Dari mana kita harus memulai untuk mengingatkan dan menyadarkan kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia bahwa sejatinya kebijakan impor aspal itu adalah sangat merugikan negara? Mungkin ada baiknya bila kita mengutip berita dari pertamina.com, tanggal 15 Juni 2020, dengan judul: “Riset Pemanfaatan Aspal Buton untuk Kurangi Impor”. Tahun ini (2020), RTC Pertamina melakukan studi kelayakan pembangunan pabrik ekstraksi aspal Buton. Aspal Buton sendiri memiliki potensi mencapai 1,2 juta ton per tahun. Selain itu, dengan cara ekstraksi ini akan mendapatkan produk dengan harga Rp 5.500 per kilogram produk asbuton yang lebih murah dari harga aspal minyak sekitar Rp 7.000 per kilogram aspal oil.
Bagaimana cara kita menyikapi berita dan informasi seperti di atas ini?. Kalau sudah berdasarkan sebuah studi kelayakan bahwa harga aspal Buton ekstraksi ternyata bisa lebih murah daripada harga aspal minyak, mengapa feasibility study ini tidak ditindaklanjuti oleh PT Pertamina dengan segera membangun pabrik ekstraksi aspal Buton? Kelihatannya apa yang telah terjadi selama ini tidaklah semudah seperti apa yang telah kita bayangkan. Mungkin saja masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain, dilihat dari sudut pandang bahwa masalah-masalah aspal Buton sejatinya tidak hanya mengenai masalah harganya saja yang bisa lebih murah daripada harga aspal impor. Tetapi juga mengenai masalah-masalah teknologi ekstraksi yang mumpuni, ekonomis, dan ramah lingkungan, seandainya nanti akan dibangun pabrik-pabrik ekstraksi aspal Buton dalam skala besar dan komersial.
Dengan asumsi bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang sudah pernah dilakukan oleh RTC Pertamina pada tahun 2020 tersebut, harga aspal Buton ekstraksi adalah sebesar Rp 5.500 per kilogram. Sedangkan harga aspal minyak/aspal impor pada tahun 2023 sekarang ini adalah sebesar Rp 15.000 per kilogram. Maka ada selisih harga sebesar Rp 9.500 per kilogram, dimana harga aspal Buton ekstraksi lebih murah.
Apabila pada saat ini Indonesia mengimpor aspal sejumlah 1,2 juta ton per tahun. Maka jumlah tersebut akan dikalikan dengan Rp 9,500 per kilogram, sehingga akan diperoleh angka Rp 11,4 triliun. Angka ini menunjukkan kepada kita bahwa seandainya saja pada saat ini Indonesia mau membeli aspal Buton ekstraksi dengan harga Rp 5.500 per kilogram, maka akan dapat menghemat devisa negara sebesar Rp 11,4 triliun per tahun.
Angka-angka ini telah berbicara dengan sendirinya, bahwa sejatinya memproduksi aspal Buton ekstraksi itu harganya bisa lebih murah daripada impor aspal. Jadi kesimpulannya, apabila pembangunan pabrik-pabrik ekstraksi aspal Buton baru akan selesai 5 tahun lagi, maka total potensi kerugian negara akan menjadi Rp 11,4 triliun per tahun X 5 tahun = Rp 57 triliun. Mudah-mudahan saja cara hitung-hitungan kasar ini bisa menggugah hati nurani dan kesadaran kita bahwa selama ini ada potensi dari aspal Buton yang sangat luar biasa besarnya. Tetapi mengapa pemerintah tidak mau memanfaatkan peluang emas tersebut dengan baik? Mengapa? Karena mungkin impor aspal dianggap sebagai upaya dan alternatif yang paling cepat, mudah, dan menguntungkan, bagi pihak-pihak tertentu. Daripada kita harus mau bersusah payah untuk membangun pabrik-pabrik ekstraksi aspal Buton. Dimana nota bene aspal Buton itu adalah produksi dalam negeri.
Sampai kapankah Indonesia akan terus mengimpor aspal? Pak Jokowi sudah menjawab: “Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024”. Tahun 2024 adalah tahun depan. Apakah kita sudah siap untuk memproduksi aspal Buton ekstraksi untuk mengsubstitusi aspal impor? Tentu saja belum. Pada saat ini baru ada 1 pabrik ekstraksi aspal Buton dengan kapasitas 100.000 ton per tahun. Sehingga masih dibutuhkan 11 buah pabrik-pabrik ekstraksi aspal Buton lagi untuk Indonesia akan mampu berswasembada aspal. Jadi apa solusinya terbaik agar Indonesia sebagai negara importir aspal tidak akan merugi terus-menerus lagi?
