Sudah Siapkah Pemerintah Menghadapi Mudik Tahun Ini? - Analisis - www.indonesiana.id
x

Kendaraan pemudik melintas menuju gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis, 24 Desember 2020. Arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru yang melewati Tol Cipali terpantau ramai lancar. ANTARA/Dedhez Anggara

Frank Jiib

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 11 November 2021

Selasa, 19 April 2022 18:15 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Sudah Siapkah Pemerintah Menghadapi Mudik Tahun Ini?

    Sebuah analisis tentang kesiapan pemerintah dalam menghadapi budaya mudik yang tidak biasa tahun ini. Kenapa tidak biasa? Karena selama dua tahun masyarakat tidak bisa mudik akibat pandemi COVID-19 dan sekarang pemerintah memberi izin untuk masyarakat melakukan mudik lebaran. Bisa dipastikan akan ada pergerakan puluhan juta orang dalam waktu yang hampir bersamaan menuju ke berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaannya "Sudah siapkah pemerintah menghadapi mudik tahun ini?" Mengingat situasi politik, ekonomi yang memburuk, serta ketengangan sosial di tengah masyarakat.

    Dibaca : 568 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Tidak terasa saat ini umat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia sedang menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Bulan ini adalah bulan yang begitu dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia, yang mana kedatangannya selalu disambut dengan suka-cita. Selama satu bulan penuh umat Islam menjalankan ibadah puasa dan setelahnya tibalah hari yang dinanti yaitu hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, hari raya Idul Fitri identik dengan budaya mudik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Yaitu sebuah tradisi pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga merayakan hari raya Idul Fitri.

    Namun, budaya mudik yang berlangsung setiap tahun menjelang akhir bulan puasa tiba-tiba dilarang oleh pemerintah Indonesia, tepatnya pada tahun 2020 dan tahun 2021. Karena pada tahun itu, Indonesia sedang menghadapi bencana non alam yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Bencana itu adalah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.

    Pada tahun 2020 angka penularan Covid-19 begitu tinggi, ditambah lagi belum ditemukannya vaksin untuk membentuk antibodi guna melawan virus Corona yang menyerang tubuh. Oleh karena itu, pada waktu musim mudik tiba pemerintah melarang kegiatan mudik ke kampung halaman guna memutus mata ranti penyebaran Covid-19 yang mana angkanya menunjukkan tren kenaikan kasus. Pada tahun 2021, keadaan masih tetap tidak berubah dengan angka penularan yang masih tinggi.

    Pada tahun ini mulai muncul dan ditemukan beberapa varian baru dari virus Corona yang lebih menular dan mematikan, khususnya varian Delta. Pemerintah pada tahun itu kembali melarang budaya mudik ke kampung halaman dengan alasan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Karena pemerintah menyadari fasilitas kesehatan di daerah tidak sebaik fasilitas kesehatan di kota-kota besar. Jika sampai terjadi ledakan penularan virus Corona di daerah, hampir bisa dipastikan fasilitas kesehatan akan kolaps dan masyarakat tidak bisa tertangani dengan baik yang pada akhirnya akan berujung pada kematian.

    Kembali ke tahun 2022 ini, pemerintah telah secara resmi menyampaikan kepada masyarakat bahwa mudik lebaran tahun ini bisa dilaksanakan tanpa ada penyekatan di sepanjang jalur mudik. Tentu ini merupakan berita bahagia bagi masyarakat yang sudah rindu dengan kampung halaman, karena selama dua tahun tidak bisa pulang ke kampung halaman guna merayakan hari raya Idul Fitri. Pemerintah menilai keadaan saat ini sudah memungkinkan bagi masyarakat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Dari sebaran kasus virus Corona di berbagai daerah sudah menunjukkan tren penurunan kasus, ditambah lagi cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua yang sudah mencapai lebih dari 60% populasi masyarakat Indonesia. Namnn, ada satu syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik tahun ini yaitu, masyarakat harus sudah mendapatkan vaksin booster.

