jepang yang disepakati kedua pemimpin daerah pada November 2017.

Dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati, tercantum dalam pasal 2 bahwa ruang lingkup kerja sama kedua pihak yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan perdagangan dan investasi, pariwisata, olahraga, kebudayaan, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; dan perhubungan.

Pada tanggal 29 Mei sampai 2 Juni 2018, Gubernur Prefektur Shizuoka, Heita Kawakatsu mengunjungi Jawa Barat yang menghasilkan komitmen untuk bekerja sama sebagai Sister-Province antara Provinsi Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka yang dimulai dengan bidang Ekonomi dan Pendidikan. Pertemuan tersebut juga mengadakan seminar bisnis yang salah satunya membahas terkait upaya Provinsi Jawa Barat untuk membentuk resolusi bisnis perusahaan asal Shizuoka yang beroperasi di Jawa Barat dengan merilis layanan khusus Shizuoka Desk di PTSP Jawa Barat.

Dari kemitraan ini, beberapa implementasi berhasil dicapai yakni research collaborative, pertukaran mahasiswa dan dosen, pengembangan pembelajaran bahasa, dan praktek kerja industri untuk bidang pendidikan. Di bidang pariwisata dan olahraga, kemitraan ini berhasil menyelenggarakan West Java Festival di Shizuoka dan West Java Marathon. Di bidang investasi dan perdagangan, telah menghasilkan pembukaan industri manufaktur Shizuoka di kawasan industri Jababeka Bekasi, penggunaan lahan untuk pembangunan industri di kawasan Aerocity Kabupaten Majelengka, dan business matching melalui seminar/konferensi/workshop untuk menjajaki peluang mengenai investasi serta produk-produk yang potensial untuk diperdagangkan.

Sementara itu, baru-baru ini Pemprov Jabar mengadakan West Java Investment Summit (WJIS) pada 16-17 November 2020. WJIS adalah sebuah platform bagi para investor dan pengusaha untuk bertemu dan berdiskusi secara mendalam dengan Pemprov Jabar dan pemilik proyek investasi. Dalam upayanya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menggelar pertemuan dengan Gubernur Prefektur Shizuoka, Heita Kawakatsu, via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengajak Pemerintah Shizuoka untuk turut mengembangkan potensi tujuh ekonomi baru Jawa Barat pasca-pandemi Covid-19 pada 2021. Ketujuh potensi ekonomi baru tersebut adalah investasi industri; swasembada pangan; swasembada teknologi; bisnis sektor kesehatan; ekonomi digital; ekonomi berkelanjutan; dan pariwisata lokal.

Kemitraan ini masih akan berlangsung sampai tahun 2022. Paradiplomasi dirasa cukup efektif untuk Pemerintah Daerah yang ingin meningkatkan daya saing dan menyelesaikan masalah yang ada di wilayahnya di berbagai sektor yang ada.