Solusinya hanya ada satu. Membangun pabrik-pabrik ekstraksi aspal Buton secepatnya. Pertamina sudah pernah melakukan feasibility study. Jadi sekarang tinggal melakukan update, validasi dan verifikasi, apakah data-data yang lama masih valid dengan situasi dan kondisi terbaru pada saat ini? Mungkin sekarang ini sudah ada teknologi ekstraksi baru yang lebih mumpuni, ekonomis, dan ramah lingkungan. Di samping itu, mengingat harga aspal minyak sekarang telah naik secara signifikan dari Rp 7.000 per kilogram menjadi Rp 15.000 per kilogram, maka akan membuat semua perhitungan ekonomis dari proyek ini akan berubah drastis, dan akan menjadi jauh lebih atraktif dan menarik bagi pihak Investor.
Informasi ini menunjukkan bahwa sejatinya selama ini kita telah salah melangkah. Mungkin pemerintah tidak mau belajar dari pengalaman-pengalaman dan kejadian-kejadian di masa lalu. Dimana harga aspal impor itu selalu berfluktuasi sesuai dengan turun-naiknya harga minyak bumi dunia. Pada tahun 2020, harga aspal impor masih rendah. Tetapi pada tahun 2021, harga aspal impor sudah mulai meningkat naik secara signifikan, akibat terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Mungkin juga pemerintah masih mengharapkan harga aspal impor akan bisa segera turun kembali ke harga semula seperti pada tahun 2020. Tetapi faktanya tidak demikian. Harga aspal impor tetap tinggi. Dan kapan harganya akan mulai turun kembali sama seperti pada tahun 2020, tidak ada seorangpun yang akan dapat memprediksinya.
Mungkin isu-isu ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Indonesia untuk mau segera membangun pabrik-pabrik ekstraksi aspal Buton. Sejatinya, kita tidak perlu menunggu terlalu lama sampai harga aspal impor akan turun kembali sama seperti harga pada tahun 2020. Karena tidak ada jaminan dan kepastian sama sekali, kapan harga aspal impor tersebut pasti akan turun kembali. Mungkin saja, justru akan naik terus mengikuti kenaikan harga minyak bumi dunia. Siapakah yang dapat mengendalikan harga minyak bumi dunia?
Dengan memproduksi aspal Buton ekstraksi, maka Indonesia tidak akan bergantungan lagi dengan adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan harga minyak bumi dunia. Harga aspal Buton ekstraksi akan bisa lebih relatif stabil dan terkendali. Dan tentunya hal ini akan lebih menguntungkan, baik, dan efektif, untuk merencanakan pembangunan infrastruktur jalan-jalan di seluruh Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.
Semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk membuka mata dan hati masyarakat dan pemerintah Indonesia bahwa aspal Buton sejatinya memiliki potensi sangat luar biasa besar untuk mengsubstitusi aspal impor. Dan potensinya itu adalah sebesar Rp 11,4 triliun per tahun. Ingat lho, ini hitung-hitungan per tahun! Maknanya, apabila pabrik-pabrik ekstraksi aspal Buton ini, baru akan mampu mulai berproduksi 5 tahun lagi, maka Indonesia akan memiliki potensi total kerugian sebesar Rp 57 triliun. Masalah besarnya potensi kerugian negara ini tidak main-main, karena jumlahnya tidak sedikit.
Harapan rakyat, pemerintahan pak Jokowi akan masih bisa berbuat sesuatu yang berarti bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton secepatnya, meskipun masa pemerintahan pak Jokowi akan segera berakhir pada tahun depan. Dan mohon, pak Jokowi jangan terlalu cepat-cepat stop impor aspal pada tahun 2024. Karena industri hilirisasi aspal Buton sekarang masih belum terwujud.
Sehubungan dengan besarnya potensi kerugian negara sebesar Rp 11,4 triliun per tahun, seyogyanya, pak Jokowi segera menginstruksikan dan menugaskan kepada PT Pertamina untuk membangun pabrik-pabrik ekstraksi aspal Buton guna mengsubstitusi aspal impor. Sekarang, marilah kita, semua rakyat Indonesia, bersama-sama membuktikan sendiri. Apakah sejatinya, potensi aspal Buton itu memang sedemikian sangat luar biasa besarnya?
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
