Mengutip berita dari cnnindonesia.com tanggal 20 Juni 2023, belakangan ini istilah cawe-cawe kian populer berkat Jokowi. Jokowi mengklaim cawe-cawe yang dilakukan demi kepentingan negara. Menurutnya, pembangunan harus berlanjut meski kepemimpinan berganti. Cawe-cawe merupakan salah satu diksi dalam bahasa Jawa yang berarti ikut campur tangan.
Apabila sampai saat ini hilirisasi aspal Buton masih belum juga terwujud, sedangkan kita tahu bahwa hilirisasi itu untuk kepentingan negara, maka pak Jokowi wajib cawe-cawe, atau ikut campur tangan. Mengapa? Karena pak Jokowi sudah memulainya. Oleh sebab itu, pak Jokowi wajib menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Disebutkan bahwa pembangunan harus berlanjut meski kepemimpinan berganti. Bagaimana mungkin pemimpin yang baru nanti akan melanjutkan proyek hilirisasi aspal Buton pak Jokowi, kalau wujudnya saja sekarang masih belum ada?
Kalau pak Jokowi mengatakan bahwa cawe-cawe itu adalah untuk negara, dan untuk kepentingan nasional, dalam arti yang positif, mengapa tidak? Ikut campur tangan dalam mewujudkan hiliriasi aspal Buton adalah sebuah upaya dan tindakan yang positif untuk negara. Sudah tentu pasti rakyat akan mendukung penuh cawe-cawe pak Jokowi ini.
Mari kita menengok ke belakang sejenak. Pada tahun 2015, pak Jokowi sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Nyatanya, sampai saat ini Indonesia masih mengimpor terus 80-90% dari kebutuhan aspal nasional. Mengapa instruksi pak Jokowi ini tidak mampu dilaksanakan oleh kementerian-kementerian terkait? Apakah begitu sangat sulitnya untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton? Atau penyebabnya adalah karena Indonesia sudah terperangkap sangat lama di dalam zona nyaman aspal impor, sehingga sudah tidak mampu keluar lagi?
Pada tanggal 27 September 2022, pak Jokowi sudah memutuskan akan stop impor aspal pada tahun 2024. Keputusan ini diambil ketika pak Jokowi sedang berkunjung ke pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Sekarang apa tindak lanjut dari keputusan itu? Kok, adem ayem saja? Mengapa upaya-upaya pak Jokowi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton tampaknya sudah menemui jalan buntu, dan terhenti sampai di sini saja? Apakah perjuangan pak Jokowi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton sudah usai?. Jangan pernah merasa menyerah kalah, pak Jokowi. Karena rakyat masih mengharapkan banyak dari pak Jokowi.
Mengutip berita dari setneg.go.id, tanggal 27 September 2022, pak Jokowi meminta jajarannya agar pengolahan aspal harus dikerjakan oleh Kabupaten Buton melalui berbagai skema kerja sama baik dari BUMN maupun swasta.
Arahan pak Jokowi ini sudah sangat jelas. Tetapi mengapa jajaran kementeriannya tidak ada yang mampu melaksanakannya? Pak Jokowi sudah menegaskan agar pengolahan aspal harus dikerjakan oleh Kabupaten Buton melalui berbagai skema kerja sama baik dari BUMN maupun swasta. Namun berhubung setelah 10 bulan sejak dari instruksi ini dinyatakan, dan sampai saat ini masih belum juga ada satupun perusahaan swasta yang mau dan berminat untuk membangun industri hilirisasi aspal Buton, maka pak Jokowi harus melakukan introspeksi diri. Mengapa perusahaan-perusahaan swasta masih belum ada yang mau dan berminat dengan industri hilirisasi aspal Buton?. Padahal keuntungannya sangat menggiurkan.
