Pihak yang Desak Presiden Jokowi Tindak Tegas Kasus Bisnis PCR Luhut Bertambah

Semakin banyak pihak yang meminta Presiden Jokowi untuk menindak tegas menteri yang berada di kabinet pemerintahannya, terkait dugaan permainan bisnis tes PRC kala pandemi.

Terkait kasus bisnis PCR di masa pandemi Covid-19 yang libatkan segelintir nama pejabat negara seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir masih menuai ragam reaksi dari masyarakat.

Maklum saja, rakyat melihat ini sebagai pemerasan di kala mereka susah payah harus mengikuti kebijkan tes Covid-19 kala bepergian atau untuk suatu urusan.

Komentar datang dari Deputi Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Hadi Purwanto yang mengatakan bahwa di masa pandemi seperti ini seharusnya para pejabat tidak memperkaya diri mereka sendiri. Dirinya pun sudah menduga ada tujuan yang dirahasiakan dengan menguntungkan sebagian pihak dan merugikan masyarakat.

Ketua DPP Media Indonesia Online (MIO) itu juga menilai kebijakan dari tes PCR yang digunakan sebagai syarat perjalanan terkesan dipaksakan. Perekonomian masyarakat bisa berpotensi mati. 

Lebih lanjut, di kasus skandal bisnis PCR, Hadi menilai Luhut bisa menimbulkan kegaduhan dan marwah Presiden yang menurun. Maka dari itu ia mengharapkan Presiden Joko Widodo dapat mengambil sikap karena rakyat akan mempertanyakannya.

Senada dengan Hadi, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah juga mengingatkan Presiden Jokowi Widodo untuk berani mengevaluasi dan bersikap tegas terhadap jajaran menterinya yang mengabaikan etika pejabat negara. Pejabat negara dilarang untuk berbisnis dalam peraturan pemerintah dan juga etika pejabat negara.  

Fahri menyebutkan bahwa saat ini telah terbukti bahwa standar etika pejabat negara telah menurun dengan adanya kasus pejabat yang membisniskan tes PCR tersebut. Para pejabat tersebut dianggap seperti sebuah bisnis yang mengambil keuntungan besar dari adanya pandemi. Sehingga mana negara dan dan pasar tidak bisa lagi dibedakan. 

Sedangkan, fungsi pejabat dan pengusaha jelas berbeda. Menurutnya, pejabat adalah regulator dan pengusaha adalah operator. Jadi, keduanya tidak boleh melekat menjadi satu dalam diri seseorang. 

Pihak lain yang juga mendesak Presiden Jokowi yaitu Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia). Mereka mendesak para pejabat yang terlibat dalam kasus bisnis PCR tersebut agar diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo.

Mirah Sumirat selaku Presiden Aspek Indonesia mengatakan, dugaan adanya konflik kepentingan sangat terlihat jelas dari Luhut yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN) serta Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Namun, disisi lain Luhut berperan sebagai pihak yang berwenang mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19. Sehingga dugaan tersebut ditujukan kepadanya karena dapat mengatur agar menguntungkan bisnisnya. 

Pihaknya menegaskan agar bisnis PCR yang dianggap memalukan tersebut dapat diusut dengan tuntas.

Keprihatinan juga dirasakan olehnya lantaran para pejabat yang justru mengambil keuntungan dari rakyat di tengah pandemi sedangkan rakyat menderita, jutaan pekerja dirumahkan dan di-PHK, hingga banyak perusahaan gulung tikar. 

Aspek Indonesia pun meminta segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi agar dihentikan dan tidak mempersulit masyarakat lagi serta mematikan ekonomi masyarakat kalangan bawah. 

Semakin banyak pihak yang meminta Presiden Jokowi untuk mengambil sikap tegas yang hingga hari ini, Rabu (10/11) belum ada pernyataan langsung dari Presiden Jokowi. Rakyat pun masih menunggu apakah Presiden Jokowi akan menegakkan keadilan atau membantu pejabat yang ada di kabinet pemerintahannya.