Berbagai tokoh muslim di Indonesia turut melontarkan komentar mengenai kasus bisnis yang menimpa salah satu menteri di era Kabinet Indonesia Maju.
Pernyataan pertama datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis yang menanggapi kasus bisnis tes PCR yang terjadi di kalangan menteri. Menurutnya berbisnis atau berdagang merupakan salah satu Sunnah Nabi SAW.
Akan tetapi, dirinya menegaskan apabila memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk kepentingan pribadi melalui bisnis tes usap PCR, hal tersebut merupakan sebuah kezaliman.
"Bisnis itu sunnah Nabi SAW. Tapi mengeksploitasi Covid-19 untuk bisnis PCR bahkan sengaja bikin kebijakan untuk kepentingan bisnis pribadi itu pasti kezaliman," kata Cholil di Twitternya @cholilnafis.
Bisnis itu sunnah Nabi saw. Tapi mengeksploitasi covid-19 utk bisnis PCR bahkan sengaja bikin kebijakan utk kepentingan bisnis pribadi itu pasti kezhaliman.
— cholil nafis (@cholilnafis) November 2, 2021
.
Berharap tes antigen/PCR benar2 utk kepentinggan kesehatan, jangan sampai lebih cenderung pada kepentingan bisnisnya.
Disusul dengan pernyataan lain dari pengamat politik Muslim Arbi yang mengamati kasus bisnis tes PCR Covid-19 yang melibatkan menteri Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.
Menurut pandangan dari Muslim, adanya dugaan kasus permainan bisnis pada salah satu alat untuk tracing Covid-19 ini cukup membuat masyarakat se-Indonesia merasa marah dan kesal.
Dalam hal ini, Muslim juga meminta kepada Jokowi dan DPR RI untuk segera bertindak dengan memeriksa salah satu menterinya yang terjerumus dalam bisnis tersembunyi tersebut. Yang tidak lain adalah Luhut Binsar Pandjaitan.
“Dan dugaan oknum-oknum menteri yang terlibat sudah diekspos ke publik. Nama Luhut. Menteri ini terlihat diduga kuat ikut bermain soal bisnis PCR. Penguasa rangkap pengusaha, Pengpeng,” kata Muslim.
Tentunya permintaan Muslim tidak sampai disitu saja, dirinya mendesak Presiden Jokowi segera memecat menteri yang terlibat bisnis terselubung dan memanfaatkan pandemi untuk mencari pundi-pundi keuntungan pribadi.
Jika Presiden Jokowi melakukan pemecatan atau reshuffle menterinya, lanjut Muslim, minimal bisa menonaktifkan menteri-menteri yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Jokowi harus tegas, pecat, reshuffle, atau minimal nonaktifkan kedua menteri ini,” ungkapnya.
Selain mendesak Jokowi, pengamat politik sekaligus Direktur Gerakan Perubahan ini juga meminta DPR, sebagai wakil rakyat, agar secepatnya memproses mereka yang terlibat untuk dimintai pertanggungjawaban.
Disisi lain, ada Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Gus Umar yang juga berkomentar mengenai bisnis tes PCR tersebut. Gus Umar melihat bahwa para pejabat di negara ini sudah hilang rasa urat malunya.
"Di Negara ini pejabat sdh hilang urat malunya,” ungkap Gus Umar.
Tidak hanya itu saja, Gus Umar juga menyindir para pejabat yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 menjadikan ladang cuan sebanyak-banyaknya melalui bisnis tes PCR.
“Enak ya jadi pejabat sekarang, rakyat mati karena Covid, mereka malah kaya raya, astagfirullah,” kata dia.
Terakhir, ia juga menyinggung mengenai peran dan aksi nyata dari Presiden Jokowi atas dugaan kasus bisnis tes PCR yang menyeret menterinya. Menurutnya Jokowi hanya akan menyikapi kasus tersebut dengan diam dan mustahil untuk bertindak tegas.
"Sekali lagi jkw (Jokowi) pasti diam dgn tindak tanduk pembantunya. Jgn pernah berharap jkw (Jokowi) bersikap tegas krn itu MUSTAHIL," tulis Gus Umar dalam cuitan akun twitternya @UmarHasibuan75_.
Tokoh-tokoh yang melihat dari kacamata keagamaan sudah marak berkomentar dan semua kompak mengecam keterlibatan pejabat di pemerintahan Jokowi di kasus bisnis tes PCR. Kira-kira langkah apa selanjutnya yang diambil baik itu oleh Menko Luhut hingga Presiden Jokowi. Apakah benar kata-kata Gus Umar bahwa Presiden akan hanya duduk diam dan tak bertindak tegas atas kelakuan salah satu menterinya? Bagaimana menurutmu?
Ikuti tulisan menarik Aisyah Hetra lainnya di sini.
