Banyak ragam usaha untuk mendongkrak popularitas politikus. Karena demikian bersemangat dalam mendukung Puan Maharani agar namanya lebih dikenal oleh rakyat, sejumlah politikus mengaku berinisiatif membentuk apa yang mereka sebut Dewan Kolonel. Entah kenapa namanya kok seperti ini, apakah karena anggotanya para kolonel? Katanya bukan, anggotanya adalah politikus PDI-P yang duduk di semua komisi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Para politikus ini memiliki keprihatinan terhadap popularitas Puan yang masih di bawah dalam berbagai survei. Peringkatnya masih berada di bawah nama-nama beken seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, serta tentu saja Ganjar Pranowo—yang notabene kader PDI-P. Mereka bertiga selalu berada di urutan teratas dibandingkan politikus lain, termasuk Puan. Padahal, beberapa waktu yang lalu telah dipasang banyak baliho berwajah Puan di berbagai daerah.
Karena itu, muncul pertanyaan: bagaimana cara ampuh untuk mendongkrak nama Puan, yang kemungkinan bakal jadi calon kuat capres versi PDI-P? Di samping dianggap sudah memperoleh pengalaman cukup melalui rotasi kepemimpinan di pemerintahan dan kini di legislatif, Puan adalah juga putri Megawati. Masak iya, setelah Jokowi, PDI-P mau mencalonkan orang lain lagi yang bukan darah biru? Jika bukan pilpres 2024, kapan lagi Puan akan memperoleh kesempatan untuk maju nyapres?
Soalnya ialah walaupun pernah menjabat Menko dan kini Ketua DPR, nama Puan kalah populer di mata rakyat dibandingkan dengan Prabowo, Ganjar, maupun Anies. Ganjar, yang dulu disindir sebagai pemimpin yang lebih suka bermain media sosial, kini memetik keuntungan dari popularitasnya itu. Meskipun begitu, peluang Ganjar untuk dicalonkan oleh PDI-P dianggap semakin menipis karena semakin tampak kecondongan elite partai ini pada nama Puan, termasuk dengan mempersiapkan apa yang disebut Dewan Kolonel.
Kehadiran Dewan Kolonel ini seakan memperlihatkan ketidaksabaran sebagian politikus PDI-P karena tidak kunjung ada keputusan yang pasti mengenai siapa yang hendak diusung PDI-P untuk maju ke pilpres 2024. Mungkin Megawati masih menimbang-nimbang mana yang lebih baik antara mengusung putrinya sendiri walaupun kurang populer saat ini atau mengusung nama lain, misalnya saja Ganjar. Masalahnya, jika Puan tidak diusung pada masa sekarang, kapan lagi kesempatan tersedia bagi putrinya itu untuk bisa nyapres.
Walaupun kemudian pengurus partai, dalam hal ini Sekjen PDI-P Hasto dan kemudian disusul pula oleh Megawati, mengatakan bahwa Dewan Kolonel itu tidak ada dan karena itu tidak jadi dibentuk secara resmi, tapi setidaknya aspirasi para politikus PDI-P di Senayan sudah diekspresikan. Isu Dewan Kolonel ini terlihat seperti ungkapan ketidaksabaran atas belum putusnya nama yang akan dicapreskan. Lebih dari itu, terkesan sebagai desakan halus agar nama Puan segera dipastikan sebagai capres PDI-P.
Di sisi lain, respon dari relawan pendukung Ganjar Pranowo yang mengatakan akan membentuk Dewan Kopral telah menimbulkan kesan bahwa aspirasi dari bawah lebih menginginkan Ganjar untuk dicapreskan. Pilihan nama Dewan Kopral juga dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa ada arus bawah yang memiliki aspirasi berbeda dari keinginan sebagian elite PDI-P. Lagi pula, dari berbagai survei, nama Ganjar jauh lebih populer dibanding Puan, sehingga bagi mereka peluang untuk memenangkan pilpres 2024 akan lebih besar apabila Ganjar yang maju.
Munculnya isu Dewan Kolonel dan Dewan Kopral akhirnya jadi guyonan tidak lucu yang justru memperlihatkan kegamangan elite PDI-P untuk mengambil keputusan mengenai siapa yang hendak dicapreskan. Ada tarik-menarik antara aspirasi sebagian kader untuk mengusung Ganjar dan keinginan elite partai untuk mencalonkan Puan. Isu Dewan Kolonel dan Dewan Kopral ini buru-buru dikubur agar tidak membesar dan jadi santapan politikus partai lain. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
