Jakarta – Tak hanya diramaikan oleh calon presiden (capres) 2024 dan munculnya parpol-parpol baru. Akhir tahun 2021 juga diramikan dengan isu skandal asamara yang menimpa salah satu ketua umum parpol papan atas.
Seorang perempuan bernama Rifa Handayani melaporkan petinggi salah satu partai politik bernisial AH dan istrinya YA ke Mabes Polri pada Selasa (14/12). Keduanya dilaporkan atas tuduhan ancaman dan intimidasi yang dilakukan di media sosial dengan sangkaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Setelah melaporkan AH dan YA, ke Mabes Polri, pelapor Rifa Handayani juga meminta perlindungan ke Komnas HAM lantaran merasa jiwanya terancam. Ia kemudian mengungkapkan kronologi awal hubungannya dengan AH yang juga dikabarkan menjabat sebagai menteri ini.
Awalnya Rifa kenal AH pada tahun 2012, di sebuah konser internasional di Ancol, Jakarta Pusat.
Saat itu, AH meminta pin BlackBerry Messenger dan nomor handphone dirinya. Namun, Rifa Handayani mengakui saat itu tidak mengetahui sosok AH, yang masih menjadi legislator di Senayan dan belum menjadi menteri ini.
“Setelah perkenalan itu, kita akhirnya menjalin komunikasi dan berhubungan khusus hingga tahun 2013,” ujar Rifa kepada wartawan.
Pada pertengahan 2013, tepatnya pada Juni masalah datang. Ia mendapat teror dan intimidasi dari AH dan akhirnya ia memblok nomor AH. Selang beberapa bulan kemudian, intimidasi kembali datang dari sang istri AH yakni YA.
“YA juga meneror saya di media sosial melalui direct message," kata Rifa. Dan karena terus diteror, Rifa menceritakan masalah tersebut ke sang suami, yang akhirnya melakukan konfirmasi ke AH.
“Saya sebenarnya takut menceritakan hal ini ke suami karena saya mau enggak mau menceritakan tentang aib saya juga ke suami. Tapi karena saya tidak tahan diteror, saya harus menceritakan hal ini ke suami,” kata dia.
Akhirnya, menurut Rifa, sang suami menelepon AH untuk melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, diakuinya, AH mengakui bahwa memiliki hubungan khusus dengan dirinya dan melakukan teror kepadanya karena emosi.
Guna memastikan keselamatan dirinya, sang suami pun minta surat pernyataan dari AH. Lantaran tidak menemui titik temu, permasalahan tersebut menguap begitu saja.
Dikatakannya, masalah kembali terkuak tahun 2016 hingga istri dari AH yakni YA, kembali melakukan teror kepada dirinya di media sosial bahkan melayangkan somasi dengan tuduhan, memeras AH.
“Berdasarkan hal itu, saya memutuskan melaporkan hal ini ke Mabes Polri dan Komnas HAM untuk meminta perlindungan hukum, biar nanti publik yang menilai siapa yang salah siapa benar,” tuturnya.
Sementara publik menduga bahwa pria berinial AH adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kasus itu pun kemudian ramai di berbagai platform media sosial, salah satunya twitter yang memunculkan beberapa kali trending topic tekait skandal di partai besar itu. Tagar AH Selingkuh (#AHSelingkuh) pun diperbincangkan oleh 3.372 netizen dan menjadi tema yang paling banyak ditwit pada hari itu.
Tak selesai disitu, perbincangan soal AH juga masih terus berlanjut hingga muncul hashtag Selamatkan Golkar yang juga ramai diperbincangkan dan menjadi trending topic di sosial media Twitter, Selasa (28/12) pagi. Hashtag itu diduga merupakan lanjutan dari tanda pagar (tagar) #AHSelingkuh dan #AHHarusJawab yang sempat juga ramai beberapa hari belakangan.
Isu tersebut pun langsung direspons oleh politikus senior Partai Golkar, Erwin Ricardo meminta Airlangga Hartarto menjawab jujur terkait isu dugaan perselingkuhan yang dihembuskan seorang perempuan bernama Rifa Handayani. Pasalnya menurut Erwin, jika benar Ketua Umum Parpol inisial AH yang dilaporkan ke mabes Polri dan Komnas HAM adalah Airlangga Hartarto, maka bukan tidak mungkin akan merugikan suara Golkar di Pemilu 2024 mendatang. “Benar atau tidak, Airlangga Hartarto harus segera memberikan keterangan atau klarifikasi. Jika tidak Golkar yang akan dirugikan,” ujar Ricardo kepada wartawan, Jumat (24/12).
