Indonesia adalah dikenal sebagai negara kepulauan. Namun tidak seperti di Pulau Jawa yang sudah banyak penduduk dan mau tak mau banyak infrastruktur jalanan yang telah dibuat, di pulau lain seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi hingga Pulau Papua, pembangunan jalan poros nasional baru dibangun.
Jalan poros nasional atau jalanan merupakan salah satu dari jenis jalan yang ada di Indonesia berdasarkan dari administrasi pemerintahan atau status. Selain jalan nasional ada juga jalan desa, jalan kota, jalan kabupaten dan jalan provinsi
Sedangkan apabila berdasarkan fungsinya, terdapat jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan-jalan yang disebutkan tadi juga termasuk dalam klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu dari kelas I, II, III A, III B hingga III C dilihat dari muatan, panjang dan berat kendaraan.
Serba-serbi Jalan Poros Nasional
Meski kita sudah menikmati keuntungan dari adanya Trans Jawa, namun sayangnya jalan nasional di Pulau Sulawesi masih memiliki kendala, yaitu terdapatnya masalah kemacetan. Masalah kemacetan ini merambah ke segala sendi dan fundamental masyarakat.
Sebagaimana hal yang telah terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah dan akibatkan masyarakat Morowali yang kerap berkeluh kesah karena harus berbagi jalan dengan lalu lalang pekerja pabrik di kawasan industri IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park)dan mengharapkan adanya upaya dari pemerintah dan juga perusahaan.
Ya, upaya dari pemerintah juga perlu diperlukan karena senyatanya jalan yang menjadi akses keluar masuk pekerja ke kawasan industri yang memiliki nilai lebih sebagai Obvitnas (Objek Vital Nasional) dan juga Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan bagian dari fasilitas publik.
Perusahaan mungkin bisa membantu dengan mengatur jam kerja karyawan agar tak bentrok dengan kegiatan umum atau relokasi parkir sehingga titik masuk-keluar pabrik tidak berkumpul di satu tempat.
Selain itu, juga perlu dipahami bahwa faktor penyebab macet bukan hanya dari buruh.
Faktor penyebab kemacetan di sekitar kawasan IMIP yang pertama karena karyawan yang mencapai 44 ribu. Ya maklum saja, kawasan industri ini kan Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang mana di dalamnya ada kegiatan-kegiatan perindustrian yang tidak hanya menyokong sekitar namun juga negara.
Penyebab kedua mengapa kemacetan masih langgeng di jalan Trans Sulawesi karena pengguna jalan masih belum taat akan peraturan lalu lintas. Edukasi kepada pengguna jalanan umum juga sebaiknya dilakukan, bahkan tak hanya untuk menghindari kemacetan namun uga kecelakaan lalu lintas.
Faktor penyebab macet ketiga alah karena belum banyaknya transportasi umum yang bisa digunakan baik itu karyawan IMIP atau pengguna umum di sepanjang jalan Trans Sulawesi. Hingga akibatkan mereka semua memakai kendaraan pribadi ketimbang kendaran umum yang bisa menampung banyak orang sekaligus.
Lalu Solusi Apa yang Bisa Atasi Kemacetan Trans Sulawesi?
Pemerintah bersama perusahaan setidaknya dapat menjalankan 8 solusi untuk atasi permasalahan kemacetan di jalan Trans Sulawesi yaitu:
Pertama, harus menegakkan peraturan bahwa kendaraan yang bisa berjalan di Morowali hanya kendaran dengan plat asli daerah tersebut serta lakukan pula penerbitan STNK kendaraan umum yang telah habis masa berlaku,
Kedua, pembatasan produksi atau penyebaran kendaraan pribadi juga perlu dilakukan di daerah sekitar Morowali.
Ketiga, sebagai upaya agar tidak ada kendaran pribadi yang menjamur adalah dengan tidak memudahkan cara untuk mendapatkan kendaran tersebut lewat kredit atau leasing.
Keempat, pembenahan terhadap tata ruang Bahodopi juga perlu dilakukan, karena kawasan tersebut sudah padat penduduk.
Kelima, pemerintah juga harus membenahi infrastruktur terutama infrastruktur pendukung jalanan secara masif dan merata seperti lampu jalan.
Keenam, untuk mengatasi penyebab karena tidak adanya transportasi umum, pemerintah bisa mulai mencanangkan sarana transportasi umum.
Ketujuh, menjawab penyebab kemacetan karena masih tak tertib pengguna jalanan, maka perlu juga dilakukan kegiatan edukasi dan penegakkan aturan lebih lanjut tentang rambu-rambu lalu lintas yang ada.
Kedelapan, dalam segala kegiatan edukasi dan pengaturan arus lalu lintas juga memerlukan personal Polantas dan Dishub yang mempunyai kualitas pelayanan bagus.
Ikuti tulisan menarik Tania Adin lainnya di sini.
