Kawasan industri di luar Pulau Jawa telah tumbuh. Di 2021 telah terjadi peningkatan dari 17,5% menjadi 37%. Capaian ini sekilas terlihat menyenangkan. Bayangan akan adanya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, tenaga kerja lokal bisa terserap oleh industri dan masyarakat bisa ikut menikmati hasil sektor perindustrian lewat APBD dan APBN tak dipungkiri bisa membuat senang.
Meski kita tahu hasil tersebut tidaklah instan dan membutuhkan waktu, namun tampaknya waktu yang dibutuhkan bakal lebih molor lagi. Pasalnya banyak permasalahan-permasalahan di sekitar wilayah industri yang tidak seimbang dengan kejaran pembangunan KI terkhusus di luar Pulau Jawa.
Seperti unggah-unggahan yang beredar di media sosial yang mungkin pernah Anda lihat. Di bulan Maret 2021, jalan menuju kawasan industri di lintas Halmahera pernah diterjang banjir yang pelak membuat para pekerja industri datang terlambat karena harus menghadang air terlebih dahulu.
Jalan lintas Halmahera yang menghubungkan Weda Kota dengan kawasan industri setempat juga pernah ditimpa longsor yang membuat akses jalan terputus selama 8 jam di September 2020 lalu
Selain di Maluku, permasalahan sarana dan prasaran di sekitar kawasan industri juga terdapat di Sulawesi tepatnya jalanan Trans Sulawesi. Jalan utama tersebut selalu terpantau padat. Kepadatan ini diakibatkan kebanyakan dari pekerja kawasan industri sekitar yang pulang-pergi, terlebih KI ini memang konsisten menyerap banyak tenaga kerja lokal. Sampai di titik kepadatan pekerja industri di lajur utama ini juga menyulitkan warga sekitar pengguna jalan Trans Sulawesi sehari-hari.
Itu baru macet, jika ada bencana yang lebih besar seperti banjir dan longsor, tak jarang akses jalan satu satunya di jalan Trans Sulawesi bisa terputus. Seperti putusnya jembatan Dampala, penghubung satu-satunya daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Mengakibatkan para pekerja tak bisa datang ke kawasan untuk bekerja.
Permasalahan seperti ini jika tidak segera diatasi bisa menghambat laju pembangunan nasional. Karena jelas terlihat semua pihak disulitkan dengan keaadan di sekitar wilayah kawasan industri ini. Timbullah pertanyaan di benak masing-masing, sebenarnya siapa, sih, yang seharusnya turun tangan mengatasi masalah ini?
Infrastruktur jalanan memang lebih banyak digunakan oleh pekerja industri, namun baiknya jangan melupakan bahwa jalan merupakan fasilitas publik, yang dibuat bersama untuk kepentingan bersama. Ya, permasalahan tidak benar jika hanya dilontarkan ke satu pihak untuk penyelesaiannya.
Sudah semestinya ada sinergi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan di daerah setempat. Idealnya, semua duduk berdiskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terlihat kecil namun juga bisa berpotensi melambatkan pembangunan negara.
Dan jika memang pemerintah tidak bisa sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan untuk mobilitas masyarakat, termasuk untuk bekerja ke kawasan industri, maka baiknya semua pihak bersama mencari solusi pendapatan dana di luar APBN yang tentunya.
Toh, dengan adanya pembangunan infrastruktur yang maksimal, bukankah kedepannya semua pihak bakal diuntungkan dari mulai masyarakat, sektor perindustrian hingga negara? Bagiamana menurut Anda? Apakah justru Anda terpikirkan solusi lain untuk persoalan ini?
Ikuti tulisan menarik Tania Adin lainnya di sini.
