x

Iklan

Kristian Saputro

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 17 Maret 2021

Kamis, 18 Maret 2021 05:43 WIB

Semarang Terancam Jadi Lautan

Kota Semarang kembali di kepung banjir. Kali ini banjir merangsek beberapa pusat kota. Kawasan Simpang Lima dan sekitarnya bak laut bahkan Kantor Gubernur Jawa Tengah pun ikut terlanda banjir. Jadi persoalan banjir di Kota Semarang bukan melulu soal rob, tetapi banyak perkara yang membuat ibukota Jawa Tengah ini rentan banjir. Merujuk buku bertajuk : “Maleh dadi segoro: Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak” karya Bosman Batubara, Henny Warsilah dkk terbitan Koalisi Pesisir Semarang – Demak dibedah persoalan-persoalan yang jadi penyebab banjir dan rob di kota Semarang dan Demak

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Kota Semarang kembali di kepung banjir. Kali ini banjir merangsek beberapa pusat kota. Kawasan Simpang Lima dan sekitarnya bak laut bahkan Kantor Gubernur Jawa  Tengah pun ikut terlanda banjir.  Jadi  persoalan banjir di Kota Semarang bukan melulu soal  rob, tetapi banyak perkara yang membuat ibukota Jawa Tengah ini rentan banjir.

Merujuk  buku bertajuk : “Maleh dadi segoro: Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak” karya Bosman Batubara, Henny Warsilah dkk  terbitan Koalisi Pesisir Semarang – Demak  dibedah persoalan-persoalan yang jadi penyebab banjir dan rob di kota Semarang dan Demak.

Dalam buku ini dibeberkan, antara lain,  amblesan tanah yang terus terjadi ini semakin membuat Kota Semarang dan pesisir Demak rentan terhadap banjir, terutama banjir yang datang dari laut atau rob baik itu yang terjadi karena kenaikan permukaan air laut sebagai bagian dari pemanasan global dan perubahan iklim, maupun rob yang terjadi karena adanya pasang-surut air laut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tiga Jenis Banjir Kota Semarang

Kalau menengok kerangka berfikir hidrologis, ada tiga jenis banjir di Kota Semarang.  Pertama , banjir yang terjadi karena adanya air kiriman  dari arah hulu dan mengalir ke Kota Semarang bagian bawah.

Banjir jenis ini, secara nalar, terjadi karena semakin berkurangnya fungsi-fungsi hidrologis lingkungan sekitar Semarang. Di bagian hulu, pembangunan yang bergerak cepat menyebabkan semakin sedikitnya tutupan hutan. Penggundulan daerah kawasan hutan tangkapan hujan menjadi salah satu problemnya.

Kedua, banjir yang terjadi karena adanya hujan lokal di dalam kota. Hal ini terjadi karena baik kemampuan permukaan kota untuk menyerap air yang semakin hari semakin berkurang, juga karena daya tampung saluran-saluran drainse di dalam kota terlampaui. Terlampaui di sini bisa terjadi karena banyak hal, misalnya karena saluran air tersumbat, atau juga karena memang debit air begitu besar.

Ketiga, banjir jenis ketiga yang cukup sering terjadi di Semarang bagian utara, seperti Kampung Tambakrejo yang baru digusur, adalah banjir yang terjadi karena pasang air laut, atau sering disebut dengan banjir rob. Kombinasi antara kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah di daratan membuat Semarang terutama bagian utara semakin rentan terhadap rob.

Abrasi pantai yang terjadi di kawasan sebelah timur kota Semarang dan Demak tentunya juga menjadi salah satu penyumbang musabab banjir. Peneliti LIPI, Laely Nurhidayah, mengkhawatirkan pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang Demak (TTLSD) akan mengakibatkan terjadinya perubahan arus laut yang akan bergerak ke Demak, dan ini membuat tanah di kawasan Demak semakin terabrasi.

Analisis ini bukannya tanpa dasar. Peristiwa yang mirip dapat dilihat dari abrasi yang sekarang berlangsung di Demak, dimana seperti yang terjadi di Desa Bedono, selama 20-an tahun terakhir telah terjadi abrasi yang diperkirakan merupakan abrasi terbesar di Indonesia.

Rekomendasi

Buku: “Maleh dadi segoro: Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak” pada simpulannya merekomendasikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah.

Pertama, agar pemerintah mengeksplorasi dan keluar dari jalan pembangunan kapitalistik yang secara menubuh selalu memproduksi ketimpangan.

Kedua, agar pemerintah melakukan riset yang lebih mendalam sebelum memutuskan suatu proyek pembangunan. Dalam kasus TTLSD dapat dilakukan dengan mengagregasi penelitian yang sudah ada tentang amblesan tanah dan penyebabnya. Dengan demikian proyek TTLSD perlu ditinjau ulang.

Ketiga, agar pemerintah melakukan studi yang lebih terpadu terhadap KPSD, terutama dalam kasus abrasi pantai dengan porsi perhatian terhadap bagaimana krisis sosialekologis di(re-)produksi.

Keempat,  agar pemerintah sensitif terhadap eskalasi dampak pembangunan yang pada gilirannya mempertajam ketimpangan gender.

Dan Kelima, agar pemerintah berpihak kepada rakyat kecil seperti nelayan KPSD dalam merumuskan pembangunan. Bibit yang bisa dijadikan titik berangkat awal adalah model pembangunan partisipatif dalam bentuk tata kelola lingkungan secara bersama (kooperasi).

#HariAirDuniaXXIX2021

#MengelolaAirUntukNegeri

#SigapMembangunNegeri

Ikuti tulisan menarik Kristian Saputro lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Ekamatra

Oleh: Taufan S. Chandranegara

1 hari lalu

Terkini

Terpopuler

Ekamatra

Oleh: Taufan S. Chandranegara

1 hari lalu