Sesuai rencana, subsidi kendaraan listrik berlaku 1 April 2023. Pemerintah menawarkan penerima bantuan subsidi mobil listrik sebanyak 35.900 unit.
Untuk nilai subsidinya dikisarkan sebesar Rp25 juta hingga Rp80 juta. Namun, produsen yang masuk dalam kriteria tersebut harus memiliki Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen.
Subsidi mobil listrik dan sebelumnya motor listrik ini mendapat penolakan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Alasan utamanya, kendaraan listrik masih menggunakan energi kotor yang bertentangan dengan upaya perbaikan lingkungan dalam komitmen nol emisi.
Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar mengatakan kebijakan mendorong penggunaan kendaraan listrik, seperti subsidi pembelian kendaraan listrik cenderung bermuatan kepentingan bisnis.
"Nah, kalau kita cek, yang terlibat dalam bisnis ekosistem kendaraan listrik ini, tidak hanya perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga ada perusahaan-perusahaan lain terhubung secara langsung dengan elite politik yang tengah berkuasa. Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian ada Nadiem Makarim, Bambang Soesatyo, Moeldoko hingga Sandiaga Uno," ucap Melky.
Melky Nahar menambahkan, kebijakan menggenjot penggunaan kendaraan listrik ini juga semakin merugikan masyarakat yang tinggal di kawasan tambang pemasok bahan baku listrik.
"Akibat aktivitas tambang itu, masyarakat setempat semakin sulit memenuhi ketahanan pangan di wilayahnya karena semakin tergerusnya lahan pangan," katanya.
“Masyarakat pesisir juga terdampak atas pencemaran laut akibat aktivitas perusahaan nikel,” imbuh Melky Nahar.
Baru Dua Kendaraan yang Penuhi Syarat
Hingga saat ini baru Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air Ev yang memenuhi syarat TKDN sebesar 40 persen. Bantuan subsidi mobil listrik ini diprediksi membawa dampak bagi penjualan mobil listrik, termasuk di Sulsel.
Hal tersebut berdasarkan penjual mobil di Sulsel sangat laris pascapandemi. Terbukti tiga tahun belakangan sangat meningkat. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berturut-turut tiga tahun, 2020-2022, yakni 25.174 unit, 36.596 unit, hingga 39.268 unit.
Kebijakan subsidi kendaraan listrik atau sering pula disebut Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) ini akan memberikan motivasi kepada pabrikan segera mengeluarkan produk-produk mobil listrik.
"Saat ini belum banyak mobil listrik, jadi belum berpengaruh secara langsung terhadap kenaikan market otomotif secara keseluruhan di tahun ini," Hariyadi Kaimuddin, Ketua Asosiasi Dealer Sulawesi.
Kebijakan ini akan mendorong brand mainstream otomotif segera produk anyar, sehingga tujuan pemerintah untuk mengurangi emisi bisa lebih cepat tercapai.
Pemerintah Perlu Hilirisasi
Nikel yang menjadi salah satu bahan utama kendaraan listrik. Nikel juga jadi salah satu potensi tambang keunggulan Sulsel. Sayang, belum bisa dimanfaatkan menjadi kekuatan industri hulu-hilir.
Hilirisasi masih begitu jauh, padahal jika dimanfaatkan, bisa saja angka tumbuh ekonomi Sulsel melesat lebih tinggi. Potensi nikel di Sulsel sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor ekspor.
Nikel menjadi salah satu komoditas penopang ekspor Sulsel. Sehingga, komoditas nikel sangat berpotensi untuk dikembangkan melalui hilirisasi.
Apalagi, pemerintah saat ini mendorong penggunaan kendaraan listrik makin masif melalu subsidi kendaraan listrik yang diberikan pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2022, Indonesia memiliki tambang nikel seluas 520.877,07 hektare (ha). Khusus di Sulsel, tambang nikel sebesar 198.624,66 ha.
Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Anas Iswanto Anwar mengatakan potensi nikel di Sulsel memang selama ini menjadi salah satu komoditas andalan. Apalagi, total ekspor mendominasi.
Angka itu memang menunjukkan bahwa nikel ini menjadi andalan ekspor Sulsel. Namun, potensi tersebut harus dimanfaatkan juga dalam negeri untuk mengembangkan kendaraan listrik. Apalagi, sekarang perkembangan otomotif sudah mengarah ke kendaraan listrik alias electric vehicle (EV).
"Mau tidak mau, memang masyarakat sudah harus mengarah untuk menggunakan kendaraan listrik," kata Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas ini, Senin (22/5/2023).
"Ini kesempatan emas. Mestinya pemda yang mendorong, tetapi tidak lain itu, kan, harus disambut dengan baik karena kebutuhan masyarakat akan kendaraan listrik bukan lagi pilihan, harus itu," tambah Anas.
Masyarakat akan beralih ke kendaraan listrik. Ditambah, pemerintah saat ini sedang mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui kebijakan subsidi.
Bauran EBT Baru 38 Persen
General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Moch. Andy Adchaminoerdin mengatakan data terakhir soal presentase bauran Energi Baru Terbarukan(EBT).
Hingga kini, kata dia sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan banyak dipasok oleh pembangkit yang berasal dari EBT, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso berkapasitas 515 MW, PLTA Bakaru berkapasitas 126 MW, PLTA Malea berkapasitas 90 MW Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap berkapasitas 70 MW, PLTB Tolo berkapasitas 60 MW.
"Adapun bauran energi baru terbarukan di sistem kelistrikan Sulbagsel sebesar 38 persen dengan total kapasitas sebesar 880 MW," kata Andy Adchaminoerdin.
PLN mengakui saat ini sumber utama listrik PLN masih didominasi dari energi fosil, utamanya PLTD berbahan bakar batu bara. Pihaknya terus mendukung investasi pembangkit EBT.
"EBT ini nantinya juga dapat memberikan sumbangsih dalam menurunkan emisi karbon sebesar 1.400 ton CO2 per tahun sehingga mendukung target Net Zero Emission di tahun 2060 yang dicanangkan pemerintah," tutupnya.
Ikuti tulisan menarik Adi Muammar lainnya di sini.
