Sekretariat Bersama Untuk Pembangunan Berketahanan Iklim di Manggarai Raya Terbentuk
Yayasan Ayo Ayo Indonesia melalui Program Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA) dan Voice for Just Climate Action (VCA) menyelenggarakan pertemuan 3 Pemerintah Kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur untuk membentuk Sekretariat Bersama (SekBer) Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) sebagai tindak lanjut dari komitmen 3 pemerintahan yang disepakati pada 3 Agustus 2022, bertempat di Aula kantor Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Manggarai, Kamis (3/7/2023). Pertemuan tiga pemerintah kabupaten tersebut dipimpin oleh Hilarius Jonta, Kepala Bapperida Kabupaten Manggarai dan ketiga Pemerintah Kabupaten kemudian menyetujui terbentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) terkait implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim untuk mengurangi dampak perubahan iklim di 3 Kabupaten di Sektor Pertanian, Kelautan, Air dan Kesehatan
Pada seminar nasional yang dilaksanakan pada 3 Agustus 2023, jelas Hilarius, ketiga pemerintah kabupaten berkomitemn untuk mengatasi dampak perubahan iklim di sektor pertanian dengan menerapkan aksi pembangunan berketahanan iklim yang memberi perhatian khusus terhadap hal-hal berikut; 1). Regulasi atau kebijakan (Rencana Aksi Daerah yang menjadi turunan dari Rencana Aksi Nasional yang dituangkan dalam RPJMD/RKPD) sebagai acuan aksi pembangunan berketahanan iklim, 2). Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan yang adaptif, tepat guna, dan kontekstual, 3). Solusi krisis pangan melalui pengembangan pangan yang beragam, bergizi seimbang. adaptif, inklusif, sesuai potensi dan kearifan lokal, 4). Pengelolaan pengetahuan, diseminasi informasi, peningkatan kapasitas dan pendampingan menuju masyarakat cerdas dan berkeadilan iklim, dan 5). Kerja sama lintas sektor dalam pemerintahan (di tingkat Desa, Daerah dan Pemerintah Pusat) dan dengan berbagai pihak seperti kelompok masyarakat secara inklusif, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Orang Muda, dalam mendukung Pembangunan Berketahanan Iklim.
Lebih lanjut Hila menerangkan bahwa upaya aksi PBI menjadi keharusan untuk dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten meski berbeda secara admistratif namun karakter iklim kita sama dan dampak perubahan iklim sudah kita rasakan, pola tanam padi dan jagung dari petani berubah bahkan tidak ada kepastian waktu tanam sebab musim hujan bergeser, dan curah hujan sangat tinggi. Oleh karena itu, tegas Hila, kita harus duduk bersama dan membentuk satu wadah atau ruang yang dinamakan sekretariat bersama untuk berpikir dan mendiskusikan bersama tentang apa sikap kita terhadap fenomena-fenomena cuaca yang tidak normal sebagai dampak dari perubahan iklim. “ Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri untuk mengatasi situasi perubahan iklim, harus bekerjasama. Pertemuan hari ini, Kamis (3/8/2023) kita harus sepakat membentuk sekretariat bersama untuk berdiskusi tentang pembangunan yang berketahanan iklim’”ujarnya.
