Sebelum membahas kenapa penegakan hukum di indonesia itu "tumpul ke atas tajam kebawah" kita harus memahami dulu defenisi dari penegakan hukum. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya pemerintah dan lembaga-lembaga penegakan hukum dalam menerapkan, menjalankan, dan menjamin kepastian hukum serta menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut kita mengetahui bahwa penegakan hukum itu harus ditegakan secara adil. Namun kenapa di Indonesia hal itu tidak terjadi? Apa yang menyebabkan penegakan hukum tumpul ke atas tajam kebawah?
Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain, kurangnya kualitas para penegak hukum kita. Mereka hanya memperdulikan kepentingan pribadi. Lalu rendahnya moralitas para aparat negara yang dengan mudahnya menerima suap dari kalangan atas agar hukuman mereka diringankan. Suap juga dilakukan supaya mereka mendapat fasilitas yang baik di penjara nanti. Contohnya, kasus Tommy Soeharto anak Presiden Soeharto, yang divonis hukuman 15 tahun pe jara. Tommy terbukti menjadi otak pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita tahun 2001. Tommy divonis pada 2002 namun sudah bebas pada 2007. Tommy mendapat pengurangan hukuman oleh hakim dan hanya dihukum 5 tahun. Di sinilah terlihat penegakan hukum di Indonesia tumpul ke atas.
Contoh lain adalah kasus nenek Asyani yang dihukum 15 bulan penjara akibat mencuri kayu milik Perhutani Situbondo, Jawa Timur. Tindakan penegak hukum terhadap kasus nenek Asyani tidak adil. Kasus tersebut seharusnya tidak diproses sampai ke pengadilan melainkan hanya melalui musyawarah dan pembinaan sebab nenek Asyani hanya petani serabutan dengan pendidikan pas-pasan. Selain itu, nilai barang yang ia curi pun tak seberapa sebab hanya 7 batang kayu saja.
Teguran lalu penyelesaian lewat mediasi jauh lebih humanis dan sesuai dengan tujuan hakiki hukum sendiri yakni untuk kesejahteraan rakyat. Dari dua kasus tersebut telah menggambarkan bahwa penegakan hukum di indonesia memang tumpul ke atas tajam kebawah.
Solusi yang mungkin bisa membuat penegakan hukum di indonesia menjadi lebih baik adalah meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, dilakukannya reformasi hukum, diberantasnya korupsi, dibentuk lembaga khusus yang mengawasi kinerja aparat penegak hukum dan partisipasi rakyat dalam mengawasi jalannya penegakan hukum di indonesia. tentu hal ini tidak mudah dan merupakan sebuah tantangan bagi kita semua, jangan biarkan para elit itu bertindak semena-mena, rakyat indonesia harus sadar dan membuat perubahan, hidup rakyat indoneisa.
Ikuti tulisan menarik Duta Aprillio Duarda lainnya di sini.
