Bapak Presiden Joko Widodo adalah presiden Republik Indonesia ke-7. Pak Jokowi memerintah selama 2 periode. Periode pertama 2014 - 2019. Dan periode kedua 2019 - 2024. Jadi total masa pemerintahan pak Jokowi adalah 10 tahun. Tidak terasa, pada bulan Oktober 2024 yang akan datang, pak Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahannya. Waktu telah berjalan dengan sangat cepatnya. Dan rakyat ingin bertanya: “Apa sejatinya yang sudah pak Jokowi berikan untuk aspal Buton?”.
Pada tahun 2015, pak Jokowi sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Dan pada tahun 2022, pak Jokowi sudah memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024. Lalu, apa lagi yang sudah pak Jokowi perbuat untuk aspal Buton? Kelihatannya hanya itu saja. Dan tidak ada lagi. Apakah benar demikian?
10 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Tetapi mengapa pak Jokowi tidak mau mewujudkannya? Ini pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan kepada pak Jokowi. Karena sejak tahun 2015, pak Jokowi sendiri sudah pernah menginstruksikan kepada para menterinya untuk berswasembada aspal. Dan pada tahun 2022, pak Jokowi merasa sangat jengkel dan marah kepada para menterinya, karena Indonesia masih terus mengimpor aspal sejumlah 1,2 juta ton per tahun, sehingga dalam keadaan emosi pak Jokowi telah memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024.
Berdasarkan Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton yang telah dibuat oleh Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, rencananya Indonesia akan berswasembada aspal pada tahun 2025 - 2027. Sedangkan pak Jokowi sudah memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024. Jadi kelihatannya ada miskomunikasi. Pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, Indonesia akan “puasa” pengadaan aspal. Dan apabila aspal tidak tersedia, apakah pembangunan infrastruktur jalan-jalan akan mengalami kendala? Ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab segera oleh Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono.
Dari data-data dan informasi ini, tampaknya antara keputusan pak Jokowi dengan Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton tidak sinkron. Seharusnya, Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian, Indonesia sudah akan mampu berswasembada aspal pada tahun 2024. Sehingga dengan demikian, pak Jokowi sudah bisa memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024. Tetapi nyatanya Indonesia baru akan berswasembada aspal pada tahun 2027. Jadi siapa yang salah dalam hal ini?
Sedangkan kalau dalam Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian menunjukkan Indonesia akan berswasembada aspal pada tahun 2027, maka seharusnya pak Jokowi akan memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2027. Tetapi mengapa pak Jokowi malah memutuskannya pada tahun 2024? Apakah alasannya adalah karena pemerintahan pak Jokowi akan berakhir pada akhir tahun 2024?.
Apakah pak Jokowi masih memiliki kesempatan kedua untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton di sisa masa jabatannya yang tinggal 1 tahun lagi? Rasanya sudah sangat sulit sekali. Atau hampir tidak mungkin. Untuk membangun pabrik ekstraksi aspal Buton diperlukan waktu minimal 3 tahun. Sedangkan sekarang, masa pemerintahan pak Jokowi tinggal 1 tahun lagi. Jadi apa yang akan terjadi dengan program pemerintahan pak Jokowi sehubungan dengan hilirisasi pertambangan? Kelihatannya program untuk hilirisasi aspal Buton sudah tamat. Sudah berakhir. Inilah akhir dari permainan. Karena memang tidak ada niat dan kemauan baik dari pemerintah untuk mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Apakah ini berarti pemerintah telah mengkhianati janjinya sendiri?
Sekarang mari kita coba untuk menganalisa dan mengkaji baik-baik, mengapa pak Jokowi tidak mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton? Sejatinya tujuan hilirisasi aspal Buton adalah untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia telah mengimpor aspal selama 43 tahun lebih. Dan pada saat ini Indonesia mengimpor aspal 1,2 juta ton per tahun. Atau senilai US$ 900 juta per tahun. Dalam hal ini, siapakah yang paling diuntungkan dengan adanya kebijakan impor aspal? Apakah pemerintah Indonesia, atau para importir aspal?
Jadi sekarang ini sudah tampak sangat jelas sekali, tampaknya tujuan dari kebijakan impor aspal ini adalah untuk menguntungkan para importir aspal. Dan hal ini sudah berlangsung selama 43 tahun lebih. Oleh karena itu tidaklah heran, bahwa program hilirisasi aspal Buton sampai saat ini masih belum juga kunjung terwujud. Karena mungkin Indonesia sudah memutuskan sejak dulu bahwa impor aspal adalah sebuah kebijakan yang sudah harga mati, dan tidak boleh diganggu gugat lagi oleh siapapun?
Memang miris keadaan negeri kita, dimana aspal Buton sejatinya sudah mampu untuk menggantikan aspal impor, tetapi faktanya pemerintah lebih berpihak kepada aspal impor. Dan pemerintah itu dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Bapak Joko Widodo. Padahal pada tahun 2015, pak Jokowi sendiri sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Sungguh tragis sekali nasib bangsa Indonesia ini. Di akhir masa pemerintahan pak Jokowi, mirisnya, hilirisasi aspal Buton masih belum juga kunjung terwujud. Bagaimana ini pak Jokowi?
Seandainya harapan untuk membangun dan mengembangkan industri hilirisasi aspal Buton tidak bisa terwujud di dalam era 2 periode pemerintahan pak Jokowi, mohon kiranya pak Jokowi meralat semua instruksi-instruksi dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masalah hilirisasi aspal Buton. Karena apa yang sudah pak Jokowi ucapkan itu, tidak ada satupun yang terwujud. Semua kata-kata yang sudah pak Jokowi ucapkan sehubungan dengan hilirisasi aspal Buton merupakan rekam jejak digital yang akan bisa dibaca oleh para generasi bangsa sampai ratusan tahun ke depan. Dan pastinya, mereka semua akan bertanya-tanya juga: “Mengapa pak Jokowi tidak mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton di era pemerintahannya?”.
Ada pepatah yang mengatakan: “Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Dan manusia mati meninggalkan nama”. Apakah pak Jokowi sudah pernah bertanya-tanya di dalam hati: “Kalau saya mati akan meninggalkan apa?”. Rakyat akan menjawab pertanyaan ini, bahwa apabila pak Jokowi mati akan meninggalkan nama. Tetapi nama yang tidak ingin dikenang orang. Karena kesempatan dan nikmat umur yang sudah diberikan oleh Allah SWT selama masa 10 tahun memerintah Republik Indonesia ternyata tidak mau pak Jokowi manfaatkan dengan baik untuk mencari pahala dengan mewujudkan hilirisasi aspal Buton.
Apalah masih ada kesempatan kedua bagi pak Jokowi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton? No, thank you.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
