Kurang dari tiga tahun menjelang pemilihan presiden dan legislatif, 2024, suasana hangat mulai terasa. Para relawan, yang resmi maupun setengah resmi, sudah bergerak. Baliho-baliho telah dikibarkan. Lembaga-lembaga survei semakin rajin melempar hasil riset popularitas dan elektabilitas ke ruang publik.
Jelas sudah, kesibukan partai politik dalam mempersiapkan diri menghadapi agenda penting 2024 tidak terelakkan dan akan terus meningkat. Elite dan kader partai tak ingin ketinggalan kereta dari partai lain. Para ketua partai mulai saling kunjung, barangkali berusaha saling menjajagi kerjasama.
Semakin mendekati 2024, kesibukan para ketua dan petinggi partai yang menjadi menteri mungkin akan semakin memengaruhi kerja kabinet Presiden Jokowi. Mereka boleh jadi akan semakin sibuk bekerja untuk partainya. Ini konsekuensi yang tidak mudah dihindari, sebab partai juga akan menuntut loyalitas kadernya agar kepentingan partai tetap terjaga.
Apa lagi ada tiga ketua umum partai di kabinet: Prabowo Subianto (Gerindra), Airlangga Hartarto (Golkar), serta Suharso Monoarfa (PPP). Ketiga orang ini menempati posisi strategis di kabinet: Prabowo menteri pertahanan, Airlangga menko perekonomian, sedangkan Suharso ketua Bappenas.
Sebagai orang yang telah menyatakan akan mencalonkan diri dalam pilpres, Airlangga akan semakin sibuk. Airlangga sudah menggerakkan pengurus partai di daerah untuk bekerja dengan fokus memenangkan pemilihan legislatif dan pilpres. Sementara itu, Prabowo juga didorong oleh kader Gerindra untuk maju kembali ke gelanggang pilpres. Posisi Suharso dalam konteks pencalonan pilpres belum jelas. Belum lagi, menteri lain yang tampaknya berminat untuk mengadu peruntungan di pilpres, meskipun saat ini masih malu-malu membuka diri.
Dinamika politik tersebut akan mempengaruhi kerja kabinet, sehingga tumpang tindih antara urusan kabinet dan urusan partai berpotensi terjadi. Misalnya saja, ketika melakukan kunjungan kerja di suatu daerah, pada saat yang sama seorang menteri mengonsolidasikan kader partai di daerah. Jika ini dilakukan, bukankah berarti menteri dari partai itu memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan partainya?
Bagaimana para politisi ini akan membagi perhatian, sarana, anggaran, serta sumber daya lain antara urusan negara dan urusan partai politik, termasuk ambisi pribadi seperti pencalonan presiden? Perhatian ketua umum dan elite partai akan tersita untuk soal-soal strategis partai, lalu bagaimana mereka akan memberi perhatian pada tugas mereka sebagai menteri?
Perlahan tapi pasti para menteri dari partai akan repot memusatkan perhatian pada urusan negara. Di satu sisi, mereka harus bekerja untuk kemenangan partai, di sisi lain mereka tidak ingin melepas kursi di kabinet. Sisa waktu pemerintahan Jokowi berpeluang tidak akan berjalan seefektif yang semestinya ketika para menteri dapat betul-betul fokus pada mengurus tugas negara yang jadi tanggung jawab masing-masing. Inilah tantangan yang segera dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
