x

Aspal. Ilustrasi Pembangunan Jalan

Iklan

Indŕato Sumantoro

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 12 Juli 2020

Kamis, 2 Februari 2023 10:15 WIB

Hilirisasi Aspal Buton, Mungkinkah Terwujud Sebelum Tahun 2024 ?

Hilirisasi aspal Buton, apakah mungkin bisa terwujud sebelum tahun 2024? Mungkin untuk menjawab pertanyaan rakyat ini, Pak Jokowi sendiri yang wajib menjawabnya. Karena Pak Jokowi sendiri yang seharusnya paling tahu. Kalau Pak Jokowi merasa optimis, tetapi seberapa besar rasa optimis itu? Masalahnya, rakyat merasa pesimis. Selama 2 periode pemerintahan Pak Jokowi, rakyat merasa Pak Jokowi tidak memiliki nyali untuk berani mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Padahal harapan rakyat kepada Pak Jokowi sudah sedemikian sangat besar sekali. Bagaimana ini Pak Jokowi?

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Bapak Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke 7, pada tanggal 20 Oktober 2014. Ini merupakan masa pemerintahan Pak Jokowi periode pertama, mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Masa pemerintahan Pak Jokowi periode kedua adalah tahun 2019 – 2024. Pak Jokowi akan menjabat sebagai Presiden Republk Indonesia selama 2 periode, atau selama 10 tahun. Sampai saat ini masa pemerintahan Pak Jokowi sudah berjalan selama 8 tahun dan 3 bulan. Dan pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti, masa jabatan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia akan berakhir. Tidak terasa 1 tahun dan 9 bulan ke depan, Pak Jokowi sudah akan pensiun sebagai orang nomor satu di negeri ini. Ya, begitulah sangat cepatnya masa berlalu.

Jasa-jasa apa saja yang telah Pak Jokowi sumbangkan untuk aspal Buton selama masa pemerintahannya ? Rakyat merasa masih belum ada yang konkrit. Semuanya itu hanya wacana. Permainan kata-kata manis yang selalu memberikan harapan-harapan indah.

Pada kunjungan Pak Jokowi ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 27 September 2022 yang lalu, Pak Jokowi telah memutuskan, bahwa pada tahun 2024, 2 tahun lagi, Indonesia akan menghentikan impor aspal. Diharapkan mulai dari sekarang hingga 2 tahun ke depan, semua aspal impor sudah akan dapat digantikan oleh aspal Buton. Dengan demikian, Pulau Buton akan menjadi pusat industri aspal alam. Dan bukan lagi sebagai pusat tambang aspal alam. Meningkatkan nilai tambah dari bahan baku menjadi barang jadi siap pakai ini disebut juga sebagai program “hilirisasi”. Dan dalam hal ini adalah hilirisasi aspal Buton.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintahan Pak Jokowi tinggal tersisa kurang dari 2 tahun lagi. Apakah Pak Jokowi akan mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton ini di era pemerintahannya? Apakah hal ini merupakan sebuah “Mission Impossible” ?. Rakyat Indonesia berpikir di dalam hati: “Rasanya tidak mungkin Pak Jokowi akan mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton di era pemerintahannya”. Mengapa? Karena hilirisasi aspal Buton sampai saat ini masih berada di titik “Nol”.

Pertanyaan rakyat sekarang adalah, bukan apakah Pak Jokowi “mau” atau ”mampu”? Melainkan pertanyaan rakyat adalah, apakah Pak Jokowi “berani” ? Karena sejatinya untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton itu adalah masalah yang sangat mudah. Tentunya, kalau saja Pak Jokowi “mau”, pasti Pak Jokowi “mampu”. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar rakyat selama ini adalah apakah Pak Jokowi “berani” ?.

