Judul tulisan ini awalnya adalah: “Just Do It, Pak Jokowi!”. Tetapi sehubungan dengan terjadinya peristiwa kasus viral, dimana Rocky Gerung telah dianggap menghina, alih-alih mengkritik, pak Jokowi, maka judul tulisan ini dirubah menjadi: “Just Do it, Pak Presiden !”.
Mengutip berita dari cnnindonesia.com tanggal 4 Agustus 2023, disebutkan Rocky Gerung menjelaskan bahwa pilihan kata yang ditujukan kepada presiden Joko Widodo adalah untuk membiasakan agar masyaratakat bersikap jujur dalam menyampaikan pendapatnya terkait dengan kebijakan pemerintah. Rocky Gerung juga menambahkan bahwa yang dihina itu adalah presiden sebagai fungsi jabatan publik, dan eksekutif pemerintahan. Dan bukan pak Jokowi, sebagai pribadi. Jadi rakyat harus bisa membedakan.
Pada bulan Oktober 2014, pak Jokowi telah dilantik menjadi seorang presiden Republik Indonesia ke 7. Pada awal Januari 2015, atas permohonan dari mantan Bupati Buton, Bapak Umar Samsu Abdul Samiun, pak Jokowi sebagai seorang presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Kebijakan ini merupakan kebijakan dari pak Jokowi sebagai seorang presiden. Dan bukan pak Jokowi sebagai pribadi. Dengan demikian, pak Jokowi telah memerankan dirinya sebagai seorang presiden Republik Indonesia yang baik.
Pada bulan September 2015, atas dasar instruksi presiden tersebut untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton, PT Pertamina (Persero) dan PT Wijaya Karya Tbk, telah menandatangani sebuah Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) untuk memproduksi Aspal Hibrida. Aspal Hibrida adalah aspal campuran antara aspal Buton ekstraksi dengan Decant Oil dari Pertamina. Tetapi sangat disesalkan sekali, bahwa proyek Aspal Hibrida ini tidak dilanjutkan. Dan sekarang proyek Aspal Hibrida ini telah mangkrak.
Seandainya sekarang pak Jokowi telah lupa, dan tidak ingat lagi, dengan instruksi presiden pada tahun 2015 tersebut, untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton, mengapa tidak ada satu orangpun dari para menterinya yang mau mengingatkan? Dan seandainya saja semua para menterinya lupa juga, maka tidak ada salahnya kalau sekarang rakyat yang harus mengingatkan. Presiden dipilih oleh rakyat. Dan tugas presiden yang paling utama adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Dan kalau sekarang ini rakyat masih merasa belum sejahtera, maka rakyat wajib mempertanyakan hal ini kepada presidennya. Mungkin presiden telah salah arah dalam mengambil kebijakan, sehingga rakyat wajib untuk meluruskannya dengan kritik. Dan bukan dengan penghinaan.
Masalah belum terwujudnya hilirisasi aspal Buton, dan mangkraknya proyek Aspal Hibrida ini, sebentar lagi akan menjadi berita viral di media-media massa. Seyogyanya masalah ini wajib diselesaikan secepatnya. Pemerintahan pak Jokowi tinggal 1 tahun lagi, sampai bulan Oktober 2024. Apakah dalam waktu yang singkat ini, pak Jokowi akan masih mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton dengan menginstruksikan untuk melanjutkan proyek Aspal Hibrida yang telah mangkrak sejak tahun 2019? Dan kalau pak Jokowi mau berperan sebagai seorang presiden Republik Indonesia yang baik, maka seharusnya pak Jokowi mau dan wajib mewujudkan hilirisasi aspal Buton dengan menginstruksikan untuk melanjutkan proyek Aspal Hibrida yang telah mangkrak. Karena sejatinya tujuan dari mewujudkan hilirisasi aspal Buton ini adalah demi untuk menyejahterakan rakyat. Tetapi kalau pak Jokowi berperan sebagai pribadi tidak mau, maka tentunya rakyat tidak bisa menuntut, dan berhak untuk memaksanya.
