Proram hilirisasi pertambangan pertama kali dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2010. Hilirisasi pertambangan merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas bahan-bahan mineral yang dimiliki Indonesia. Dengan kebijakan hilirisasi pertambangan ini, komoditas bahan-bahan tambang yang sebelumnya telah diekspor dalam bentuk bahan mentah, sekarang harus sudah dapat diolah terlebih dahulu di dalam negeri untuk menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi.
Ada satu permasalahan yang sangat serius mengenai hilirisasi pertambangan yang perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pemerintah. Yaitu; mengenai hilirisasi aspal Buton. Apakah ada yang salah dengan hilirisasi aspal Buton? Kalau memang tidak ada yang salah, tetapi mengapa sampai saat ini hilirisasi aspal Buton masih belum juga terwujud? Dan mengapa upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton terasa sangat lamban dan setengah hati?
Pada tahun 2015, bapak presiden Joko Widodo sudah pernah menginstruksilan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Rakyat mengira bahwa pada saat itu merupakan sebuah momentum bersejarah dan langkah awal dari kebangkitan hilirisasi aspal Buton. Tetapi rakyat merasa sangat kecewa, karena setelah ditunggu-tunggu sekian lama, faktanya hilirisasi aspal Buton sampai saat ini masih belum kunjung juga terwujud.
Apakah ada yang salah dengan hilirisasi aspal Buton? Sehingga pemerintah masih belum mau mewujudkannya? Apa lagi yang harus ditunggu? Bukankah sekarang ini sudah sangat terlambat? Pemerintahan pak Jokowi sebentar lagi akan berakhir. Tinggal 1 tahun lagi. Apakah pak Jokowi sendiri memang tidak mempunyai visi, keinginan, dan niat baik sama sekali, untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton masih di dalam masa pemerintahannya? Padahal pak Jokowi merasa sangat bangga dengan keberhasilan hilirisasi nikel yang telah menaikkan nilai ekspor sebesar 745%. Tetapi mengapa untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton, kelihatannya pemerintah bersikap malas-malasan, dan tidak menunjukkan adanya emosi greget, semangat, dan gairah?
Sejatinya, tujuan dari hilirisasi aspal Buton ini berbeda dengan tujuan hilirisasi-hilirisasi pertambangan lainnya. Tujuan utama hilirisasi aspal Buton adalah untuk mengolah bahan baku aspal alam yang terdapat di pulau Buton menjadi aspal Buton ekstraksi guna mengsubstitusi aspal impor. Kata “mengsubstitusi aspal impor” ini harus digaris bawahi dengan tinta tebal. Aspal Buton perlu diolah terlebih dahulu menjadi aspal Buton ekstraksi, karena kandungan bitumen yang berada di dalam pori-pori batuan aspal alam Buton hanya sekitar 20-30%. Dengan upaya memisahkan antara bitumen dengan batu-batuan pengikatnya, maka akan diperoleh bitumen murni, atau bitumen 100%. Dengan demikian, bitumen murni ini akan dapat diolah selanjutnya menjadi aspal Buton ekstraksi.
Sehubungan dengan masalah yang sangat serius, bahwa hilirisasi aspal Buton sampai sekarang masih belum juga terwujud, maka hal ini telah menimbulkan sebuah tanda tanya besar bagi rakyat Buton. Apakah ada yang salah dengan hilirisasi aspal Buton? Apa dosa-dosa aspal Buton, sehingga pemerintah masih belum mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton? Padahal pada tahun 2015, Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono, sudah pernah mengatakan bahwa adalah dosa apabila kita tidak memanfaatkan aspal Buton. Sekarang rakyat menjadi bingung. Siapakah yang sesungguhnya bersalah dan berdosa? Apakah hilirisasi aspal Buton, atau pemerintah yang tidak mau memanfaatkan aspal Buton dengan mewujudkan hilirisasi aspal Buton?