Seperti yang kita telah ketahui bersama-sama sejak lama, bahwa Indonesia telah mengimpor aspal sejak tahun 1980an. Atau sudah selama 43 tahun lebih. Untuk memahami dengan baik fenomena “impor aspal” ini, Pak Jokowi pertama-tama, harus bisa membayangkan terlebih dahulu, seandainya saja Pak Jokowi adalah sebagai seorang pengusaha importir aspal. Apa yang akan Pak Jokowi pikirkan dan rasakan?

Ketika Pak Jokowi datang berkunjung ke Pulau Buton, Pak Jokowi telah melihat-lihat pabrik ekstraksi aspal Buton. Sekarang, mohon Pak Jokowi datang berkunjung ke kantor-kantor perusahaan-perusahaan importir aspal. Dan coba Pak Jokowi belajar memahami, apa yang pengusaha-pengusaha importir aspal tersebut pikirkan dan rasakan?. Apakah yang mereka pikirkan dan rasakan itu, semuanya persis sama seperti apa yang telah Pak Jokowi pikirkan dan rasakan?.

Setelah Pak Jokowi selesai membayangkan sebagai seorang pengusaha importir aspal, sekarang coba Pak Jokowi minta kepada pengusaha-pengusaha importir aspal tersebut untuk bergantian membayangkan, seandainya saja mereka itu menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Tanyakan kepada mereka. Apa yang mereka pikirkan dan rasakan?. Tanyakan apakah impor aspal ini menguntungkan atau merugikan rakyat Indonesia? Kalau menguntungkan rakyat Indonesia, untungnya dimana? Dan kalau merugikan rakyat Indonesia, ruginya dimana?

Dengan bermain-main dengan merenung dan berimaginasi seperti ini, kita akan bisa menggali suara hati kita yang paling dalam, dan tersembunyi. Ini adalah pikiran alam bawah sadar yang selalu berkata jujur. Dan tidak mungkin pernah berbohong. Tidak ada sedikitpun maksud untuk menutup-nutupi rasa ego. Semua itu adalah murni keluar dari ketulusan hati yang terbebas dari cinta duniawi dari rasa takut. Karena kita telah menjadi jati diri kita sendiri yang seutuhnya. Dan yang berbicara itu adalah jiwa kita, bukanlah raga kita.

Pernahkah Pak Jokowi bertanya-tanya di dalam hati? Mengapa setelah Pak Jokowi memutuskan 2 tahun lagi Indonesia akan stop impor aspal, tidak ada satupun pengusaha importir aspal yang melakukan protes, karena merasa berkeberatan dengan kebijakan Pak Jokowi tersebut? Tidak ada bukan? Tidak ada demo, dan tidak ada keluhan sama sekali di media-media massa. Semua orang merasa setuju dan sependapat dengan keputusan Pak Jokowi. Bukankah hal ini terasa aneh?

Kalau 2 tahun lagi Indonesia akan siap stop impor aspal. Tentunya perusahaan-perusahaan importir aspal tersebut akan menjerit nyaring, karena mereka akan merugi besar. Dan mereka akan terpaksa harus melakukan PHK masal. Mereka pasti akan bangkrut, alias “gulung tikar”. Tetapi buktinya, mereka “adem ayem” dan tenang-tenang saja. Apakah mungkin keputusan Pak Jokowi itu telah dianggap sebagai angin lalu saja?. Dan apakah mungkin keputusan Pak Jokowi itu dianggap tidak jelas ujung pangkal tujuannya? Apakah keputusan itu merupakan sebuah “ancaman”, atau hanya sekedar berupa “wacana” semata? Kalau kebijakan itu merupakan sebuah keputusan atau instruksi seorang Presiden, maka seyogyanya wajib diperkuat dengan sebuah Surat Keputusan Presiden (Keppres), atau Surat Instruksi Presiden (Inpres) yang memiliki kekuatan secara hukum.

