Reshuffle Kabinet, Sungguh Pentingkah bagi Rakyat? - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

Ilustrasi kritik. Karya Gerd Altman dari Pixabay.com

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 25 Oktober 2021 09:30 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Reshuffle Kabinet, Sungguh Pentingkah bagi Rakyat?

    Menjelang pileg dan pilpres 2024, pertimbangan politik akan semakin mendominasi langkah kabinet ketimbang kepentingan rakyat banyak. Perombakan kabinet, bila terjadi, akan dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan menjelang pemilihan. Perombakan kabinet tidak akan banyak berarti dari sudut pandang kepentingan rakyat banyak.

    Dibaca : 1.416 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

     

    Tak ada yang baru dalam pernyataan Fadjroel Rachman, juru bicara Presiden, tatkala ia berbicara kepada para jurnalis (Jum’at 22 Oktober 2021) perihal perombakan kabinet. Ia mengulang apa yang sudah klise, yang nyaris semua orang sudah tahu: “Reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden.”

    Persoalan dalam perombakan kabinet saat ini sebenarnya bukanlah perkara hak semata, melainkan untuk tujuan apa. Memang ada ketidakpuasan di tengah masyarakat mengenai kinerja para menteri, tapi apakah perombakan kabinet akan memperbaiki keadaan? Begitu pula, secara keseluruhan, apakah reshuffle akan mampu mendongkrak kinerja pemerintahan di waktu mendatang?

    Pergantian menteri selalu menghadapi persoalan tarik-menarik kepentingan. Partai politik akan berusaha keras mempertahankan wakilnya di kabinet, sehingga seandainya seorang menteri partai dicopot, partai ybs akan meminta wakilnya menggantikan menteri itu. Orang boleh diganti, tapi partai tidak akan mau kehilangan kursi, sebab kursi di kabinet adalah pintu pengambilan keputusan.

    Dalam situasi menjelang pemilihan umum 2024, Presiden Jokowi akan berusaha mempertahankan kursi partai di kabinet untuk mendapatkan dukungan partai terhadap pemerintahannya untuk menyelesaikan sisa waktu tiga tahun ke depan. Di sisi lain, partai  berkepentingan agar akses terhadap berbagai sumber daya melalui kursi menteri tidak hilang menjelang perhelatan penting itu.

    Seandainya perombakan kabinet jadi dilakukan, maka menteri non-partai berpeluang untuk diganti. Tapi, mungkin saja menteri non-partai yang berpotensi dilepas Presiden akan mencari dukungan partai sebagaimana diduga telah terjadi pada perombakan yang lalu. Secara tidak sadar, menteri non-partai menyusun batu bata ketergantungannya kepada dukungan partai dan tidak bersandar sepenuhnya kepada Presiden yang menunjuknya.

    Di samping dinamika politik yang mungkin terjadi, perombakan kabinet berpotensi kehilangan arah bila tujuannya untuk meningkatkan kinerja kabinet. Konsolidasi Presiden untuk memperkuat kabinet agar kinerjanya terdongkrak mungkin saja tidak akan berjalan baik, sebab kesetiaan kepada partai berpotensi mengganggu kinerja para menterinya. Kunjungan kerja menteri ke daerah-daerah boleh jadi akan semakin sering, sebab partai bisa ‘menumpang’ kunjungan kerja itu untuk mengonsolidasikan kepengurusan dan kader di daerah. Menteri-menteri yang berasal dari partai akan ditambahi tugas oleh partainya untuk merapatkan barisan di daerah.

    Perombakan kabinet mungkin memang diperlukan, setidaknya karena ada beberapa menteri yang sangat mungkin maju ke pilpres 2024. Satu orang menteri, Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian, Ketua Umum Golkar) sudah menyatakan akan mencalonkan diri jadi presiden, seorang lagi—Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan, Ketua Umum Gerindra)—mungkin akan didorong kader-kadernya untuk maju kembali. Menteri-menteri partai lainnya juga akan semakin disibukkan oleh urusan di luar tugas kementeriannya. Akan efektifkah kabinet jika perombakan dilakukan dan akankah kabinet mampu meningkatkan kinerjanya dalam tiga tahun mendatang?

    Karena partai politik tidak akan mau melepas kursi menteri yang dianggap jadi jatah mereka, muncul kekhawatiran bahwa penggantinya bukan orang yang sepenuhnya tepat untuk duduk di posisi pendahulunya. Terbuka kemungkinan bahwa peningkatan kinerja kabinet akan sukar terwujud, terlebih lagi apabila Presiden ditarik-tarik untuk kepentingan lain, seperti amendemen konstitusi dan perpanjangan periode kepresidenan. Pertimbangan politik akan semakin mendominasi langkah kabinet ketimbang kepentingan rakyat banyak.

    Bila itu yang terjadi, reshuffle tidak akan bermakna bagi rakyat. Perombakan, terpaksa ataupun tidak, dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Partai politik mungkin hanya mengganti kader di kabinet dengan kader lainnya demi menjamin terpeliharanya kepentingan partai di pemerintahan. Dengan demikian, perombakan kabinet ini tidak akan banyak berarti dari sudut pandang kepentingan rakyat banyak. >>



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.