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia sudah mengimpor aspal selama 43 tahun lebih. Indonesia adalah salah satu negara terbesar yang melakukan impor aspal dengan jumlah 1,2 juta ton per tahun. Atau senilai US$ 900 juta per tahun. Adapun, harga aspal impor telah naik secara signifikan dengan terjadinya perang antara Rusia-Ukraina, karena adanya dampak dari naiknya harga minyak bumi dunia. Sialnya lagi, perang antara Rusia dengan Ukraina ini tidak kunjung usai, sehingga harga aspal impor tetap tinggi. Dan tidak turun lagi.
Sungguh anehnya, fenomena naiknya harga aspal impor yang sangat tinggi, dampak dari perang Rusia-Ukraina ini, tidak menggugah dan menyentuh hati nurani pemerintah sedikitpun untuk mau beralih kepada aspal Buton dengan mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Padahal kapan perang Rusia-Ukraina akan berakhir masih belum ada orang yang tahu. Bagaimana kalau perang ini tidak akan pernah berakhir. Atau bagaimana kalau terjadi perang baru lagi antara Rusia dan NATO?
Mengapa pemerintah cuek dan tidak peduli terhadap tuntutan rakyat Buton untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton? Apakah karena telah terbius dengan zona nyaman aspal impor ? Sehingga alternatif dan opsi untuk memanfaatkan aspal Buton ekstraksi untuk mengsubstitusi aspal impor tidak menjadi pilihan. Apakah Indonesia akan impor aspal selamanya? Lalu aspal Buton mau dibawa kemana? Sungguh aneh sekali jalan pemikiran pemerintah ini.
Apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam upaya untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton? Mengutip berita dari jawapos.com tanggal 16 Februari 2023, dengan judul: “Pemerintah Larang Impor Aspal, Hilirisasi Butuh Investasi Rp 4 Triliun”. Jadi mungkin yang menjadi masalah terbesar dalam upaya untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton adalah masalah dana. Pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 4 triliun untuk memproduksi 500 ribu ton per tahun aspal Buton ekstraksi pada tahun 2027. Padahal pak Jokowi akan stop impor aspal pada tahun 2024. Bagaimana ini? Kelihatannya antara keputusan dengan perencanaan telah berjalan dengan tidak sinkron. Bukankah rakyat akan menjadi semakin bingung?
Sejatinya, kalau pak Jokowi mau jujur dan tulus ingin mewujudkan hilirisasi aspal Buton, caranya adalah sangat mudah, sederhana, dan cepat. Hilirisasi aspal Buton masih bisa terwujud di dalam era pemerintahan pak Jokowi yang tinggal 1 tahun lagi. Dan tidak diperlukan biaya investasi sebesar Rp 4 triliuan. Bagaimana caranya? Kalau pak Jokowi tidak percaya, mari kita buktikan bersama.
Pada tahun 2015, PT Pertamina dan PT Wijaya Karya sudah pernah bersinergi untuk memproduksi Aspal Hibrida. Aspal Hibrida adalah aspal campuran antara aspal Buton ekstraksi dengan Decant Oil dari Pertamina. Tetapi sangat disesalkan sekali, proyek Aspal Hibrida ini tidak dilanjutkan, dan telah mangkrak. Sekarang keputusan berada di tangan pak Jokowi, sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Apakah pak Jokowi berani menginstruksikan kepada PT Pertamina dan PT Wijaya Karya untuk melanjutkan proyek Aspal Hibrida yang telah mangkrak sejak tahun 2019?
Pak Jokowi membutuhkan nyali yang sangat luar biasa besar untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton, tanpa harus bersusah payang stop impor aspal pada tahun 2024. Pak Jokowi hanya cukup menginstruksikan kepada Pertamina dan Wika: “Lanjutkan proyek Aspal Hibrida yang telah mangkrak!”. Dan proses untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton akan segera mulai bergulir. Alih-alih, selama ini pak Jokowi telah mengucapkan banyak sekali janji-janji, maka sekarang ini, “just do it !”. Semoga saja tidak ada yang salah dengan hilirisasi aspal Buton.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