Hilirisasi aspal Buton jangan sekali-kali dianggap sepele dan remeh temeh. Oleh karena kebutuhan aspal nasional masih selalu bisa dipenuhi oleh aspal impor, maka hilirisasi aspal Buton dianggap tidak penting dan mendesak. Masih bisa ditunda-tunda sampai kapan saja. Rakyat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, kelihatannya tidak merasa berkeberatan sama sekali dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai impor aspal ini. Tampaknya, seolah-olah mereka tidak merasa terusik perasaannya. Mereka hanya diam membisu seribu bahasa. Tetapi sesungguhnya, mungkin saja, di dalam hati mereka yang paling dalam, hati dan jiwa mereka berontak, bergejolak, dan meledak-ledak.

Ketika Pak Jokowi berkunjung ke Pulau Buton, rakyat di Pulau Buton mungkin merasa sangat heran di dalam hati. Lho kok yang marah-marah itu malah Pak Jokowi ya ? Sejatinya, bukankah yang seharusnya paling pantas merasa jengkel dan marah-marah adalah rakyat di Pulau Buton kepada Pak Jokowi?. Masak mewujudkan hilirisasi aspal Buton yang sangat mudah dan sederhana ini saja, Pak Jokowi tidak “berani”?

Mewujudkan hilirisasi aspal Buton adalah sangat mudah dan sederhana sekali. Tidak mungkin Pak Jokowi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu. Pak Jokowi selama ini telah dibantu oleh banyak Menteri yang hebat-hebat. Dan pasti mereka semuanya sudah paham sekali sejak dulu, bahwa satu-satunya solusi jitu untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton adalah dengan membangun pabrik ekstraksi aspal Buton. Mengapa hal ini tidak dilaksanakannya?.

Padahal Teknologi ekstraksi yang handal, efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan sudah siap tersedia. Bahan baku batuan aspal Buton sudah siap tersedia dalam jumlah yang sangat berlimpah. Kebutuhan aspal nasional sebesar 2 juta ton per tahun merupakan pasar yang sudah terbuka sangat lebar. Yang masih belum ada adalah pihak investor yang tertarik untuk berinvestasi membangun industri hilirisasi aspal Buton ini. Dan isu ini tentunya akan menjadi “pekerjaan rumah” bagi Menteri Investasi, Bapak Bahlil Lahadalia.

Menurut Menteri Investasi / BKPM, jumlah target investasi di tahun 2023 ini adalah sebesar Rp 1.400 triliun. Target ini terasa berat, mengingat dalam tahun 2023, ekonomi global diprediksi tidak stabil dan tidak ada kepastian. Disamping itu, tahun 2023 merupakan tahun politik, sehingga para investor akan melakukan tindakan “wait and see”. Siapakah presiden baru yang akan terpilih nanti, yang akan menggantikan Pak Jokowi?.

Meskipun demikian, menurut Pak Bahlil, Pak Jokowi menyukai tantangan, dan selalu merasa optimis dalam menghadapi masa depan. Apakah mungkin Pak Jokowi merasa optimis, karena masa depan pemerintahan Pak Jokowi akan segera berakhir kurang dari 2 tahun lagi, di tahun 2024?. Dan setelah tahun 2024, maka masalah hilirisasi aspal Buton bukan akan menjadi tanggung jawab Pak Jokowi lagi. Sudah akan menjadi tanggung jawab Presiden yang baru.

Hilirisasi aspal Buton, apakah mungkin bisa terwujud sebelum tahun 2024? Mungkin untuk menjawab pertanyaan rakyat ini, Pak Jokowi sendiri yang wajib menjawabnya. Karena Pak Jokowi sendiri yang seharusnya paling tahu. Kalau Pak Jokowi merasa optimis, tetapi seberapa besar rasa optimis itu? Masalahnya, rakyat merasa pesimis. Selama 2 periode pemerintahan Pak Jokowi, rakyat merasa Pak Jokowi tidak memiliki nyali untuk berani mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Padahal harapan rakyat kepada Pak Jokowi sudah sedemikian sangat besar sekali. Bagaimana ini Pak Jokowi?

Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terpopuler