Karena dianggap tidak menguntungkan Pemerintah, 74 perusahaan yang merupakan anak cucu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditutup oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pernyataan penutupan 74 anak cucu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu diungkapkan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, pada hari Rabu (1/12) di kantor Kementrian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta.
Menurut Erick Thohir, Penutupan 74 perusahaan yang merupakan anak cucu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dilakukan, untuk perombakan. Agar lebih efisien dalam menghadapi perkembangan dunia usaha yang kian kompetitif. “Untuk itu Kami perlu membuat holding-holding yang kuat,” ucap Erick Thohir.
Kebijakan itu diambil, terkait dengan adanya persaingan usaha yang sangat pesat saat ini, dan perlu disikapi dengan bijak, serius untuk dipikirkan cara menanggulanginya. Dincontohkan oleh Erick, terkait naiknya harga pupuk pertanian, dan sulitnya konsumen mendapatkan container, sebagai tempat pengepakan barang, merupakan peranan penting BUMN untuk mencarikan solusinya, tapi bukan dianggap sebagai peluang mencari keuntungan pribadi, kata Erick.
Anak dan cucu 74 Perusahaan yang ditutup itu terdiri dari 24 Perusahaan berasal dari lingkungan Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Negara (PN), dan 13 Perusahaan dilingkungan Telkom. Yang paling terbanyak Perusahan yang ditutup itu di bawah naungan Pertamina, ada 26 Perusahaan. Sayangnya, Erick tidak menjelaskan secara rinci, nama- nama perusahaan tersebut.
Menurut Erick Thohir, penutupan itu dilakukan. Demi efisiensi dan lebih mengefektifkan Perusahaan BUMN. “ Untuk apa terlalu banyak shell-shell company yang tidak menguntungkan Negara. Bahkan, diantara anak dan cucu Perusahahaan BUMN itu ada yang memanfaatkan atau menyedot keuntungan dari holding-nya, karena itu kita hapus dan kegiatannya di stop,” kata Erick.
“Setelah penutupan Perusahaan itu, kita akan melakukan konsolidasi, dan menggabungan anak dan cucu BUMN yang dinilai msih bisa dibina,” kata Erick, mencontohkan pada PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus, digabungkan dengan Perum Perikanan Indonesia (Perindo), dan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistic dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI. Serta PT Energy Management Indonesia (PT.EMI) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Penggabungan 2 perusahan dan 4 perusahaan menjadi Satu perusahaan, kata Erick. Tidak ada pemutusan hubungan kerja dianatar sejumlah karyawan tersebut, semua tenaga kerja itu akan terserap dalam Satu induk perusahaannya. Dicontohkan pada 4 Perusahaan Persero PT. Pelabuhan Indonesia (PT.Pelindo) I, II, III, dan IV, akan digabungkan menjadi satu, dalam Pelindo II. Nanti namnaya akan diganti dengan nama PT Pelabuhan Indonesia (PT.PI) Persero.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan. Dengan adanya penggambungan 4 BUMN pelabuhan ini, akan menurunkan biaya logistik secara nasional, yang saat ini masih dirasa cukup mahal. "Kita akan berusaha membantu menurunkan biaya logistik ini, hingga jauh dibawah 23 persen, dari Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Kartika, dalam konferensi pers virtual, Rabu (1/9/2021).
"Dengan terintegrasinya pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, tentu akan mampu untuk menurunkan biaya-biaya di pelabuhan secara signifikan. Karena Pelindo memiliki operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia, dengan total throughput peti kemas sebanya 16,7 juta TEUs. Dengan adanya integrasi ini, tentu akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional, dan akan mampu menyerap lapangan kerja bagi masyarakat secara lebih luas.
Menanggapi program Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo tersebut. Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono menyatakan bahwa, kedepannya (2022) Pelindo sudah memiliki program kontrol dan kendali strategis yang lebih baik. "Pengembangan dan jaringan pelanbuhan lebih holistik, yang akhirnya akan mampu menurunkan biaya logistik," kata Arif, menambahkan. Dengan program Pelindo terintegrasi dalam pengelolaannya berdasarkan lini bisnis, sehingga dapat terfokus untuk mengembangkan potensi bisnis pada masa mendatang.
Terkait dengan banyaknya anak dan cucu perusahaan dari Pertamina yang ditutup oleh Mentri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan bahwa, “Banyaknya kontrak di BUMN yang dinyatakan merugi, kenapa tidak dilakukan Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko (mitigasi) dari masing- masing direksi, oleh Mentri BUMN ketika mengetahui adanya hal itu,” kata Ahok.
