Open Government Partnership (OGP) merupakan inisiatif global yang digagas oleh Indonesia dan 7 negara lain untuk mendorong adanya keterbukaan terhadap nilai-nilai yang ada dalam pemerintah, yaitu pemerintahan yang berbasis transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif. Sejak didirikannya pada tahun 2011, saat ini OGP telah beranggotakan 76 negara. Semua negara yang tergabung berkomitmen untuk mengarusutamakan pemerintahan secara kolaboratif melalui proses “Ko-Kreasi” dengan masyarakat sipil.
OGP Awards
Pada acara puncak OGP Awards Summit yang digelar di Tallin, Estonia pada Rabu, 06 September 2023, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham mendapatkan penghargaan. Penghargan tersebut tertuju pada program BPHN yang bertajuk “Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia”. Dalam paparannya Widodo Ekatjahjana mengatakan “Melalui program bantuan hukum, pemerintah berkomitmen melalui BPHN memperluas acces to justice (akses berkeadilan), terutama bagi individu dan kelompok rentan di Indonesia”. Selain itu, penghargaan tersebut sekaligus memperkuat citra Indonesia di dunia internasional dan komitmennya melalui BPHN untuk melindungi individu dan kelompok rentan untuk akses terhadap keadilan.
Langkah strategis BPHN dalam mengimplementasi akses terhadap hukum, saat ini tercatat terdapat 619 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Indonesia yang sudah terverifikasi dan terakreditasi dalam rentan periode 2022 – 2024. Lanjut, lebih dari 6.200 advokat dan 5.700 paralegal dalam PBH terkareditasi, membentuk jaringan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat terhadap akses hukum. Sepanjang tahun 2022 tercatat jumlah penerima hukum litigasi berjumlah 9.389 orang.
Indonesia dalam OGP Award Summit tersebut menyisihkan 8 nominasi negara di Kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, beberapa negara lainnya yang mendapatkan penghargaan diantaranya Ghana, Brazil, dan Portugal. Ghana mendapatkan penghargaan di Kawasan Afrika dan Timur tengah dengan program “Komite Akuntan Publik dan Laporan Audit”, Brazil di Kawasan Amerika “Tinjauan Badan Legislatif Kota”, dan Portugal di Kawasan Eropa dengan Program “Portal Transparansi Plus”.
Untuk merayakan kemenangan tersebut, DPD Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Jawa Tengah mengucapkan kemenangannya. ketua DPD PPKHI Jawa Tengah Rizka Abdurrahman SH., MH., C.Med.,CMLC.,CCA mengucapkan selamat dan apresiasi yang setingginya terhadap prestasi dan penghargaan yang dimenangkan BPHN Kemenkumham pada OGP Awards yang dilaksanakan di Tallin, Estonia. Menurutnya, penghargaan ini dapat menjadi bukti bahwa Indonesia berkomitmen penuh terhadap keterbukaan hukum bagi siapapun termasuk kelompok rentan serta kemudahan terhadap akses hukum untuk memperoleh keadilan.
Ikuti tulisan menarik Jonathan Fiw lainnya di sini.
