Bapak Presiden Joko Widodo telah memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024. Keputusan berani ini telah dibuat oleh pak Jokowi ketika beliau berkunjung ke pulau Buton, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 27 September 2024. Pak Jokowi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa deposit aspal alam di pulau Buton jumlahnya melimpah, mencapai 662 juta ton. Kemudian dengan geram pak Jokowi bertanya kepada dirinya sendiri: “Mengapa kok Indonesia impor aspal ?”.
Keputusan pak Jokowi untuk stop impor aspal ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Mengapa ? Apakah pak Jokowi bersungguh-sungguh dan serius dengan keputusannya itu? Kalau serius, apa langkah-langkah mitigasinya untuk mengsubstutusi aspal impor ? Mengapa keputusan yang sepenting ini tidak disahkan saja secara hukum melalui sebuah kebijakan “Keputusan Presiden” ? Apakah sejatinya, pak Jokowi mempunyai kewenangan mutlak untuk melakukan stop impor aspal, tanpa harus memperoleh persetujuan DPR ? Dan apakah pak Jokowi sadar diri mengenai dampak negatif dari keputusannya stop impor aspal terhadap kelanjutan dan keberlangsungan dari pembangunan infrastruktur jalan-jalan di seluruh wilayah Indonesia di masa depan?
Mengutip berita dari cnnindonesia.com tanggal 18 Februari 2023, dengan judul: “Jokowi Soal Impor Beras: Mau Tidak Mau Harus”. Ketika pak Jokowi melakukan pengecekan stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, pak Jokowi mengatakan Indonesia tetap harus impor beras. Hal itu demi memenuhi kebutuhan beras nasional, yang disebutkan tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh Bulog.
Pak Jokowi menyebutkan, pada ASEAN Summit November 2014, Presiden Vietnam Truong Tan Sang bertanya kepada pak Jokowi, kapan Indonesia akan membeli beras hasil produksi Vietnam. Usai mendengar itu, pak Jokowi setibanya di tanah air langsung memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan memerintahkannya untuk tidak mengimpor beras lagi. Pak Jokowi pun menegaskan Indonesia harus swasembada beras dalam tiga tahun ke depan. “Tidak boleh ditawar!” cetus pak Jokowi.
Apabila kita membandingkan antara kasus impor aspal dengan kasus impor beras, maka akar permasalahannya sama. Produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga harus impor. Sampai di sini tidak ada rakyat yang merasa berkeberatan. Tetapi yang membuat rakyat merasa jengkel dan kesal adalah mengapa sejak dulu Indonesia tidak memiliki target, kapan Indonesia akan berswasembada aspal dan beras ?
Mengutip berita dari cnbcindonesia.com tanggal 18 April 2023, dengan judul: ”Jokowi Buka Keran Impor Beras, RI Borong dari 2 Negara ini”. Impor beras Indonesia mengalami kenaikan jelang Lebaran 2023 yang diperkirakan jatuh pada tanggal 20-21 April 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) impor beras pada Maret 2023 secara nilai mencapai US$ 28,87 juta, meningkat 731,96% dari posisi Maret 2022 sebesar US$ 3,47 juta.
Kelihatannya masalah impor aspal akan bernasib sama dengan masalah impor beras. Meskipun pak Jokowi sudah memutuskan akan stop impor aspal pada tahun 2024, tetapi ujung-ujungnya, dan paling-paling, Indonesia akan impor aspal, dan impor aspal lagi. Apakah ada yang berani bertaruh? Alasan yang selalu digunakan selama 43 tahun lebih adalah karena produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kalau kita terpaksa harus mengimpor aspal sebesar 10 – 30 % dari kebutuhan aspal nasional, hal itu masih bisa diterima dan masuk akal. Tetapi kalau kita harus impor aspal sebesar 80 - 90% dari kebutuhan aspal nasional, itu namanya merampok dan sudah ada Mafia impor aspal.
Membaca peta jalan impor beras sebagai dasar dan acuan dari menganalisa kebijakan impor aspal, apakah keputusan pak Jokowi akan stop impor aspal pada tahun 2024 ini masih bisa dipercaya? Mungkin kita tidak perlu harus menunggu sampai tahun 2024 untuk membuktikan apakah pak Jokowi serius dengan keputusannya itu atau tidak. Bukti-bukti nyata sudah cukup banyak. Mengutip berita dari databoks.katadata.co.id tanggal 14 April 2024, dengan judul: “Setahun Jelang Pemilu, Impor Beras Indonesia Melonjak”. Pemerintah Indonesia berencana mengimpor beras 2 juta ton pada 2023. Rencana ini termuat dalam Surat Penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dirilis 24 Maret 2023.
Sejatinya ada masalah dengan keputusan pak Jokowi akan stop impor aspal pada tahun 2024. Tetapi mengapa semua orang diam saja, termasuk para menteri pak Jokowi ?. Seharusnya sebagai orang yang dapat berpikir kritis dan tehnis, seharusnya mempertanyakan hal ini kepada pak Jokowi. Apakah keputusan pak Jokowi ini sudah realistis ? Apakah keputusan pak Jokowi ini sudah harga mati ? Apakah keputusan pak Jokowi ini akan benar-benar dilaksanakan ? Apakah keputusan pak Jokowi ini hanya merupakan sebagai strategi untuk memicu menteri-menteri pak Jokowi harus bekerja lebih keras dan giat lagi ?
Kalau saja pak Jokowi mau, masalah impor aspal itu solusinya sebenarnya sangat mudah dan sederhana. Lho, kok bisa ? Selama kita mau bekerja demi untuk menyejahterakan rakyat, kita akan selalu dikaruniai rahmat dan hidayah Nya. Untuk stop impor aspal, pak Jokowi tidak perlu cawe-cawe. Mohon pak Jokowi untuk menugaskan PT Peramina (Persero) sebagai perusahaan BUMN, untuk membangun hilirisasi aspal Buton. Apabila Pertamina sudah mampu memproduksi aspal Buton ekstraksi untuk mengsubstitusi aspal impor, maka biarkanlah aspal Buton ekstraksi bersaing secara sehat dengan aspal impor.
Apabila harga dan kualitas dari aspal Buton ekstraksi sudah terbukti lebih murah dan unggul daripada harga dan kualitas aspal impor, maka dengan sendirinya para konsumen sudah pasti akan menggunakan aspal Buton ekstraksi. Dan apabila volume produksi dari aspal Buton ekstraksi sedikit demi sedikit ditingkatkan, maka impor aspalpun sedikit demi sedikit akan semakin berkurang. Biarkanlah pasar bebas yang menentukan siapa yang sebenarnya terbaik diantara aspal Buton ekstraksi dan aspal impor. Adapun, pastinya yang wajib pak Jokowi tindaklanjuti hanyalah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton. That’s it.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
