Pada tanggal 27 September 2022, Bapak Presiden Joko Widodo telah datang berkunjung ke pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Tujuan utama pak Jokowi dan rombongan datang ke pulau Buton adalah untuk membagi-bagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Buton di kota Bau Bau. Dalam kesempatan itu, pak Jokowi juga menerima gelar adat kehormatan Kesultanan Buton “La Ode Muhammad Lakina Bawaangi yi Nusantara”. Adapun gelar tersebut bermakna: “Seorang laki-laki yang memiliki sikap dan perilaku yang mulia, rendah hati, sopan santun, arif dan bijaksana, jujur dan adil, bertanggung jawab, memberi teladan dan panutan, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat di Nusantara (Indonesia)”.
Kunjungan kerja pak Jokowi dan rombongan ke pulau Buton adalah tidak lengkap kalau tidak meninjau pabrik ekstraksi aspal Buton milik PT Wijaya Karya Bitumen. Tetapi sangat disayangkan, pabrik yang ditinjau tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Melihat fakta bahwa sejatinya deposit aspal alam di pulau Buton jumlahnya sangat melimpah, mencapai 662 juta ton. Dan Indonesia telah mengimpor aspal dalam jumlah besar sejak 43 tahun yang lalu. Dengan perasaan jengkel, kesal, dan marah, pak Jokowi memutuskan dengan tegas, Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024.
Apakah keputusan pak Jokowi, Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024 ini sudah merupakan sebuah keputusan yang final dan bijak ? Bagaimana cara kita mengkaji dan menilainya ? Cara menilainya adalah dengan menganalisa kronologi dan sejarah keluarnya keputusan tersebut.
Tujuan utama pak Jokowi datang ke pulau Buton adalah untuk membagi-bagikan BLT kepada masyarakat Buton. Mumpung pak Jokowi sudah berada di pulau Buton, maka diagendakan untuk meninjau pabrik ekstraksi aspal Buton. Rencana ini sangat mendadak, sehingga yang dikunjungi oleh pak Jokowi adalah pabrik ekstraksi aspal Buton yang sudah tidak beroperasi lagi. Kelihatannya pak Jokowi tidak mempunyai persiapan yang matang sebelum datang berkunjung ke pulau Buton. Buktinya, pak Jokowi merasa jengkel, kesal, dan marah, setelah sadar dan mengetahui bahwa deposit aspal alam Buton jumlahnya sangat melimpah, tetapi Indonesia impor aspal sejak tahun 1980an. Padahal, seandainya saja pak Jokowi sudah memiliki persiapan yang baik sebelum datang ke pulau Buton, maka masalah impor aspal ini bukanlah masalah yang baru. Karena Indonesia sudah mengimpor aspal sejak 43 tahun yang lalu.
Dan kalau pak Jokowi sudah memiliki persiapan yang baik sebelum datang ke pulau Buton, tentunya pak Jokowi sudah mempunyai jawaban dan solusi jitu atas masalah bagaimana sebaiknya untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Rakyat mendapat kesan bahwa keputusan pak Jokowi untuk stop impor aspal pada tahun 2024 adalah sebuah keputusan yang reaktif. Bukan sebuah keputusan yang proaktif. Dan sebaik-baiknya sebuah keputusan adalah keputusan yang proaktif.
Apa itu keputusan yang reaktif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keputusan reaktif cenderung tanggap, atau segera bereaksi terhadap sesuatu yang timbul atau muncul. Reaktif merupakan reaksi negatif seseorang terhadap lingkungan atau keadaan. Orang reaktif sering merasa menjadi korban. Mereka tidak bisa mengambil peluang yang ada, belum sepenuhnya sadar akan tanggung jawabnya sendiri, dan suka menyalahkan keadaan atau orang lain.
Sedangkan kebalikan dari sikap reaktif adalah sikap proaktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keputusan proaktif adalah keputusan dan tindakan yang lebih aktif. Lebih daripada sekedar mengambil inisiatif. Pengertian proaktif mengandung arti, bahwa sebagai manusia harus berani memiliki tanggung jawab pribadi. Proaktif berkaitan dengan mengambil tanggung jawab sebagai bagian dari harga diri. Dan tidak bisa terus menerus selalu menyalahkan segala sesuatu kepada lingkungan dan keadaan.
Keputusan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024, yang menjadi obyek yang disalahkan adalah aspal impor. Oleh karena ada aspal impor, maka aspal Buton tidak mampu mengsubstitusi aspal impor. Jadi yang salah adalah aspal impor. Oleh karena itu, pak Jokowi memutuskan untuk stop impor aspal pada tahun 2024. Dengan diputuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024, maka diharapkan secara otomatis aspal Buton akan mampu mengsubstitusi aspal impor. Dan kalau tidak mampu, maka yang salah adalah aspal Butonnya. Selalu ada saja yang disalahkan dalam setiap permasalahan.
Seandainya saja pak Jokowi sudah mempunyai persiapan yang matang sebelum datang berkunjung ke pulau Buton, pak Jokowi sudah mengumpulkan semua data-data dan informasi-informasi mengenai masalah-masalah mengapa aspal Buton masih belum mampu mengsubstitusi aspal impor. Sehingga ketika pak Jokowi sudah berada di pulau Buton, maka pak Jokowi sudah bisa langsung menjawab dan memberikan solusi yang cerdas agar aspal Buton segera mampu mengsubstitusi aspal impor di dalam era pemerintahan pak Jokowi yang akan berakhir pada bulan Oktober 2024.
Kalau keputusan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024 itu merupakan sebuah keputusan yang reaktif, bagaimana seharusnya sebuah keputusan yang proaktif ? Keputusan yang proaktif adalah keputusan yang berani bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Masalah mengapa aspal Buton masih belum mampu mengsubstitusi aspal impor adalah karena hilirisasi aspal Buton masih belum terwujud. Oleh karena itu, agar aspal Buton mampu mengsubstitusi aspal impor, maka hilirisasi aspal Buton harus diwujudkan terlebih dahulu. Lho, kok pak Jokowi malah memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024? Pak Jokowi telah bertindak reaktif dengan menyalahkan aspal impor sebagai biang kerok mengapa selama ini aspal Buton tidak mampu mengsubstitusi aspal impor.
Mari sekarang coba kita test bersama. Seandainya saja pak Jokowi memutuskan, hilirisasi aspal Buton harus sudah terwujud sebelum bulan Oktober 2024, apakah ini merupakan sebuah keputusan yang reaktif atau yang proaktif ? Kalau ini merupakan sebuah keputusan yang reaktif, siapah yang disalahkan? Tidak ada. Dan kalau ini merupakan sebuah keputusan yang proaktif, siapakah yang berani bertanggung jawab? Pak Jokowi. Ayo, mumpung masih ada waktu. Mohon untuk segera merevisi keputusan pak Jokowi ini dari reaktif ke proaktif. Apakah pak Jokowi berani untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri?. Dan bukan justru malah menyalahkan keadaan atau orang lain
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
