Belum lepas dari ingatan, ada seorang pejabat penting lembaga antirasuah yang diduga menerima gratifikasi yang lolos dari jeratan sidang etik karena keburu keluar surat persetujuan atas pengajuan pengunduran dirinya dari lembaga itu. Masyarakat tidak lupa bahwa pejabat ini sebelumnya tidak menghadiri panggilan sidang etik dengan alasan ada kegiatan lain.
Masyarakat bertanya-tanya: Tidakkah ini lebih merupakan trik untuk mengulur waktu karena ia sedang menunggu terbitnya surat persetujuan pengunduran diri yang ia ajukan? Sebab, bila sudah disetujui, maka sidang etik dibatalkan—dan inilah yang terjadi. Rakyat hanya bisa melihat dari jauh, sebab mereka yang diberi amanah oleh undang-undang untuk menggelar sidang ternyata memilih untuk tidak melanjutkan sidang.
Apakah kejadian ini kebetulan atau by design yang dilakukan untuk melindungi pejabat tersebut, siapa yang tahu? Misalnya, sebagai hasil tawar-menawar: saya akan mengundurkan diri, tapi jangan disidang etik. Cara ini barangkali ditempuh agar terkesan di mata masyarakat bahwa institusinya telah berusaha menegakkan aturan, walaupun apa yang berlangsung tampak bak sandiwara belaka. Surat pengunduran diri dan surat persetujuannya merupakan trik untuk menyelamatkan pejabat ini dari sidang.
Praktik seperti itu merupakan contoh penerapan semangat korps yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Ini merupakan wujud semangat korps yang berlebihan, karena anggota institusi yang melakukan pelanggara serius terkesan dicarikan jalan keluar oleh institusinya agar terhindar dari sanksi. Pemberian sanksi malah dianggap langkah yang menurunkan martabat institusi; inilah cara berpikir yang terbalik.
Kesan yang muncul kemudian ialah bahwa martabat institusi dibiarkan mengalami erosi oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pimpinan, sedangkan pimpinan yang melanggar justru diselamatkan. Tindakan seperti ini seakan menunjukkan bahwa semangat satu korps harus ditegakkan habis-habisan, tapi dengan cara yang salah. Keputusan menyelamatkan pimpinan yang berpotensi terkena sanksi seperti tadi justru merendahkan martabat korps dan institusi.
Semangat korps yang berlebihan dengan membela anggota institusi yang melakukan kesalahan seakan jika anggota/pimpinan tersebut diadili dan dikenai sanksi berarti institusi pun ikut diadili dan dihukum. Ini sejenis semangat korps yang diterapkan tidak pada tempatnya. Semestinya institusi dibersihkan dari anggota-anggota yang tidak sanggup menjaga kehormatan korps. Institusilah yang seharusnya diselamatkan, bukan orang per orang yang terbukti telah melakukan pelanggaran.
Apabila anggota melakukan pelanggaran yang berat, ia justru harus dinyatakan bahwa ybs tidak mampu menjaga kehormatan institusi, dan karena itu harus dikeluarkan dari korps, bukan malah dilindungi. Atau dikeluarkan dari institusi dengan cara ‘baik-baik’, seperti trik pengunduran diri tadi. Perlindungan semacam itu justru menimbulkan tandaya tanya: mengapa ia dipertahankan, dilindungi, dan bahkan dibela habis-habisan? Bukankah ia telah melakukan tindakan yang mencemari semangat dan kehormatan korps dan institusi?
Bila anggota semacam itu tetap dipertahankan, maka ini adalah contoh kesalahan berpikir. Atau ada kemungkinan lain bahwa ia dipertahankan karena ybs menyimpan rahasia terkait institusi dan atau petingginya. Dugaan seperti ini bisa muncul sebagai respons atas tindakan mempertahankan anggota atau petinggi tertentu, tapi perlakuan serupa tidak dilakukan pada semua anggota institusi. Sebagian lainnya dibiarkan mempertahankan diri sendiri tanpa dukungan korps atau institusi tempatnya bergabung.
Menjadi tantangan bagi berbagai institusi negara apapun untuk membuat pilihan yang bijak antara menyelamatkan nasib anggota dan petingginya atau menyelamatkan institusinya serta menjaga martabat korps dan kepercayaan masyarakat. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