Salah satu penyebab utama mengapa perusahaan-perusahaan swasta masih ragu-ragu dan belum mau untuk berinvestasi di bidang industri hilirisasi aspal Buton adalah sehubungan belum ada jaminan pembelian dan pemakaian aspal Buton oleh pemerintah. Meskipun Bapak Menteri PUPR sudah memberikan komitmennya akan membeli semua produk-produk aspal Buton, tetapi para pengusaha masih wait and see. Mereka masih bimbang dan was-was, karena kebergantungan Indonesia terhadap aspal impor sudah sedemikian sangat besar sekali. Dan meskipun pak Jokowi sudah memutuskan akan stop impor aspal pada tahun 2024, tetapi saja mereka masih bertanya-tanya: “Apakah betul pak Jokowi berani akan stop impor aspal pada tahun 2024?. Padahal pemerintahan pak Jokowi akan berakhir pada bulan Oktober 2024”.
Kalau perusahaan-perusahaan swasta masih merasa bimbang dan ragu untuk masuk ke bidang industri hilirisasi aspal Buton, bagaimana kalau perusahaan BUMN saja yang sebaiknya ditugaskan oleh pak Jokowi untuk mengelola aspal Buton? Inilah cawe-cawe pak Jokowi yang sangat diharapkan oleh rakyat untuk kepentingan negara, dan kepentingan nasional. Perusahaan BUMN yang mana, yang pantas ditugaskan untuk membangun industri hilirisasi aspal Buton? Sudah tentu PT Pertamina (Persero). Karena selama ini, PT Pertamina sudah memproduksi aspal minyak dari kilangnya di Cilacap, Jawa Tengah.
Apabila pak Jokowi menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola aspal Buton, apakah ada pihak-pihak lain yang merasa berkeberatan? Atau cawe-cawe ini telah menyalahi peraturan dan Undang-Undang? Pada tahun 2015, atas dasar instruksi pak Jokowi untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton, PT Pertamina (Persero) dan PT Wijaya Karya Tbk telah beriniasitif untuk memproduksi aspal Hibrida. Aspal Hibrida adalah aspal campuran antara aspal Buton ekstraksi dengan Decant Oil dari Pertamina. Sayang sekali, pada tahun 2019, proyek aspal Hibrida ini tidak dilanjutkan, alias mangkrak.
Jadi, apabila sekarang pak Jokowi menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT Wijaya Karya Tbk untuk melanjutkan proyek aspal Hibrida yang telah mangkrak ini adalah inisiatif yang cerdas bukan? Mungkin pak Jokowi harus mengajak Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Dan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Wijaya Karya Tbk, untuk datang bersama-sama ke pulau Buton. Pak Jokowi akan memfasilitasi untuk bertemu dengan Bupati Buton guna membicarakan skema kerja sama yang ideal, dan saling menguntungkan semua pihak.
Rasanya cawe-cawe pak Jokowi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton dikelola oleh PT Pertamina (Persero), PT Wijaya Karya Tbk, dan Pemda Kabupaten Buton patut diacungkan dua jempol. Persoalan mewujudkan hilirisasi aspal Buton yang telah pak Jokowi rintis sejak tahun 2015, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Tentunya solusi yang diberikan oleh pak Jokowi ini tidak lepas dari upaya cawe-cawenya pak Jokowi untuk kepentingan negara.
Kebutuhan aspal nasional 1,2 juta ton per tahun. Apabila Konsorsiun PT Pertamina (Persero), PT Wijaya Karya Tbk, dan Pemda Kabupaten Buton sudah mampu memproduksi aspal Hibrida dengan harga dan kualitas yang lebih murah dan unggul daripada aspal impor, maka perusahaan-perusahaan swasta akan beramai-ramai mulai melirik dan tertarik untuk berinvestasi di bidang industri hilirisasi aspal Buton.
Sekarang cawe-cawe pak Jokowi sudah tidak diperlukan lagi. Pak Jokowi tidak perlu bersedih hati. Karena rakyat Buton akan berterima kasih sekali kepada pak Jokowi. Berkat cawe-cawe pak Jokowi akhirnya hilirisasi aspal Buton terwujud juga. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan industri hilirisasi aspal Buton akan dapat berlanjut meski kepemimpinan akan berganti, seperti yang pak Jokowi harapkan. Alhamdulillah.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