Remegius Gonsa Tombor, Kepala Bappedalitbangda, wakil dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menyatakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Yayasan Ayo Indonesia melalui Program VICRA selama ini telah mendiskusikan tentang isu perubahan iklim bahkan telah membentuk Kelompok Kerja Perubahan Iklim yang mengikutsertakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Isu perubahan iklim menjadi isu prioritas di Kabupaten Manggarai Timur sehingga Pokja menetapkan aksi-aksi pembangunan yang berketahanan iklim dan telah menjadi Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing OPD. Pada tanggl 12 Juli 2023, Pokja PI melakukan diskusi publik terhadap rancangan aksi Pembangunan Berketahanan Iklim tersebut yang melibatkan semua OPD terkait, Mahasiswa, LSM, Wakil Kelompk Tani, Kelompok Wanita Tani dan BMKG sebelum menjadi kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
Rencana aksi diarahkan untuk pencegahan, penanganan dan penanggulangan dampak dari perubahan iklim. Khusus di sektor pertanian hortikultura dan Pangan, ungkap Gonza, aksi-aksi pembangunan berketahanan iklim untuk tujuan pencegahan dan penanggulangan dampak dari perubahan iklim, antara lain, Sekolah Lapang Iklim dan Pertanian di tingkat petani, Penguatan Kelompok Tani, Pengembangan Padi Kaya Gizi dan Padi Hibrida, Rehabilitasi Irigasi (RJIT), Pembangunan Embung, Pengadaan Alsintan, Penyediaan Benih Padi Bersertifikat, Penggunaan pupuk organik untuk mengurangi efek Gas Rumah Kaca, Pembangunan UPH/ Unit Pengelolahan Pupuk Organik dan Integrasi pangan (keanekaragaman pangan lokal) khususnya sorgum. Beberapa aksi ini sudah menjadi rencana kerja dari Dinas pertanian dan Perkebunan dan Dinas Ketahanan Pangan, sebab dampak yang sudah terlihat dari perubahan iklim di Manggarai Timur, tidak hanya terjadi bencana alam dengan frekuensi sering tetapi produktifitas pertanian pangan mengalami penurunan pada 5 tahun terakhir.
Sekretariat Bersama Tiga Pemerintahan untuk Pembangunan Berketahanan Iklim Terbentuk
Melalui Wadah Sekretariat Bersama ini, kata Gonza, ke depan kita bisa saling sharing, evaluasi dan mendiskusikan aksi-aksi pembangunan berketahan iklim untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah sedang berlangsung.
Tarsisius Hurmali, Direktur Yayasan Ayo Indonesia pada presentasinya, mengingatkan kembali para peserta bahwa PBI adalah prioritas Nasional dan Daerah. Melalui Peraturan Presiden RI No.18 tahun 2020. Pembangunan berketahanan iklim telah menjadi salah satu prioritas nasional (PN) ke 6 dalam RPJMN 2020-2024, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Penanganan dampak perubahan iklim melalui pembangunan berketahanan iklim di sektor pertanian menjadi Super Prioritas di Manggarai Timur dan Manggarai Barat sedangkan di Manggarai ditetapkan sebagai Top Prioritas.
Pada 5 tahun terakhir, jelas Tarsi, produksi padi di Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat cenderung menurun sebagai damapk dari Perubahan Iklim.
Maka Sangat penting dibentuknya SekBer untuk tiga Kabupaten, tegas Tarsi, dengan mempertimbangakan karakteristik pertanian, dan budaya dimana, karakteristik Kerentanan Karena Perubahan iklim di wilayah ini sama terutama di sektor pertanian, kerentanan karena Perubahan Iklim bersifat kawasan dan tidak mengenal batas administrasi pemerintahan, kebutuhan akan produk pertanian di satu kabupaten dipasok oleh petani di kabupaten lain dan selain produk pertanian pasokan kebutuhan protein (ikan laut) datang dari Manggarai Barat ke dua wilayah lain, karakteristik budaya pertanian di kawasan ini relatif mirip satu sama lain dan tingkat kekerabatan warga antar wilayah sangat tinggi dengan kemiripan budaya.
Sehingga apa yang dibuat oleh Sekber nanti, ungkap Tarsi, mesti membantu menyebarkan informasi lintas daerah, membantu lobby terkoordinasi dengan pihak, seperti Pemerintah Pusat, Menyelenggarakan Studi/Riset, Mendorong peningkatan perhatian kebijakan pembangunan di tiap daerah. Mengkoordinasi gerakan bersama lintas kabupaten (orang muda, petani, petani muda, warga rentan, dll) dan Belajar bersama dari praktek baik tentang kebijakan anggaran dan pelaksanaan program di setiap daerah.
Ikuti tulisan menarik Rikhardus Roden Urut Kabupaten Manggarai-NTT lainnya di sini.
