Koordinasi lintas sektor adalah salah satu upaya Tim PUSPA menangani pandemi di wilayah penempatan masing-masing. (Sumber gambar: Dok. Pencerah Nusantara)
Tim Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) Jawa Barat efektif bertugas sejak April 2021 lalu. Mereka bertujuan menguatkan puskesmas dalam penanganan wabah, terutama melalui upaya promotif dan preventif. Beberapa target terbilang ambisius, seperti meningkatkan testing hingga 1/1.000 penduduk hingga meningkatkan pelacakan menjadi 80 persen kontak positif dalam 72 jam.
Tim PUSPA yang bertugas di 100 puskesmas di 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat telah mendapatkan beragam fasilitas untuk meningkatkan visi tersebut. Meski begitu, ada satu strategi kunci untuk mengakselerasikan pencapaian target, yakni koordinasi lintas sektor. Lantas, apa yang dimaksud dengan koordinasi lintas sektor?
Secara umum, koordinasi lintas sektor merupakan kerja sama antara penyelenggara pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, dengan perangkat pelayanan lain, seperti sekolah (sektor pendidikan) ataupun kelurahan (sektor administrasi).
Koordinasi lintas sektor berperan penting membangun perilaku hidup sehat lantaran perilaku hidup sehat hanya bisa terbentuk dengan memperhitungkan berbagai macam aspek kehidupan. “Koordinasi lintas sektor bisa dikatakan terlaksana ketika Tim PUSPA mampu mempertemukan puskesmas dengan lintas sektor minimal lurah, pemerintah desa, Babinsa, Babinkamtibmas, ataupun PKK atau kader,” ujar Deni Frayoga, Program Officer CISDI untuk PUSPA.
Dalam konteks penanganan pandemi, bahasan koordinasi menyinggung permasalahan umum di daerah selama pandemi dan bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan program-program penanganan di wilayah tersebut.
“Misalkan permasalah utama angka testing atau rasio lacak kasus rendah. Solusinya bisa kesepakatan untuk adakan kegiatan edukasi door to door atau melibatkan masyarakat dalam testing ataupun tracing.”
Pemangku Kepentingan Kunci
Dalam program PUSPA, stakeholder dikerucutkan ke dalam beberapa kategori utama dengan mempertimbangkan efektivitas program intervensi yang berjalan pasca koordinasi.
“Kalau standar dari Tim Program (PUSPA) dengan Dinas Kesehatan (Jawa Barat) ada lima stakeholder kunci, yaitu kepala kewilayahan (kepala desa atau lurah), tokoh agama, Babinsa, Babinkamtibmas, dan PKK atau LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau karang taruna,” jelas Deni kembali.
Sementara, dalam proses koordinasi sendiri terdapat runutan bahasan yang kerap kali digunakan. Pertama, dan paling utama, tim dan lintas sektor membahas permasalahan pandemi utama di wilayah tersebut. Kedua, mereka mendiskusikan bersama solusi terbaik penanganan masalah tersebut.
Ketiga, pasca diskusi tim memetakan permasalahan (troubleshoot) serta komponen untuk mengatasinya. Keempat, tim membuat timeline pelaksanaan kegiatan intervensi sejelas mungkin beserta pembagian tugas dan penanggung jawab upaya intervensi kesehatan tersebut.
Kelima usai koordinasi rencana, program dikonkritkan oleh pihak-pihak terkait. “Kalau tim sudah mengikuti runutan tersebut dan kegiatan bisa dilaksanakan, Tim PUSPA sudah dianggap berhasil laksanakan intervensi,” tutur Deni kembali.
Beberapa puskesmas PUSPA melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam satu forum dialog besar di kantor kecamatan ataupun kelurahan setempat bersama kelompok-kelompok masyarakat lain. Tetapi, tidak menutup kemungkinan pertemuan juga dilaksanakan di puskesmas setempat.
Tetapi puskesmas bukanlah opsi utama tempat pertemuan, sebab secara simbolis perlu dipahami permasalahan kesehatan adalah persoalan setiap sektor, bukan sektor kesehatan saja. “Permasalahan kesehatan itu hanya 20 persen yang diselesaikan di puskesmas, tetapi 80 persennya diselesaikan di lintas sektor,” tutup Deni.
Tentang Program PUSPA
Program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dalam memperkuat respons penanganan Covid-19 di puskesmas. Program ini merekrut 500 tenaga kesehatan sebagai field officer yang akan ditugaskan di 100 puskesmas di 12 kota/kabupaten di Jawa Barat. Program PUSPA bertujuan menguatkan upaya deteksi, lacak kasus, edukasi publik terkait 3M, menyiapkan vaksinasi Covid-19 hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial di Jawa Barat.
Tentang CISDI
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.
Penulis
Amru Sebayang
Ikuti tulisan menarik CISDI ID lainnya di sini.
