Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, di zaman kepemimpinan sekarang di negeri ini yang sedang dikuasai oleh "siapa". Lalu, "siapa" itu juga sedang disetir oleh "siapa" yang saling simbiosis mutualisme, maka berbagai pihak tetap pesimis upaya para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI, akan menuai hasil.
Sudah tercatat dalam sejarah, bahwa pemimpin Indonesia yang sekarang tidak akan menggubris siapa pun yang melakukan protes melalui demonstrasi. Paling-paling para demonstran hanya akan disambut oleh sesama rakyat, tetapi rakyat yang berseragam dan mau tidak mau harus patuh pada junjungan untuk mengamankan rakyat jelata yang melawan titah.
Meski demikan, di berbagai sudut dan tempat di negeri ini, rakyat jelata tetap bersyukur dan berterima kasih kepada para mahasiswa, karena masih dapat diandalkan membela bangsa dan negara agar tidak melenceng dari tujuan dan tidak terus dikuasai oleh rezim dengan berbuat seenaknya. Membikin peraturan dan undang-undang hanya demi melindungi mereka sendiri dan para pemodalnya.
Banyak pihak yang tetap merinding dan takjub atas pembelaan mahasiswa agar pemerintahan di negeri ini berjalan di rel yang benar. Amanah untuk rakyat. Pasalnya, sebelumnya, BEM SI telah memberi waktu kepada Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dan berpihak pada 57 pegawai dalam 3x24 jam dan disampaikan dalam surat ultimatum yang dilayangkan secara terbuka pada 23 September 2021. Isinya:
KAMI ALIANSI BEM SELURUH INDONESIA DAN GASAK (GERAKAN SELAMATKAN KPK) MEMBERIKAN ULTIMATUM KEPADA PRESIDEN JOKOWI UNTUK BERPIHAK DAN MENGANGKAT 56 PEGAWAI KPK MENJADI ASN DALAM WAKTU 3X24 JAM.
Ternyata, surat ultimatum tersebut, seperti sudah diduga oleh berbagai pihak, tak ada respon dari pemimpin yang katanya dipilih oleh rakyat dan akan amanah untuk rakyat. Sepertinya, pemimpin ini bukan dipilih oleh rakyat, maka amanahnya untuk yang memodali, dan mustahil akan amanah untuk rakyat.
Namun, BEM SI pun tak patah arang dan tetap memutuskan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat turun ke jalan demi nasib ke-57 pegawai KPK. BEM SI, tetap sangat peduli terhadap masa depan gerakan antikorupsi di Indonesia meski di tengah pandemi Covid-19. Sebab, saat rakyat terpuruk dan terus menderita, ada anak bangsa lain yang justru mendapat lahan terus mengeruk keuntungan dan malah tambah kaya. Kaya dari mana?
Kembali ke masalah aksi BEM SI dengan gerakan selamatkan KPK dengan tujuan untuk memberikan refleksi kepada Ketua KPK dan Pemimpin negeri ini, terkait pemberhentian 57 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), sesuai janji turun ke jalan tanggal 27 September 2021 dan telah dibuktikan. Namun, aksi tak disambut oleh pihak yang dituju dan oleh mereka sengaja hanya dibenturkan dengan sesama rakyat. Bedanya, yang satu rakyat jelata pemilik sah Republik ini, yang satunya rakyat berseragam yang digaji dari uang rakyat, tapi tugasnya menjaga dan melindungi siapa?
Rakyat pun tahu. Dalam aksi yang berlangsung sekitar 4 jam, BEM SI mengajukan lima tuntutan terhadap Pemimpin negeri ini dan pimpinan KPK. Sebelum bicara tuntutan, ada hal yang disayangkan oleh mahasiswa, yaitu:
Satu, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang tidak memberikan ruang untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi di depan Gedung Merah Putih KPK. Sikap polisi yang dijanjikan akan humanis tak tampak saat mengawal aksi ini.Tindakan polisi sangat berlebihan karena tak memfasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Menyayangkan pimpinan KPK yang enggan menemui mahasiswa hingga aksi selesai.
Kedua, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang bertindak berlebihan, dibuktikan dengan beberapa mahasiswa yang robek bajunya, kemudian beberapa terluka akibat aksi represif oknum polisi.
Tiga, menyayangkan sikap pimpinan KPK yang tidak menemui mahasiswa dan malah pergi ke Jambi. Juga sangat kecewa karena sikap Presiden yang mengabaikan janji-janji dari periode pertama sampai periode kedua, namun beliau lepas dari tanggung jawab di tengah kondisi KPK yang membutuhkan ketegasan beliau.
Sementara, 5 tuntutannya adalah
1. Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama.
2. Mendesak presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 pegawai KPK menjadi ASN.
3. Menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi.
4. Mendesak KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi.
5. Menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap Ditjen Pajak, kasus suap KPU Harun Masiku. Bila tuntutan tak digubris juga, BEM akan kembali datang ke KPK dengan jumlah massa yang lebih besar.
Bangga pada mahasiswa
Terlepas dari dicuekinya kembali aksi mahasiswa terutama oleh pemimpin negeri ini, sejatinya banyak pihak yang kawatir bila peristiwa 21 Mei 1998 akan terulang kembali, yaitu saat pemimpin negeri ini dilengserkan oleh reformasi mahasiswa.
Pemimpin sekarang, harus menyadari, bahwa sekuat-kuatnya barikade pasukan berseragam menghalangi aspirasi rakyat yang terus dikekang dan ditindas, mustahil pasukan berseragam yang aslinya juga rakyat akan mampu melawan rakyat yang juga saudara dan kerabatnya sendiri.
Sudah tercatat dalam sejarah, rezim kepemimpinan sekarang sudah berkali-kali mengabaikan tuntutan rakyat, dan terus asyik dengan dunianya sendiri. Bahkan menyoal KPK, ini adalah sudah kesekian kalinya rakyat tidak didengar, diabaikan, dan, tak dihargai. Dan terus hanya dibenturkan dengan sesama rakyat yang berseragam.
Banyak yang berpikir, sekuat apa rezim sekarang bisa bertahan, bila rakyat bersatu dan melawan ketidakadilan? Mahasiswa, adalah satu-satunya harapan bagi rakyat agar keadilan dan perikemanusiaan di negeri bisa duduk di tempatnya, seperti amanah Pembukaan UUD 1945.
Pelemahan KPK sudah diprotes sejak munculnya UU KPK yang baru. Kini ada lagi program melemahkan yang sepertinya memang terstruktur, terencana, dan masif, demi melindungi mereka sendiri. Mereka yang selalu hidup dan dekat dengan merampas hak orang lain, uang rakyat.
Karenanya, meski aksi tetap tak digubris, sebab mungkin memang hati, mata, dan telinganya sudah dikunci, rakyat tetap bangga kepada mahasiswa.
Apakah aksi BEM SI ada yang menunggangi seperti dituduhkan oleh pihak pendukung rezim? Mungkin memang ada atau memang ada. Dia adalah HATI NURANI yang selalu buntu dan terus ditelan waktu.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