Memang agak sulit untuk membedakan antara pak Jokowi sebagai seorang presiden Republik Indonesia, dan pak Jokowi sebagai pribadi. Oleh karena itu, yang bisa membedakannya adalah apakah konteks dari kritik dan masukan ini merupakan masalah negara, atau masalah pribadi. Adapun, masalah belum terwujudnya hilirisasi aspal Buton, dan mangkraknya proyek Aspal Hibrida ini sejatinya adalah masalah negara. Dan bukan masalah pribadi. Sehingga pak Jokowi wajib mengambil keputusan dan menindaklanjuti sebagai seorang presiden Republik Indonesia sejati. Dan bukan menindaklanjuti sebagai pribadi.
Seandainya rakyat menuntut presiden (bukan pak Jokowi sebagai pribadi) untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton dengan melanjutkan proyek Aspal Hibrida yang telah mangkrak, bagaimana seharusnya sikap seorang presiden yang bijak? Apa yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan seorang presiden? Tugas utama seorang presiden adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Dan kalau tuntutan rakyat ini adalah demi untuk menyejahterakan rakyat, mengapa presiden tidak mau mengabulkannya?. Tetapi bagaimana dengan kemungkinan akan adanya perlawanan dan keberatan dari para importir aspal dan oligarki? Nah, kebijakan dan kecerdasan sebagai seorang presiden sekarang ini memang sedang diuji. Apakah presiden harus memilih untuk menyejahterakan rakyatnya, atau para importir aspal atau oligarki? Keputusan akhir berada di tangan presiden.
Apa untung-ruginya mewujudkan hilirisasi aspal Buton dengan melanjutkan proyek Aspal Hibrida yang telah mangkrak? Keuntungan yang paling besar adalah ini merupakan sebuah proses dan langkah yang paling sederhana, mudah, dan cepat. PT Pertamina dan PT Wijaya Karya Bitumen sudah memiliki para ahli yang sudah sangat berpengalaman dalam memproduksi Aspal Hibrida. Apabila proyek Aspal Hibrida ini akan dilanjutkan, maka akan bisa berjalan segera dengan lebih mudah, lancar, dan cepat. Sejatinya, kalau bisa mudah, mengapa harus dipersulit?
Keuntungan besar lainnya adalah Aspal Hibrida merupakan inovasi anak bangsa yang tercipta atas dasar instruksi dan dorongan dari presiden. Aspal Hibrida merupakan aspal kebanggaan Indonesia, karena akan mampu mengsubstitusi aspal impor yang sudah menguasai dan merajai jalanan-jalanan di seluruh Indonesia selama 43 tahun lebih. Dengan demikian akan banyak sekali devisa negara yang akan dapat dihemat dan diselamatkan.
Dan keuntungan besar lainnya adalah bahan baku batuan aspal Buton untuk memproduksi Aspal Hibrida harus berasal dari Kabungka, yang merupakan aspal Buton keras. Aspal Buton Kabungka jumlah depositnya jauh lebih banyak daripada jumlah deposit aspal Buton Lawele. Sehingga dengan demikian, masa produksi Aspal Hibrida akan bisa mencapai sampai ratusan tahun. Dan selain nilai tambah akan diperoleh dari bahan baku batuan aspal alam Buton, nilai tambah juga akan diperoleh dari Decant Oil, yang merupakan produk samping dari proses pengilangan minyak Pertamina.
Dari sekian banyak keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh, yang paling besar keuntungan dari Aspal Hibrida ini adalah karena harganya bisa lebih murah daripada aspal impor. Dan juga kualitasnya bisa lebih unggul daripada aspal impor. Apakah semua keuntungan-keuntungan ini sudah cukup signifikan dan berarti bagi presiden untuk segera mewujudkan hilirisasi aspal Buton dengan menginstruksikan untuk melanjutkan proyek Aspal Hibrida yang telah mangkrak sejak 2019?
Rakyat hanya bisa berseru: “Just do it, pak Presiden!. Kami menuntut bukti konkrit bahwa seorang presiden sejatinya mau dan mampu menyejahterakan rakyatnya. Dan bukan hanya bisa bermain kata-kata indah dan manis dengan mengobral janji-janji muluk, demi pencitraan. Just do it, pak Presiden!. Mohon untuk segera mewujudkan hilirisasi aspal Buton dengan melanjutkan proyek Aspal Hibrida yang telah mangkrak!. Just do it, pak Presiden!. Ini adalah sebagai bukti nyata, rasa tanggung jawab, dan nurani kewajiban, dari seorang presiden untuk menyejahterakan rakyatnya”.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