Menurut Ahok, dalam video-nya di saluran YouTube (Panggil Saya BTP). “Kenapa kontrak-kontrak ini menguntungkan pihak lain? diperparah dengan dugaan para direksi yang bermain kong-kalikong dengan oknum BPK, sebaiknya para direksi atau dirut yang melakukan hal demikian dipecat saja, kenapa Perusahaannya harus ditutup,” kata Ahok, dalam tanggapannya.
Terkait dengan kritikan Ahok pada Mentri BUMN Erick Thohir, salah seorang dari Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto angkat bicara dan mengatakan, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, semestinya juga turut bertanggung jawab atas kinerja perusahaan yang dipimpinnya. “Ahok selaku Komisaris Utama, harusnya bisa membantu Pertamina mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi, bukan malah memperkeruh suasana dengan bicara sembarang,” kata Mulyanto.
"Ahok harusnya paham, dengan sistem tanggung renteng dalam pengelolaan perusahaan negara ini. Bukan malah bicara seolah dirinya bukan bagian dari Pertamina. Sebagai komisaris utama, Ahok harusnya banyak bekerja, bukan malah banyak bicara. Dia tidak bisa lepas tangan dengan kondisi Pertamina sekarang," tutur Mulyanto, menambahkan. “Saat ini Pertamina memiliki tugas menekan impor BBM, termasuk gas LPG yang menyumbang signifikan bagi defisit transaksi perdagangan, khususnya sektor migas Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan dan mencontohkan. “Dari total 6 buah kilang yang ada saat ini di Indonesia, menghasilkan BBM sebanyak 850 – 950 ribu bph. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan BBM hari ini sebesar 1.6 juta barel, maka kekurangan sebesar 800 ribu bph itu terpaksa harus dipenuhi dari impor. Sehingga defisit transaksi migas kita sebesar 7 milyar USD ditahun 2020,” kata Mulyanto.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sempat memberikan penjelasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang paripurna di Istana Negara, Jakarta. Pada hari Selasa (20/4/2021), tentang keran impor BBM dan LPG bisa dihentikan pada tahun 2030 mendatang. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro juga mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan uji coba bahan bakar nabati yang berasal dari kelapa sawit menjadi avtur 100 persen.
“Menristek saat ini sedang melakukan uji coba terhadap lima kegiatan utama, terkait Progaram Energi Baru Terbarukan (EBT), untuk kesamaan produksi bensin diesel dan avtur, dan untuk uji coba ini dilakukan di kilang milik PT Pertamina (Persero). Hal ini dilakukan, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negri, setidaknya bisa mengurangi impor BBM," tutur Bambang.
Selain itu, Menristek juga telah berhasil melakukan riset, pengembangan biogas. Menjadi alternatif penyediaan listrik masyarakat di kawasan terpencil. " Saat ini sudah dikembangkan di beberapa tempat dan harapannya bisa dipakai secara luas," kata Bambang. Untuk yang ke 3 dari program Menristek, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi skala kecil. Untuk program Ke 4, Menristek melakukan pengembangan baterai listrik, untuk mengurangi emisi gas. Ke 5, menjaga kesiapan teknologi nuklir. Strategi ini perlu dilakukan, untuk pasokan listrik di Indonesia yang masih memadai.
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang BrodjonegoroIa menjelaskan hal tersebut, terkait dengan pertanyaan Kepala Negara (Presiden RI) Jokowi, dalam sidang paripurna di Istana Negara, Jakarta. Terkait potensi kenaikan permintaan energi untuk jangka panjang, dan untuk program ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan dukungannya meningkatnya demand energi untuk jangka panjang dan terbatasnya pasokan dari dalam negeri," tutur Arifin.
Selain itu, Arifin juga mengatakan bahwa pihaknya sedang berupaya mendorong pemakaian EBT di Indonesia. Hal ini untuk mengurangi emisi. Saat ini, pemanfaatan EBT baru 10,5 GW. Porsinya akan terus ditingkatkan, dalam bauran energi nasional jangka panjang. "Diharapkan meningkat sesuai target menjadi 24 ribu MW pada 2025 dan 2035 kami upayakan bauran ini bisa mencapai 38 ribu MW," kata Arifin (Djohan Chaniago).
Ikuti tulisan menarik Djohan Chaniago lainnya di sini.