Erwin juga menuturkan, ketua umum Golkar bukan saja harus bertanggungjawab atas dugaan perbuatan perselingkuhannya, tapi juga bertanggungjawab menjaga nama baik partai. “Terlebih Dia kan masuk kabinet sebagai pembantu Presiden. Jangan sampai jabatannya sebagai menteri rusak gara-gara isu pribadi. Saya kira, ini akan merugikan Pak Presiden Jokowi, dan merugikan negara,” kata dia. Untuk itu, Erwin berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk mendesak Airlangga Hartarto jujur dalam kasus tersebut.
“Selain Presiden, saya juga berharap, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung, para sesepuh Partai Golkar lainnya seperi Pak Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Luhut dan Agung Laksono segera memanggil Airlangga. Ini kasus tidak main-main, jangan dibiarkan begitu saja,” tuturnya. Jika isu perselingkuhan itu tidak benar kata Erwin, Airlangga tinggal memberikan bantahan ke publik.
“Jangan hanya diam, publik akan semakin meraba-raba dan apada akhirnya sekali lagi Golkar yang akan dirugikan, kalau merasa isu itu tidak benar bantah dong! Atau jika memang kasus tersebut benar adanya, ya saya minta dengan kesatria Airlangga mundur saja dari Golkar,” ungkapnya
Desakan serupa juga diungkapkan oleh Paskalis Kossay, kader Partai Golkar Papua, mengaku gundah akan isu yang menerpa Ketum AH, karena dalam persoalan ini pasti akan ada implikasi terhadap partai. Dirinya sendiri cukup prihatin terhadap nasib Partai Golkar kedepan. Ia menjelaskan, secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan yang terlibat.
Sedangkan kata skandal adalah perbuatan yang memalukan atau perbuatan yang menurunkan martabat. Kedua kata itu menurutnya menjelaskan kepada kita bahwa keterlibatan dari perbuatan yang memalukan ini merusak citra baik dari Partai Golkar. Partai Golkar kata dia akan menjadi bulan-bulanan seperti tidak berpijak pada pondasi yang kuat karena bangunannya sedang diterpa oleh badai angin ribut.
“Keprihatinan ini muncul dari pertanggungan jawab moral saya sebagai seorang Kader sejati bukan kader karbitan. Saya kader resmi hasil Penlat Partai Golkar Angkatan terakhir 1992 di Provinsi Papua. Melihat skandal Ketua Umum ini , sebagai kader partai, terus terang saya mengatakan bahwa implikasi politiknya sangat buruk bagi partai Golkar,” katanya.
Paskalais juga mengatakan, akibat isu perselingkuhan itu berkembang, sudah susah untuk dikendalikan sehingga upaya apapun semua perjalanan skandal dialami AH sudah menjadi konsumsi publik.
“Biarpun di-counter dengan berbagai dalih apapun, kasus seperti ini tidak pernah luput dari pembusukan opini miring. Dan faktanya hal itu yang sedang terjadi saat ini,” ujar dia.
Memang kata Paskalis, banyak diantara pihak menilai munculnya skandal tersebut didorong oleh kepentingan politik partai politik lain. Tetapi lanjutnya lagi, Partai Golkar juga harus mengklarifikasi soal skandal itu.
“Lebih terhormat kita semua mengakui jujur kasus ini dan segera dicari solusi yang komprehensif dan strategis tentu sesuai dengan mekanisme partai,” ujar dia.
Ia juga menyarankan, sebaiknya agara DPP segera mengambil sikap untuk menentukan solusi. Karena Partai Golkar kata dia, tidak harus mengulur-ulur waktu. “Karena semakin mengulur waktu diberi peluang bagi pihak lain dijadikan skandal ini sebagai isue politik untuk memperburuk citra partai golkar,” pungkasnya.
Ikuti tulisan menarik dezan news lainnya di sini.
