Beragam komentar tajam dari berbagai partai politik (parpol) dan politikus mengenai kasus bisnis terselubung tes PCR yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan hingga beranggapan bahwa dengan terkuaknya kasus ini, pemerintah bisa menjawab secara cakap.
Seperti yang diketahui, belum lama ini berhembus kabar yang menginformasikan bahwa harga tes usap PCR kembali turun. Tes usap PCR sendiri merupakan salah satu persyaratan yang krusial ketika digunakan untuk melakukan perjalanan jauh menggunakan moda transportasi.
Sayangnya, kabar baik mengenai turunnya harga salah satu tes tracing Covid-19 ini terungkap fakta bahwa adanya bisnis tersembunyi yang dilakukan oleh petinggi negara.
Siapa saja elite politik yang ikut berkomentar?
1. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi
Dalam hal ini perwakilan Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi, atau yang disebut dengan Baidowi, mendesak agar kabar terkait dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam bisnis tes usap PCR supaya dibuka secara terang-terangan ke publik.
“Harus diungkap secara gamblang benar tidaknya, apakah kemudian pejabat itu melanggengkan ada kepentingan bisnis dibalik itu. Kalau kemudian publik mencurigai, ya wajar publik curiga. kecurigaan publik harus dijawab secara profesional, benar atau tidak yang dicurigai publik,” lugas Awiek.
2. Ketua DPP Partai Ummat Buni Yani
Selanjutnya menyusul pernyataan dari Partai Ummat yang diwakilkan oleh Ketua DPP Partai Ummat Buni Yani. Perihal ini mereka mengecam atas dugaan menteri di era Pemerintah Presiden Jokowi, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang terlibat dalam lingkaran bisnis tes usap PCR.
"Partai Ummat mengecam terlibatnya menteri kabinet Jokowi dalam bisnis alat PCR ," tulis Buni Yani dalam laman akun Twitternya.
3. Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Alif Kamal
Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) akan memilih langkah untuk melaporkan dugaan kasus keterlibatan Luhut dalam bisnis tes usap PCR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentunya, pengambilan langkah tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Prima, Alif Kamal.
“Kita masih menganalisa dan menyiapkan data-data untuk melaporkan dua menteri ini ke KPK dan Polri,” kata Alif.
Nantinya, apabila data terkumpul dengan lengkap, dirinya berharap agar KPK akan segera melakukan pemanggilan terhadap salah satu menteri dari Kabinet Indonesia Maju tersebut.
“KPK harus merespon duggan tersebut dengan memanggil mereka dan mengungkap permainan harga tes PCR,” ujarnya.
4. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto
Lain halnya dengan pernyataan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto yang lebih memilih sikap untuk meminta Presiden Jokowi mengambil langkah lanjut terkait kasus yang menyeret menterinya dalam bisnis tes usap PCR.
Tak hanya itu saja, Mulyanto menilai bahwa menteri yang terlibat dalam bisnis PCR sangat tidak terhormat.
“Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi, siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya,” kata dia.
5. Fadli Zon, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra
Politisi Fadli Zon turut turun tangan mengkritisi hal tersebut. Fadli berpendapat bahwa ada baiknya harga tes diterangkan secara terbuka ke publik agar tidak ada lagi “bisnis di atas penderitaan rakyat”.
“Sebaiknya terbuka atau dibuka berapa harga dasar tes PCR. Jangan menjadikan pandemi Covid-19 ini bisnis di atas penderitaan rakyat,” tulisnya dalam akun @Fadlizon.
Ikuti tulisan menarik Sutri Sania lainnya di sini.
