Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden RI terpilih lewat pesta demokrasi 5 tahun sekali dalam Pemilihan Presiden 2024.
Apa harapan rakyat Indonesia kepada presiden baru periode 2024-2029 ini? Secara normatif, semua rakyat Indonesia pasti berharap bahwa presiden baru harus lebih baik daripada presiden lama. Untuk lebih spesifik, lebih baik dalam hal apa? Diharapkan presiden baru tidak akan mau mengulangi lagi kegagalan-kegagalan yang sudah pernah dilaksanakan oleh presiden lama. Presiden baru tidak perlu harus melanjutkan kebijakan presiden lama, apabila kebijakan tersebut ternyata salah. Apa contohnya? Contohnya adalah program unggulan pemerintah untuk Hilirisasi Aspal Buton.
Apa yang salah dengan program Hilirisasi Aspal Buton? Untuk menjawab isu ini, presiden baru harus mampu menjawab dua buah pertanyaan berikut ini terlebih dahulu:
Pertanyaan pertama: “Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun. Dan Indonesia sudah berganti presiden 7 kali. Tetapi mengapa aspal Buton masih belum mampu mensubstitusi aspal impor?”.
Pertanyaan kedua: “Indonesia memiliki deposit aspal alam di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang jumlahnya 662 juta ton. Tetapi mengapa Indonesia mengimpor aspal?. Dan tidak mau memanfaatkan dan mengolah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor?. Indonesia sudah mengimpor aspal selama 45 tahun. Dan pada saat ini Indonesia mengimpor aspal sebesar 1,5-2 juta ton per tahun, atau senilai Rp 20 triliun per tahun”.
Dua pertanyaan di atas adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu pak Jokowi jawab dan jelaskan kepada rakyat selama ini. Rakyat mengharapkan pak Prabowo sekarang akan mampu menjawab dan menjelaskan dua buah pertanyaan tersebut kepada rakyat. Jawaban ini adalah sangat penting untuk presiden baru mampu memahami dengan baik, bahwa sejatinya program unggulan pemerintah untuk hilirisasi tidak cocok diimplementasikan kepada komoditas aspal Buton.
Aspal Buton berbeda dengan sumber daya alam bahan-bahan mineral lainnya; seperti nikel, batu bara, timah, bauksit, tembaga dan emas, dll. Nikel, batu bara, timah, bauksit, tembaga dan emas, sebelum ada program pemerintah untuk hilirisasi, komoditas-komoditas ini diekspor dalam bentuk bahan baku atau bahan mentah. Tujuan dari program hilirisasi adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau jadi, sehingga akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.
Aspal Buton bukan merupakan komoditas ekspor. Malah justru sebaliknya. Pemerintah sudah mengimpor aspal selama 45 tahun untuk memenuhi kebutuhan aspal di dalam negeri. Oleh karena itu memasukkan komoditas aspal Buton ke dalam program hilirisasi adalah salah besar. Apabila penjelasan ini dapat dipahami dengan baik oleh presiden baru, maka pak Prabowo harus berani membuat kebijakan baru.
Coba kita melakukan simulasi untuk menjawab pertanyaan pertama: “Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun. Dan Indonesia sudah berganti presiden 7 kali. Tetapi mengapa aspal Buton masih belum mampu mensubstitusi aspal impor?”. Karena Indonesia tidak memiliki kemauan politik untuk mau mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Sudah banyak upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Tetapi karena semua upaya-upaya tersebut telah dilaksanakan dengan setengah hati, karena tidak adanya kemauan politik, maka hasilnya adalah nihil.
Coba kita melakukan simulasi untuk menjawab pertanyaan kedua: “Mengapa Indonesia mengimpor aspal?. Dan tidak mau memanfaatkan dan mengolah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor?. Karena Indonesia sudah 45 tahun berada di dalam zona nyaman mengimpor aspal, sehingga sudah sangat sulit untuk keluar lagi dari jebakan dan perangkap zona nyaman impor aspal tersebut”.
Apabila pak Prabowo setuju dengan jawaban-jawaban di atas, apa yang akan pak Prabowo lakukan untuk aspal Buton? Pertama-tama, pak Prabowo harus mengakui terlebih dahulu bahwa Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Dan sudah 7 kali berganti presiden. Tetapi aspal Buton masih belum mampu mensubstitusi aspal impor. Pengakuan dosa ini adalah sangat penting untuk membangkitkan kejujuran, semangat, dan kebulatan tekad, bahwa selama ini pemerintah Indonesia memang telah memperlakukan aspal Buton dengan tidak adil. Oleh karena itu, pak Prabowo, sebagai presiden RI ke-8 harus membuat kebijakan baru yang adil untuk aspal Buton.
Coba pak Prabowo dengarkan dan renungkan baik-baik jawaban dari pertanyaan kedua: “Karena Indonesia sudah 45 tahun berada di dalam zona nyaman mengimpor aspal, sehingga sudah sangat sulit untuk keluar lagi dari jebakan dan perangkap zona nyaman impor aspal tersebut”. Apa yang terasa di hati pak Prabowo sebagai seorang patriot? Tentu ada perasaan miris, karena selama ini Indonesia telah kalah dari penjajahan aspal impor. Dimana martabat dan harga diri kita sebagai bangsa dan negara yang telah merdeka dan berdaulat?.
Atas dasar cinta tanah air, maka kebijakan yang seharusnya presiden baru putuskan segera adalah untuk mau berswasembada aspal. Program Swasembada Aspal ini adalah untuk merebut kembali kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dari penjajahan aspal impor.
Belajar dari kegagalan pak Jokowi di masa lalu untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton, sekarang pemerintahan baru pak Prabowo harus memiliki kemauan politik untuk mau berswasembada aspal dengan memasukkan Program Swasembada Aspal ini ke dalam daftar Proyek Strategis Nasinal (PSN). Apabila Program Swasembada Aspal sudah masuk di dalam daftar Proyek Strategis Nasional, maka program swasembada aspal ini akan menjadi proyek prioritas dan utama pembangunan ekonomi Indonesia untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.
Cukup dua pertanyaan di atas saja untuk dijawab dengan jujur oleh pak Prabowo, sebagai presiden baru, untuk tidak akan mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama lagi, yang telah dilakukan oleh presiden lama, pak Jokowi.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
