Oleh: Dwi Kurniadi

Kamis, 11 Agustus 2022 08:33 WIB

Berani Beropini dan Adil Sejak dalam Pikiran

Dibaca : 851 kali

dulu ketika saya masih duduk dibangku SMK, saya berfikir bahwa seseorang yang bisa menulis jawban essay dengan opininya sendiri itu keren dan berani. namun dengan berkembangnya social media yang dimana siapapun bisa beropini justru tidak mau menerima opini orang lain. maka dari itu saya menambahkan kata adil untuk menegaskannya.

Oleh: MUHAMAD SAINI

Jumat, 15 Juli 2022 22:33 WIB

Mendedah Keadilan Sosial

Dibaca : 183 kali

Keadilan sosial merupakan hal yang sangat vital. Oleh karena itu, hal tersebut perlu diperjuangkan mati-matian.

Oleh: Slamet Samsoerizal

Selasa, 7 Juni 2022 13:53 WIB

Tambah Kurang Piknik, Jika Semua Tempat Wisata Mahal

Dibaca : 770 kali

Tarif wisata ke Borobudur mengalami lonjakan. Ini mengagetkan semua pihak.

Oleh: Heldi Prasetya

Kamis, 21 April 2022 07:05 WIB

Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Keadilan Sosial Melalui Pembangunan Infrastruktur Bendungan

Dibaca : 677 kali

Indonesia yang secara geografis merupakan wilayah yang memiliki curah hujan tinggi membuat penduduknya bekerja pada sektor agraris. Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja menjadi petani, menjadikan keberadaan petani sangat penting bagi Indonesia yang notabene negara agraris. Dimana petani dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di bidang ketahanan pangan.

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Rabu, 16 Maret 2022 12:56 WIB

Potret Keadaban Politik Kita Hari Ini

Dibaca : 1.604 kali

Tanpa keadaban politik kesejahteraan hanyalah fantasi, dibutuhkan kerja-kerja mulia membangun keadaban politik. Joseph Schumpeter pernah berucap: Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat, namun, yang terjadi mereka mementingkan dirinya sendiri. Ketamakan menyebabkan keadaban politik menjadi barang langka.

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Senin, 28 Februari 2022 09:55 WIB

Manusia Untuk Hukum Atau Hukum Untuk Manusia?

Dibaca : 2.000 kali

Acap ditemui suatu peraturan yang terlepas dari kebutuhan di tengah masyarakat. Karena kita sudah terlanjur terbiasa menjadikan hukum "panglima" yang harus dipatuhi. Akhirnya suatu peraturan diterapkan meski merugikan masyarakat dan tidak diketahui apa mangfaatnya. Padahal, hukum dibuat untuk menolong manusia menjalani hidup dengan norma-norma kebaikan, keadilan, dan kemanfaatan bagi peradaban, bukan sebaliknya hukum dibentuk untuk hukum itu sendiri. Hukum untuk manusia; sosiologi hukum.

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Kamis, 20 Januari 2022 16:00 WIB

Dinastokrasi Memupuk Korupsi

Dibaca : 1.850 kali

Bung Hatta penah menyebut demokrasi sosial tidak cukup hanya berbicara kebebasan dan kesamaan dalam kehidupan politik, akan tetapi harus dipraktikkan dalam konteks perekonomian. Dengan demikian demokrasi akan berlangsung secara substansial. Tapi pemaknaan demokrasi hari ini mengalami pendangkalan. Demokrasi hanya dipandang sebatas pemilu, minim partisipasi. Kita juga menyaksikan fenomena politik dinasti, menjadikan demokrasi sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Inilah Dinastokrasi.

Oleh: Dzariyatuz Zulfa

Minggu, 28 November 2021 13:55 WIB

Keadilan Sosial, Sudahkah Terwujud?

Dibaca : 4.331 kali

“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan” ungkap Soekarno.

Oleh: Moch Nailur Rohman

Jumat, 12 November 2021 06:16 WIB

Keadilan Sosial

Dibaca : 305 kali

Jadi untuk sekarang ini negara kita masih belum menerapkan sila ke-5 karena masih banyak di negara kita orang-orang miskin

Oleh: Moh Diyauddin

Rabu, 10 November 2021 06:13 WIB

Manusia dan Keadilan Sosial

Dibaca : 356 kali

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak. Guna mewujudkan suatu keadilan harus mengetahui apa arti keadilan itu seutuhnya.

Oleh: Supartono JW

Selasa, 19 Januari 2021 11:50 WIB

Keadilan dan Hukum Semakin Memihak dan Jauh dari Rakyat

Dibaca : 746 kali

Tahun 2021 baru menapaki minggu ketiga, harapan masyarakat agar tahun baru berubah dengan suasana dan kehidupan bernegara dan berbangsa yang baru, ternyata masih jauh panggang dari api.

Oleh: Napitupulu Na07

Rabu, 30 September 2020 11:52 WIB

Undang-Undang tentang Sumber Daya Air Sudah Dijiwai Keadilan Sosial, Efisiensi Ekonomi, dan Keberkelanjutan Lingkungan Hidup?

Dibaca : 1.605 kali

Baru-baru ini Undang-Undang (UU) No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) (kembali) digugat ke Makamah Konstitusi (MK), kali ini oleh Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) dan Serikat Pekerja Pembangkit Jawa Barat (SP PJB), dua anak perusahaan di bawah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN - Persero). Gugatan diajukan karena mereka menilai klausula Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) telah dinyatakan inkonstitusional dengan dibatalkannya UU No 7 tahun 2004 tentang SDA, dan diberlakukannya kembali UU No 11 tahun 1974 tentang Pengairan, pada sidang Makamah Konstitusi tanggal 15 Februari 2015 yang silam. Tulisan ini setelah menjelaskan sejarah pungutan BJPSDA dengan dasar hukum UU N0 11 tahun 1974 di WS Citarum oleh Perum Otorita Jatiluhur tahun 1970; di WS Brantas oleh Perum Jasa Tirta tahun 1990. Kemudian penjelasan konsep dasar nilai atau harga air yaitu: (i) Bahwa air adalah unsur kunci pada lingkungan hidup yang sehat, artinya air adalah darah kehidupan dari lingkungan yang harus dirawat dan dilindungi. Dan (ii) Air adalah komoditi yang mempunyai nilai nyata yang harus dihargai dan digunakan dengan bijaksana dan hemat; yang sudah dianut di negara-negara lain. Akhirnya disimpulkan bahwa: Gugatan agar BJPSDA pemanfataan Air dan SDA untuk PLTA yang bersifat usaha komersial, dibebaskan dan disamakan dengan Pengguna SDA tidak dibebani BJPSDA dalam Pasal 58 ayat (1) adalah tidak adil secara sosial bagi rakyat Indonesia yang sudah membayar pajak sebagai sumber APBN yang digunakan untuk membiayi pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan SDA.

Oleh: Fella Novita

Selasa, 21 Mei 2019 00:14 WIB

Miskin Keadilan, Miskin Kemanusiaan Untuk Si Miskin Harta

Dibaca : 1.282 kali

Artikel menjelaskan tentang hak-hak masyarakat Indonesia yang tidak diberikan dengan sebaik-baiknya terutama terkait dengan pemerataan kesehatan, khususnya untuk masyarakat miskin.

Oleh: SYAHIRUL ALIM

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Kita, Gejolak Sosial, dan Atas Nama Keadilan

Dibaca : 599 kali

Gejolak sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, tentu saja terkait erat dengan fenomena ketidakadilan yang terjadi