    Tetapi, ada satu pertanyaan penting mengenai dibolehkannya mudik pada hari raya Idul Fitri tahun 2022 ini. Pertanyaan itu adalah “Sudah siapkah pemerintah menghadapi mudik lebaran pada tahun ini?” kenapa pertanyaan ini perlu dilontarkan kepada pemerintah? Karena melihat situasi politik yang akhir-akhir ini mulai memanas, serta keadaan ekonomi di tengah masyarakat yang terus memburuk. Ditambah lagi animo serta antusias masyarakat yang begitu besar untuk bisa pulang ke kampung halaman setelah selama dua tahun tidak dapat pulang ke kampung halaman. Pemerintah memprediksi bahwa mudik lebaran tahun ini akan ada 85,5 juta orang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia. Tentu ini bukan jumlah yang sedikit dan bisa jadi angkanya akan lebih besar ketika mendekati hari raya Idul Fitri.

    Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan tiga faktor utama yang sangat krusial dalam menyiapkan agenda mudik lebaran tahun ini. Tiga faktor itu antara lain:

    1. Kesiapan Infrastruktur Yang Akan Digunakan.

    Pemerintah dalam hal ini harus benar-benar memperhatikan kesiapan infrastruktur yang akan digunakan oleh para pemudik. Supaya perjalanan para pemudik dapat berlangsung dengan lancar serta tidak banyak mengalami kendala berupa kemacetan akibat penumpukan kendaraan di satu titik. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementrian Perhubungan harus melakukan koordinasi dengan Kementrian PUPR juga KORLANTAS POLRI guna memastikan perjalanan mudik tahun ini benar-benar lancar dan aman hingga sampai ke tempat tujuan.

    Pemerintah harus sudah memetakan jalur-jalur yang rawan terjadi kemacetan serta penumpukan kendaraan akibat dari volume kendaraan para pemudik yang bergerak pada waktu yang bersamaan. Pemerintah harus sudah membuat peta jalur alternatif untuk mengurai serta memecah penumpukan kendaraan pada titik tertentu baik yang melalui jalan tol Trans Jawa maupun yang melalui jalan Provinsi juga Kabupaten. Belum lagi adanya pasar tumpah di beberapa daerah yang memakan sebagaian jalan sehingga dengan tingginya volume kendaraan yang melintas bisa dipastikan akan menimbulkan kemacetan dan yang lebih buruk terjadi kecelakaan.

    Dalam waktu dekat ini, Kementrian PUPR harus segera memastikan kesiapan jalan tol Trans Jawa juga jalan Nasional untuk segera menyelesaikan beberapa proyek yang sedang berlangsung saat ini. Jangan sampai ketika waktu arus mudik tiba dan masyarakat mulai bergerak ke berbagai daerah, ternyata jalan yang akan dilalui masih dalam proses pengerjaan. Bila itu yang terjadi, bisa dipastikan penumpukan kendaraan akan terjadi dan ini akan menimbulkan kemacetan yang jika tidak segera diurai oleh aparat yang bertugas, bisa meningkatkan emosi para pemudik karena kelelahan terjebak kemacetan.

    1. Ketersediaan BBM Selama Arus Mudik.

    Dalam beberapa minggu terakhir ini telah terjadi kelangkaan BBM di beberapa wilayah Indonesia. Kelangkaan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM jenis Pertamax sesuai dengan harga pasar. Setelah kebijakan itu diterapkan oleh pemerintah, muncul masalah baru di beberapa SPBU dengan banyaknya antrian kendaraan besar juga roda dua yang mengantri untuk mendapatkan bahan bakar jenis Solar dan Pertalite yang semakin sulit didapatkan.

    Lalu, bagaimana dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik yang tidak biasa ini, juga ketersediaan BBM selama pelaksanaan arus mudik lebaran tahun ini? Sudahkah pemerintah memiliki solusi yang konkrit guna memastikan ketersediaan BBM di seluruh SPBU yang ada di seluruh wilayah Indonesia? Jangan sampai ketika masyarakat mulai bergerak menggunakan jalur darat baik dengan mobil pribadi maupun dengan angkutan umum berupa bus, namun ketika di tengah jalan hendak mengisi BBM di salah satu SPBU ternyata stoknya sudah habis. Ini bisa menjadi bencana sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pelaksanaan arus mudik lebaran tahun ini. Bagaimana jadinya jika para sopir Bus juga sopir mobil pribadi berebut mengisi BBM di salah satu SPBU yang stoknya terbatas? Jika benar itu yang terjadi, akan ada gesekan serta perkelahian antar sesama sopir, juga akan diperparah dengan antrian kendaraan yang mengular hingga keluar SPBU yang akhirnya menimbulkan kemacetan baru lagi.

    Pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM juga Pertamina harus sudah memiliki rencana konkret mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama arus mudik yang tidak biasa tahun ini. Ketersediaan BBM jenis Solar dan Pertalite harus mencukupi selama arus mudik. Karena dipastikan permintaan akan kedua jenis BBM tersebut akan meningkat secara signifikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan banyak pihak, adakah anggaran untuk menambah kuota BBM jelang arus mudik dan balik tahun ini? Sedangkan harga minyak dunia saat ini masih berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan. Apakah Kementrian Keuangan masih memiliki anggaran yang cukup untuk menambah cadangan BBM selama arus mudik juga arus balik tahun ini?

    1. Kesiapan Armada Serta Keamanan.

    Kesiapan serta kelayakan armada merupakan kewajiban bagi para pemilik PO untuk benar-benar memastikan kendaraan yang beroperasi juga para sopir dan kru dalam kondisi baik dan siap. Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan sebagai regulator harus terus melakukan sidak ke berbagai terminal, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memantau serta memeriksa kesiapan armada juga para sopir dan kru yang akan bertugas tidak sedang dalam kondisi sakit, atau yang lebih buruk dalam pengaruh minuman beralkohol juga narkoba. Sehingga risiko kecelakaan yang merenggut banyak korban jiwa bisa diminimalisir akibat dari kelalaian sopir yang mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh narkoba.

    Sidak juga harus dilakukan di stasiun kereta api untuk memastikan kesiapan transportasi umum yang banyak dicari masyarakat yaitu kereta api beserta para kru yang akan bertugas dalam kondisi siap. Begitu juga di pelabuhan serta bandara harus sering dilakukan sidak guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan serta memenuhi salah satu tugas serta kewajiban negara, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya.

    Pada musim mudik lebaran biasanya diikuti dengan fenomena munculnya para calo tiket yang beroperasi di tengah kebutuhan masyarakat mendapatkan tiket agar bisa pulang ke kampung halaman dan biasanya para calo tiket ini menjual tiket dengan harga yang lebih tinggi dan kadang tidak masuk akal. Tentu ini sangat meresahkan serta memberatkan bagi masyarakat. Ini adalah tugas aparat Kepolisian untuk memberantas para calo yang jelas-jelas merugikan masyarakat karena harus mengeluarkan biaya lebih besar guna mendapatkan sebuah tiket perjalanan. Tidak ada tempat serta ampun bagi para calo tiket juga premanisme yang beroperasi di tengah kesulitan dan keinginan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman.

    Kembali ini adalah tugas negara untuk melindungi segenap masyarakatnya agar merasa aman dan nyaman ketika berada di tempat umum seperti terminal bus, stasiun kereta api juga bandara dan pelabuhan. Juga ketika mencari tiket transportasi umum, agar tidak ada lagi permainan yang dilakukan para oknum guna meraup keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Hendaknya ada sanksi yang tegas dari instansi terkait jika ditemukan pelanggaran yang merugikan masyarakat. Agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun selama arus mudik juga arus balik lebaran.

    Tiga faktor di atas hendaknya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk benar-benar mencari solusi yang tepat guna kelancaran arus mudik dan arus balik tahun ini yang tidak biasa. Arus mudik tahun ini yang diperkirakan akan ada 85,5 juta orang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman menjadi pertaruhan serius bagi citra pemerintah yang semakin menurun di mata masyarakat. Belum lagi krisis politik yang semakin memanas, krisis ekonomi yang sudah di depan mata, juga krisis sosial tentang adanya pembelahan di tengah masyarakat yang sewaktu-waktu bisa berujung menjadi kerusuhan yang berbau SARA. Ditambah lagi dengan bagaimana penyebaran COVID-19 setelah arus mudik lebaran nanti? Apakah akan terjadi ledakan kasus seperti pada tahun 2021 lalu? Karena adanya pergerakan puluhan juta orang dan bisa dipastikan prokes yang berupa jaga jarak selama di tempat umum juga di dalam kendaraan umum dan kendaraan mobil pribadi pasti tidak akan terjadi.

     

    Ikuti tulisan menarik Frank Jiib lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.