Kenaikan tarif masuk ke Candi Borobudur memantik bising komentar. Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) mengaku tidak menyangka ada kenaikan signifikan untuk tiket tersebut.
Budiyanto Ardiansjah, Wakil Ketua Umum Asita, kepada pers menyatakan walaupun alasan yang diajukan pemerintah dianggap logis untuk menjaga kelestarian kawasan Candi Borobudur, tapi usulan harga tiket itu melonjak hingga berkali-kali lipat dari harga normal. Hal ini diyakini Asita akan menggerus minat kunjungan wisatawan. Tiket masuk Borobudur saat ini ditetapkan sebesar Rp50 ribu, namun bagi turis yang ingin naik Candi Borobudur akan dikenakan harga Rp750 ribu.
"Dengan situasi saat ini yang baru menuju ke endemi pasti akan mematahkan semangat wisatawan yang akan berkunjung ke Borobudur. Kenaikan harga itu sangat tidak realistis," kata Budiyanto.
Mas Nakurat dan kawan-kawan pelanggan warung kopi kaki lima Yu Ningnong, ikutan mencuit.“Bakal tambah kurang piknik nih kita. Tarif segitu lebih nyaman buat mengamankan dapur. Untung saya dulu pernah ke Borobudur. Tapi untungnya lagi gratis,” ujar Mas Ngablu menyahut.
“Manusia jenis kita kan memang selalu kurang piknik,” ujar Bang Jaya.
“Jangan begitu. Pemda kita sudah memberikan kita layanan terbaik lho buat berwisata,” kata Mas Nakurat.
“Oya?” tanya Mas Ngablu.
“Itu lho yang di kampung sebelah kan ada RPTRA. Itu tempat wisata aman, nyaman, murah buat semodel kita.”
“RPTRA?” kejar Mas Ngablu.
"RPTRA itu Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Di belakang warung kita, ke sonoan lagi, ada RPTRA “Semacam Dunia Fantasi”. Ada ayunan, ada prosotan, ada mainan ungkit. Pokoknya taman ini buat keluarga kita oke lah!” tutur Mas Nakurat.
Keadilan
Apa pun helat mengemas wisata, pasti bukan tersebab cari profit. Selain mengenalkan keindahan sajian alam atau bentuk lain, kepariwisataan hendaknya ditujukan untuk tujuan yang paling substantif. Pembangunan kepariwisataan yang bertujuan untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan finansial,lambat laun dapat ditinggalkan pelancong atau wisatawan.
Hal yang lebih penting lagi ialah pemenuhan hak pribadi warga demi menikmati waktu luang dengan berwisata. Negara melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pun telah mengatur dalam bentuk Pemenuhan hak pribadi tersebut.
Dalam regulasi itu bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata. Pariwisata ditetapkan sebagai hak karena berfungsi demi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual itu tidak mengenal kasta sosial. Semua lapisan masyarakat dari yang paling miskin sampai kaya mempunyai hak sama untuk menikmati keindahan pariwisata.
Kesempatan yang sama itu memang membutuhkan pengaturan seadil-adilnya oleh pemerintah. Kata kuncinya adalah keadilan. Maka, keberadaan RPTRA yang berada di berbagai area wilayah DKI Jakarta, hendaknya dimaknai sebagai bentuk keadilan itu. RPTRA memberikan ruang berwisata pula.
Tujuan berwisata adalah bersenang-senang. Hanya yang acap kita tangkap dari wisatawan bukan sekadar itu. Meskipun di Indonesia jauh lebih indah, memesona wisatawan mancanegara – namun bagi wisatawan nusantara, tetap saja akan bangga jika mereka berwisata justru ke luar negeri.
Kurang Piknik
Istilah “kurang piknik” biasanya ditujukan kepada warga yang memang hidupnya hanya menjalani rutinitas. Bekerja dari pagi hingga sore. Malam rehat di rumah. Jika hari libur tiba pun, masih lembur buat cari tambahan penghasilan.
Jika otaknya merasa bebal dalam berperilaku di kantor, yang dilontarkan oleh lingkungannya pun menyakitkan: ”Kurang piknik sih kamu!”
Kurang piknik menjadi biang kerok. Padahal terkadang tidak berkaitan dengan soal wisata. Bisa jadi kebebalan itu terjadi lebih disebabkan pusingnya menghadapi problem ya di rumah, di masayarakat, bahkan di lingkungan pergaulan.
“Jadi, apabila semua tempat wisata mahal, tambah kurang piknik kita,”demikian simpulan celoteh Mas Nakurat dan kawan-kawan di warung kopi tersebut.
Ikuti tulisan menarik Slamet Samsoerizal lainnya di sini.
